Koreksi Pasal 20

(1) Untuk melaksanakan wewenang dalam MENETAPKAN struktur organisasi beserta tugas dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, Badan Pelaksana dapat berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup fungsi pengembangan atau investasi, keuangan (treasury), operasional, manajemen risiko, hukum, dan personalia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi beserta tugas dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPKH.