PERPPU Nomor 7 Tahun 1963 — Badan Pemeriksa Keuangan

(1) Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan 5 tahun.

(2) Setelah masa jabatan tersebut berakhir, mereka dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang sama dan menurut prosedur yang sama pula.

(1) Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh, baik langsung maupun tidak langsung, menjadi pemilik sebagian ataupun menjadi penjamin sesuatu badan usaha yang berdasarkan perjanjiaan untuk mendapat laba atau keuntungan dari Negara Indonesia atau Pemerintah Daerah atau sesuatu Perusahaan Negara.

(2) Mereka tidak boleh merangkap jabatan pada Perusahaan-perusahaan Swasta ataupun pada Perusahaan Negara.

(1) Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat dikenakan penahanan-sementara guna pemeriksaan sesuatu perkara, kecuali atas perintah Jaksa Agung dengan ijin terlebih dahulu dari Presiden.

(2) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua atau seorang Anggota tertangkap dalam keadaan sedang melakukan sesuatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman lebih dari satu tahun penjara, ia dapat dikenakan penahanan-sementara pada seketika itu dengan ketentuan bahwa penahanan tersebut dalam waktu 24 jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung, yang berkewajiban menyampaikan kepada Presiden untuk memperoleh ijin guna penahanan-sementara lebih lanjut bila dianggap perlu. Tanpa persetujuan Presiden, ia harus segera dibebaskan kembali.

(1) Badan Pemeriksa Keuangan bertugas pula menyampaikan pendapatanya dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya seperti ditetapkan dalam pasal 9 mengenai: a. Rencana pelaksanaan pembaiyaan proyek-proyek penting; b. Kredit-kredit luar negeri dan pelaksanaan penggunaannya.

(2) Badan Pemeriksa Keuangan menjalankan pemeriksaan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara umumnya dan khususnya atas pelaksanaan menentukan pajak-pajak perusahaan, bea masuk, pengelaan Perusahaan-perusahaan Negara, perusahaan Daerah, perusahaan campuran Negara (Daerah) Swasta dan lain-lain penghasilan Negara penting.

(3) Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan yang dipandang perlu pada semua badan hukum publik atau hukum privat baik didalam maupun diluar negeri yang kekayaannya terdiri atas sebahagian kekayaan Negara yang dipisahkan atas keuangannya dibelanjai atau diberi subsidi atas beban anggaran Belanja Negara Republik Indonesia, termasuk juga badan-badan dimana keuangan Negara mempunyai kepentingan penyertaan modal didalamnya atau karena kepentingan lainnya

(4) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini Badan Pemeriksa Keuangan jika di pandang perlu untuk memperlancar sesuatu pemeriksaan dapat menggunakan tenaga diluar Badan Pemeriksa Keuangan.

(1) Badan Pemeriksa Keuangan tiap tahun meneliti dan menyusun catatan-catatan pendapat tentang perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Pemerintah.

(2) Badan Pemeriksa Keuangan tiap tahun menyampaikan laporan tentang hasil pemeriksaannya termaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Presiden, dengan disertai daftar pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan uang yang disangsikan sahnya, kebenarannya, kelengkapannya dan. kemanfaatannya, serta penjelasan-penjelasan seperlunya.

(3) Presiden menyampaikan laporan termaksud pada ayat (2) pasal ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(1) Semua Instansi Negara, Perusahaan Negara/Daerah/ Swasta, Bank Pemerintah/Daerah/Swasta dan Perusahaan/Bank Campuran Negara/Daerah dan Swasta seperti yang dimaksud dalam oleh pasal 10 ayat (3) diwajibkan memberi keterangan yang diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan berhubung dengan penunaikan tugas Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Badan Pemeriksa Keuangan wajib memberi keterangan secukupnya yang diminta oleh Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat berhubung dengan pengurusan keuangan Negara.

(3) Tiap kali dipandang perlu Badan Pemeriksa Keuangan dapat mengajukan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Menter-menteri yang bersangkutan tentang kekurangan-kekurangan penyelewengan-penyelewengan dalam pengurusan keuangan yang perlu diketahuinya untuk segera diakhiri dan diambil tindakan-tindakan perbaikan.

(1) Apabila ada seorang Menteri tidak memenuhi permintaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberi keterangan yang diperlukan, maka Badan Pemeriksa Keuangan memberi peringatan tiga kali. Dalam surat peringatan yang ketiga kalinya ditegaskan, apabila dalam waktu 30 hari keterangan yang diperlukan oleh, Badan Pemeriksa Keuangan belum juga diberikan oleh Menteri yang bersangkutan, maka Badan Pemeriksa Keuangan berwenang mengusulkan kepada Presiden untuk menghentikan sementara segala pembayaran atas otorisasi Menteri yang bersangkuatan itu, dengan ketentuan bahwa penghentian pembayaran atas otorisasi itu tidak berlaku terhadap: a. belanja pegawai/pensiunan, b. belanja routine untuk rumah-rumah sakit/penjara dan, c. pengeluaran-pengeluaran routine lainnya yang sejenis. Tindasan surat peringatan yang ketiga kalinya ini dikirimkan kepada Presiden, disertai dengan penjelasan seperlunya, dan dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Jika sesudah lewat 30 (tiga puluh) hari Menteri yang bersangkutan belum juga memberi keterangan yang diperlukan, maka Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melaksanakan penghentian sementara pembayaran otorisasi. Surat keputusan untuk menghentikan sementara segala pembayaran atas otorisasi Menteri tersebut disampaikan sendiri oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan kepada Menteri yang bersangkutan, dan segera melaporkan tindakan ini kepada Presiden dengan tindasannya dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Presiden berwenang untuk membatalkan keputusan Badan Pemeriksa Keuangan dengan menjelaskan alasan-alasan pembatalannya itu. Tindasan keputusan Presiden ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(1) Apabila Badan Pemeriksa Keuangan memperoleh petunjuk-petunjuk cukup, bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh seorang Menteri tidak sesuai dengan kebenaran, maka Badan Pemeriksa Keuangan berwenang minta Menteri yang bersangkutan untuk meneliti kembali keterangan-keterangan yang diberikan. Tindasan surat Badan Pemeriksa Keuangan ini disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Menteri yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari diwajibkan menambah, membenarkan atau memperkuat keteranganketerangan yang telah diberikannya.

(3) Jika kemudian terbukti bahwa keterangan yang diperbaharui itu bertentangan dengan kebenaran, maka Badan Pemeriksa Keuangan segera melaporkan kepada Presiden agar supaya terhadap Menteri yang bersangkutan diambil tindakan seperlunya.

(1) Semua Menteri dan Pegawai Negara, yang dalam lingkungan jabatannya dan tidak dalam tugas bendaharawan, karena perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang mereka harus lakukan secara langsung ataupun tidak langsung telah merugikan Negara, harus mengganti kerugian itu.

(2) Apabila yang bersangkutan seorang pegawai Negara, maka pada tingkat pertama tuntutan ganti-rugi dilakukan dan diputus oleh Menteri yang bersangkutan dan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan tentang putusan itu.

(3) Badan Pemeriksa Keuangan mengawasi pelaksanaan tuntutan ganti-rugi termaksud dalam ayat (2) pasal ini dan berhak untuk mengubah Keputusan Menteri atau mengenakan denda setinggi-tingginya tiga bulan penghasilan sebagai Menteri dalam hal Menteri itu melalaikan kewajiban untuk menuntut, memutuskan dan memerintahkan melaksanakan ganti-rugi itu.

(4) Tiap peristiwa yang telah atau mungkin mengakibatkan kerugian bagi Negara, oleh Kepala Instansi yang bersangkutan wajib diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kelalian dalam hal ini dianggap sebagai kelalaian jabatan dan dapat menyebabkan kepadanya dikenakan hukuman jabatan serta dapat diharuskan membayar ganti-rugi yang disebabkan oleh kelalaianannya itu.

(5) Dalam hal-hal yang khusus Badan Pemeriksa Keuangan dapat mengambil keputusan untuk menyampaikan permohonan kepada Presiden supaya memberi kepada yang bersangkkutan pembebasan ganti-rugi atau peringanan.

(1) Kerugian Negara yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) yang menyangkut seorang Menteri langsung diperiksa dan diputuskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang segera memberitahukannya kepada Presiden dengan tindasannya dikirim kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal penetapan Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden dapat mengubah putusan Badan Pemeriksa Keuangan dengan memberikan alasan-alasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tindasan Keputusan Presiden dikirim kepada Menteri yang bersangkutan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 20 ayat (1) berhubungan dengan pasal 23 ayat (3) dan ayat (4), maka apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Presiden tidak merubah keputusan Badan Pemeriksa Keuangan, keputusan itu dapat segera dilaksanakan.

(1) Setelah diterima surat pembelaan diri dari yang bersangkutan, atau jika batas waktu yang diberikan telah lewat, maka Menteri menetapkan suatu surat keputusan yang memuat sebab-sebab serta alasan-alasan dan jumlah yang harus diganti olehnya kepada Negara. Apabila yang dituntut itu seorang Menteri, maka Badan Pemeriksa Keuanganlah yang menetapkannya.

(2) Apabila perkara itu mengenai seorang Menteri, maka pemeriksaan dan keputusan dalam tingkat pertama dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam sidangnya yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.

(1) Pegawai yang dengan Surat Keputusan Menteri, atau Menteri yang dengan Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan termaksud dalam pasal 19 dikenakan ganti-rugi, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan itu diberitahukan kepadanya, dapat meminta supaya keputusan itu ditinjau kembali oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas dasar penjelasan-penjelasan baru.

(2) Peninjauan kembali termaksud pada ayat (10 pasal ini, apabila mengenai Pegawai Negara dilakukan oleh salah satu seksi Badan Pemeriksa Keuangan seperti yang dimaksud dalam pasal 27, dan apabila mengenai soerang Menteri dilakukan oleh Sidang Badan Pemeriksa Keuangan yang khusus diadakan untuk keperluan itu.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan termaksud dalam pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan dan memutus tuntutan ganti-rugi tingkat pertama terhadap Pegawai Negara bukan Menteri, apabila karena salah satu hal tuntutan itu tidak dilakukan oleh Menteri yang bersangkutan.

(2) Penjelasan tuntutan ganti-rugi termaksud dalam ayat (1)pasal ini dilakukan seperti penyelesaian tuntutan terhadap Menteri termaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan pasal 20 ayat (2).

(1) Keputusan Menteri dan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebanan ganti-rugi diambil "Atas nama Negara Republik Indonesia".

(2) Salinan surat keputusan termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang ditanda-tangani oleh seorang Pembantu Menteri, sepanjang mengenai Surat Keputusan Menteri, dan oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, mempunyai kekuatan yang yang sama dan dijalankan dengan cara yang sama seperti keputusan hakim perdata yang sudah mempunyai kekuatan pasti.

(3) Dalam keputusan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat ditentukan bahwa keputusan itu harus segera dilaksanakan untuk kepentingan keuangan Negara.

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam ayat (3) pasal ini, maka pelaksanaan daripada keputusan termaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan pasal 17 ayat (1) ditunda atau dihentikan, apabila keputusan itu sedang dalam peninjauan kembali menurut pasal 20 atau pasal 22.

(1) Dengan tidak mengurangi wewenang Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan, maka tuntutan ganti-rugi tidak perlu dilakukan apabila yang bersangkutan menyatakan bertanggung-jawab atas kerugian Negara akibat perbuatannya atau kelalaiannya dan bersedia secara sukarela mengganti kerugian itu dengan menyetor seluruh jumlah kerugian itu dalam kas Negara, ataupun berjanji akan menggantinya dengan suatu surat pengakuan hutang bermeterai yang memuat hal-hal diatas dan yang dikuatkan oleh dua orang saksi dan jaminan yang cukup kuat.

(2) Salinan surat-surat termaksud pada ayat (1) pasal ini harus segera disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan.

(1) Badan Pemeriksa Keuangan mengadakan sidang sekurangkurangnya sekali dalam satu bulan, yang dapat mengambil keputusanapabila dihadiri oleh lebih dari separo jumlah Anggota.

(2) Apabila Badan Pemeriksa Keuangan akan mengambil keputusan yang menyangkut diri seorang Menteri, maka Badan Pemeriksa Keuangan mengadakan Sidang khusus yang harus dihadiri oleh sedikit-dikitnya 9 (sembilan) orang Anggota.

(3) Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan pasti.