PERPPU Nomor 8 Tahun 1963 — Pemasukan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia

(1) Atas pemasukan barang-barang disebutkan dibawah ini ke Daerah tingkat II Kepulauan Riau dikenakan cukai di-samping bea masuk yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini sebesar yang dicantumkan dibelakang namajenis masing-masing barang: - Bir sebagai dimaksud dalam ordonansi Cukai Bir (Staatsblad 1931 No. 488 dan 489): K.R. Rp. 0.06 setiap liter. - Gula sebagai yang dimaksud dalam ordonansi Cukai Gula (Staatsblad 1933 No. 351): K.R. Rp. 0,05 setiap Kg. - Minyak-bumi sebagai yang dimaksud dalam ordonansi Cukai Minyak-Bumi (Staatsblad 1886 No. 249): K.R. Rp. 0.01 setiap liter kerosine. K.R. Rp. 0,10 setiap. liter bensin dan minyak-bumi sejenis itu. - Hasil tembakau sebagai yang dimaksud dalam ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517). - 60% dari harga eceran sigaret dan tembakau iris. - 35% dari harga eceran hasil temabakau lainnya. - Minuman keras yang mengandung alkohol sebagai yang termaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemertintah Pengganti undang-undang No. 11 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun. 1962 No. 49): K.R. Rp. 1,50 setiap liter. Minimum gazeuse, saribuah, anggur dan sebagainya yang tidak mengandung alkohol sebagai yang termaksud dalam pasal 4 sub 1 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 11 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 49); K.R. Rp. 0.03 setiap liter.

(2) Barang-barang yang telah dikenakan cukai seperti termaksud pada ayat (1) pasal ini, jika didatangkan kebagian-bagian lainnya dari Daerah Pabean Indonesia, tidak dikenakan lagi cukai atau S.W.I., seperti yang berlaku dibagian-bagian lain itu.

(3) Barang-barang yang telah dikenakan cukai dan/atau S.W.I. didalam bagian-bagian lainnya dari Daerah Pabean Indonesia menurut peraturan-peraturan yang berlaku dibagian-bagian itu tidak dikenakan cukai lagi, bilamana dimasukkan ke Daerah tingkat II Kepulauan Riau.

(4) Peraturan-peraturan Cukai dan/atau S.W.I. yang berlaku dibagian bagian lainnya dari Daerah Pabean Indonesia pada waktu mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak berlaku untuk Daerah tingkat II Kepulauan Riau.

(5) Dalam hal barang-barang dari jenis-jenis yang wajib Cukai seperti disebutkan dalam ayat (1) pasal ini dihasilkan di Daerah tingkat II Kepulauan Riau, Menteri Urusan Pendapatan, Pembaiyaan dan Pengawasan dapat menyatakan sebagian atau seluruh Peraturan yang termaksud dalam ayat (4) pasal ini berlaku juga di Daerah tingkat II Kepulauan Riau mulai tanggal yang ditetapkannya.