PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2018 tentang Pengesahan Protocol 2 on Fifth Freedom Traffic Rights Between Contracting Parties (Protokol 2 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima Antara Para Pihak)

PERPRES Nomor 106 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Mengesahkan Protocol 2 on Fifth Freedom Traffic Rights between Contracting Parties (Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima antara Para Pihak) yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2014 di Jakarta, INDONESIA. (2) Salinan naskah asli Protocol 2 on Fifth Freedom Traffic Rights between Contracting Parties (Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima antara Para Pihak) dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin serta terjemahannya dalam bahasa INDONESIA sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. (3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan dalam bahasa INDONESIA dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 2 ON FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN CONTRACTING PARTIES (PROTOKOL 2 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA ANTARA PARA PIHAK)