Koreksi Pasal 13
PERPRES Nomor 11 Tahun 2017 | Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara
Teks Saat Ini
(1) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
b. Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
c. Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud; dan
d. Ilangata di Kabupaten Gorontalo Utara.
(3) Pusat pelayanan pintu gerbang Miangas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
e. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
f. pusat pelayanan transportasi laut; dan
g. pusat pelayanan transportasi udara.
(4) Pusat pelayanan pintu gerbang Marore sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
e. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan
f. pusat pelayanan transportasi laut.
(5) Pusat pelayanan pintu gerbang Marampit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
e. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
f. pusat pelayanan transportasi laut; dan
g. pusat pelayanan transportasi udara.
(6) Pusat pelayanan pintu gerbang Ilangata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina,
dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
e. pusat perdagangan dan jasa;
f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan
g. pusat pelayanan transportasi laut.
Koreksi Anda