PERPPU Nomor 48 Tahun 1960 — Pengawasan Pendidikan Dan Pengajaran Asing

(1) yang dimaksud dalam peraturan ini dengan: a. pendidikan dan pengajaran asing ialah pendidikan dan pengajaran yang diberikan pada sekolah asing dan kursus asing (selanjutnya disingkat sekolah asing); b. sekolah asing ialah sekolah swasta yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dan/atau menggunakan rencana pelajaran asing; c. kursus asing ialah kursus untuk menambah pengetahuan bagi orang dewasa, dan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dan/atau menggunakan rencana pelajaran asing.

(2) Sekolah Swasta yang seperdua dari jumlah pengajarnya atau lebih terdiri atas orang asing, dianggap dan diperlakukan sebagai sekolah asing.

(1) Setiap orang asing yang mengajar pada sekolah asing atau sekolah swasta lain, diwajibkan memperoleh ijin dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, selanjutnya disebut Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

(2) Setiap warga-negara Indonesia, selanjutnya disebut warga-negara yang mengajar pada sekolah asing diwajibkan memperoleh ijin dari Menteri.

(1) Sekolah asing hanya dapat didirikan dan/atau diselenggarakan oleh suatu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, setelah memperoleh ijin untuk itu dari Menteri.

(2) Pendirian dan/atau penyelenggaraan sekolah swasta lain oleh bukan warga-negara hanya dapat dilakukan oleh suatu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia setelah memperoleh ijin untuk itu dari Menteri.

(3) Ijin untuk mendirikan sekolah asing baru tidak diadakan, kecuali dalam luar biasa yang ditentukan oleh Menteri.

(1) Keadaan pada bidang pendidikan dan pengajaran asing yang telah ada berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat tanggal 14 April 1958 No. Prt/Peperpu/09/1958 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 16 April 1958 No. Z.1/l/10 tentang Pengawasan Pengajaran Asing pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tetap diakui dan berlaku, selama dan sekedar tidak bertentangan dengan peraturan ini atau ditentukan lain.