PERPPU Nomor 5 Tahun 1962 — Perusahaan Daerah

(1) Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi dal am kedudukan selaku demi ki an, yang tidak di bebani tugas penyi mpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang per sedi aan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena mel al ai kan kewaji ban dan tugas yang di bebankan kepada merek dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, di waji bkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Ket ent uan-ket ent uan t ent ang t unt ut an ganti i rugi ter hadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya ter hadap pegawai Per usahaan Daerah.

(3) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang di bebani tugas penyiimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang di simpan di dalam gudang atau tempat penyiimpanan yang khusus dan semata-mata di gunakan untuk keperluan itu di wajibkan memberikan pertanggungan-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepal a Daerah/ pemegang saham prioritet.

(4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirinkan pertanggungan-jawab mengenai cara mengurusnya kepada badan di maksudkan pada ayat (3). Tunt ut an ter hadap pegawai ter sebut di lakukan menurut ket ent uan yang di t et apkan bagi pegawai bendahar awan Daer ah.

(5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagai manapun juga si f at nya yang termaksud bilangan t at a-buku dan admini strasi Perusahaan Daerah di simpan di tempat masing-masing Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepal a Daerah/ pemegang saham saham prioritet, kecuali jika untuk sementara di pindahkan ke badan di maksudkan pada ayat (3) dalam hal di anggapnya perlu untuk kepentingan sesuat u pemeriksaan.

(6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lai nnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat di pindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

(7) Dengan Per at ur an Daer ah dapat di tet apkan penyi mpangan dari ket entuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daer ah dan pegawai termaksud pada ayat (3) yang di sesuai kan dengan struktur organi sasi Per usahaan Daer ah itu sendiri. Per at ur an Daerah termaksud berlaku set elah mendapat pengesahan instansi at asan.

(1) Cadangan di am dan/ at au rahasi a tidak bol eh di adakan.

(2) Penggunaan laba bersi h, set el ah ter lebih dahul u di kur angi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lai n yang wajar dal am per usahaan, ditet apkan sebagai berikut: A. Bagi Per usahaan Daerah yang modalnya untuk sel uruhnya ter di ri dari kekayaan Daerah yang di pi sahkan. a. unt uk dana pembangunan Daerah 30% b. unt uk Anggar an Bel anj a Daer ah 25% c. untuk cadangan umum sosial dan pendi dikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan, yang besarnya masi ng-masi ng di tentukan dal am per at ur an pendi ri an masi ng-masi ng Per usahaan Daerah berjumlah 45% Dal am hal modal sesuat u Per usahaan Daerah untuk sel uruhnya ter di ri dari kekayaan beberapa Daerah yang di pi sahkan, bagian laba bersih termaksud sub a dan b di atas di bagi menurut per bandingan nilai nominal dari saham saham B. Per usahaan Daerah modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang di pi sahkan setelah di keluarkan zakat yang di pandang perlu: a. unt uk dana pembangunan Daer ah 8% dan unt uk Anggar an Bel anj a Daer ah 7% b. unt uk pemegang saham 40% di bagi menurut per bandi ngan ni I ai nominal dari saham saham c. untuk cadangan umum sosial dan pendi dikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan, yang besarnya masi ng-masi ng di tentukan dal am per at ur an pendi ri an masi ng-masi ng Per usahaan Daerah berjumah 45%

(3) Laba yang di peroleh Daerah bai k dari saham prioritet maupun saham bi asa dapat di pergunakan untuk keperluan routine dan/ at au keperluan pembangunan Daerah.

(4) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat di alihkan kepada penggunaan lain dengan keput usan Pemerintah Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah.

(5) Car a mengur us dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) ditentukan oleh kepal a Daerah/ pemegang saham saham prioritet.

(6) Di per usahaan Daerah yang tidak menghasilkan laba seperti tersebut di atas di sebabkan karena pertimbangan dan kebi jaksanaan Pemerintah Daerah dapat juga di beri jasa produksi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(7) Dengan Per at uran Daer ah oleh Daer ah At asan dapat di ser ahkan laba bersi h untuk dana pembangunan Daer ah termaksud pada ayat (2) dan (3) kepada Daer ah bawahannya untuk pembangunan Daer ah.