PERPPU Nomor 7 Tahun 1962 — Penggunaan Dan Pengawasan Atas Penggunaan Dana-Dana Investasi

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan: a. dana investasi, ialah: dana-dana yang menurut ketetapan Menteri yang bersangkutan tersedia untuk diperbungakan karena tidak/belum segera diperlukan untuk memenuhi maksud pemupukannya, termasuk dana-dana cadangan pada perusahaan-perusahaan/badan-badan pada umumnya; b. perusahaan/badan, ialah perusahaan/badan yang dalam menjalankan fungsi utamanya harus secara teratur memperbungakan dana-dana investasinya dalam obyek-obyek pembungaan berjangka atau perusahaan/badan yang memupuk dana-dana cadangan untuk keperluan perluasan atau untuk menutup kerangka yang mungkin diderita atau perusahaan/ badan lain semacam itu yang ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan. c. Menteri yang bersangkutan, ialah: Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan sepanjang mengenai pengaturan dana investasi yang ada pada perusahaan-perusahaan asuransi dan Menteri Urusan Bank Sentral sepanjang mengenai pengaturan dana investasi yang ada pada perusahaan-perusahaan/badan-badan lain.

Barangsiapa menguasai dana investasi yang pemiliknya ada di luar Indonesia wajib mengusahakan kuasa yang diperlukan untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Setiap perjanjian yang diadakan oleh perusahaan/badan termaksud yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini adalah batal karena hukum.

Sementara menunggu keluarnya peraturan-peraturan pelaksanaan lebih lanjut Menteri yang bersangkutan dapat menetapkan bahwa pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini perusahaan/badan tertentu dilarang mempergunakan dana investasinya tanpa mendapat izin lebih dahulu dari Menteri yang bersangkutan.

Surat-paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk penagihan pajak Negara sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 23 dari Undang-undang No. 19 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63).

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 1962.