Koreksi Pasal 15

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah: a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional; c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional; d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional. (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah agar: a. Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional; b. Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN ini.