Koreksi Pasal 8

(1) BUMN, Pemerintah Daerah, atau badan usaha mengajukan permohonan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) kepada Menteri. (2) BUMD mengajukan permohonan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) kepada Menteri melalui Pemerintah Daerah. (3) Permohonan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh Menteri. (4) Dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi namun tidak terbatas pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (5) Ketentuan mengenai dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.