Apa yang diatur dalam PERPPU Nomor 45 Tahun 1960 — Pembentukan Dewan Perusahaan?

PERPPU Nomor 45 Tahun 1960 — Pembentukan Dewan Perusahaan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mengatur tentang Pembentukan Dewan Perusahaan.

Siapa yang menetapkan PERPPU Nomor 45 Tahun 1960 — Pembentukan Dewan Perusahaan?

PERPPU Nomor 45 Tahun 1960 — Pembentukan Dewan Perusahaan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal.id

Masuk

PERPPU Nomor 45 Tahun 1960 — Pembentukan Dewan Perusahaan

Q: Apa status hukum PERPPU Nomor 45 Tahun 1960 — Pembentukan Dewan Perusahaan saat ini?

PERPPU Nomor 45 Tahun 1960 — Pembentukan Dewan Perusahaan saat ini berstatus Berlaku.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1960 tentang Pembentukan Dewan Perusahaan

Berlaku

Pengundangan: 29 Oktober 1960

PERPPU Nomor 45 Tahun 1960 — Pembentukan Dewan… | Pasal.id

PERPPU Nomor 45 Tahun 1960 — Pembentukan Dewan Perusahaan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1960 tentang Pembentukan Dewan Perusahaan

Berlaku

Pengundangan: 29 Oktober 1960

Pasal 1

Ditiap perusahaan negara dan ditiap Badan Pimpinan Umum yang berbentuk pada hukum, termaksud pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960, dibentuk Dewan Perusahaan oleh Menteri yang bersangkutan setelah mendengar Menteri Perburuhan, yang selanjutnya masing-masing disebut "Dewan Perusahaan" dan "Dewan Perusahaan Pusat".

Pasal 2

(1) Dewan Perusahaan terdiri dari: a. wakil pimpinan perusahaan, b. wakil buruh yang bekerja pada perusahaan tersebut, c. wakil tani yang ada hubungan langsung dengan perusahaan tersebut, d. unsur-unsur daerah yang dipandang perlu oleh Menteri yang bersangkutan.

(2) Dewan Perusahaan Pusat terdiri dari: a. wakil pimpinan Badan Pimpinan Umum, b. wakil buruh yang bekerja pada perusahaan negara yang tergabung didalamnya. c. wakil tani yang ada hubungan langsung dengan perusahaan negara tersebut. d. ahli-ahli yang dipandang perlu oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Dewan Perusahaan mempunyai sekurang-kurangnya 3 dan sebanyakbanyaknya 5 orang anggota.

(2) Dewan Perusahaan Pusat mempunyai sebanyak-banyaknya 7 orang anggota.

Pasal 4

(1) Wakil pimpinan perusahaan dan Badan Pimpinan Umum yang duduk dalam Dewan Perusahaan diangkat masing-masing oleh Menteri yang bersangkutan.

(2) Wakil buruh yang duduk dalam Dewan Perusahaan diangkat masing-masing oleh Menteri yang bersangkutan atas usul yang diajukan oleh Badan Pimpinan Umum setelah mendengar organisasi buruh yang bersangkutan.

(3) Wakil tani yang duduk dalam Dewan Perusahaan diangkat masing-masing oleh Menteri yang bersangkutan, atas usul Badan Pimpinan Umum setelah mendengar organisasi tani yang bersangkutan.

Pasal 5

Dewan Perusahaan tersebut pada pasal 1 diketuai masing-masing oleh wakil pimpinan perusahaan dan Badan Pimpinan Umum termaksud dalam pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perusahaan harus dipenuhi syarat keanggotaan Front Nasional, keahlian dalam perusahaan yang bersangkutan dan bakat kepemimpinan.

Pasal 7

Anggota Dewan, Perusahaan diangkat untuk jangka waktu paling lama dua tahun, dengan ketentuan, bahwa mereka dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.

Pasal 8

Sebelum memangku jabatannya anggota Dewan Perusahaan dihadapan Menteri yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk olehnya mengucapkan sumpah/janji yang perumusannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

(1) Tugas Dewan Perusahaan Pusat; A. Memberikan pertimbangan kepada Badan Pimpinan Umum; a. tentang perencanaan secara teknis untuk mencapai jatah produksi yang ditetapkan; b. tentang bimbingan pengelolaan kepada perusahaan yang tergabung didalamnya tentang yang harus dilakukan; c. tentang koordinasi guna menjamin agar produksi dapat berjalan lancar; B. Membantu Badan Pimpinan Umum mengawasi; a. kelancaranjalannya perusahaan; b. untuk mengamankan kekayaan negara.

(2) Tugas Dewan Perusahaan. A. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan perusahaan; a. tentang penetapan rencana produksi bagi perusahaan; b. tentang cara pelaksanaan produksi agar dapat berjalan secara tepat guna (effisien) termasuk memberikan pertimbangan tentang penetapan tata-tertib kerja dan syarat-syarat kerja; c. tentang usaha-usaha kerja-sama yang baik secara gotong-royong antara semua pihak yang turut-serta dalam produksi; d. tentang pemberian penghargaan terhadap jasa-jasa dalam produksi. B. Membantu pimpinan perusahaan mengawasi; a. kelancaranjalannya perusahaan; b. untuk mengamankan kekayaan negara.

Pasal 10

Ketentuan Dewan Perusahaan berusaha agar Dewan Perusahaan mengadakan musyawarah secara berkala dan waktu-waktu tertentu

Pasal 11

Pembiayaan Dewan Perusahaan dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan yang akan diatur oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 12

Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1960.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

(1) Dewan Perusahaan mempunyai sekurang-kurangnya 3 dan sebanyakbanyaknya 5 orang anggota.

(2) Dewan Perusahaan Pusat mempunyai sebanyak-banyaknya 7 orang anggota.

Pasal 4

(1) Wakil pimpinan perusahaan dan Badan Pimpinan Umum yang duduk dalam Dewan Perusahaan diangkat masing-masing oleh Menteri yang bersangkutan.

(3) Wakil tani yang duduk dalam Dewan Perusahaan diangkat masing-masing oleh Menteri yang bersangkutan, atas usul Badan Pimpinan Umum setelah mendengar organisasi tani yang bersangkutan.

Pasal 5

Dewan Perusahaan tersebut pada pasal 1 diketuai masing-masing oleh wakil pimpinan perusahaan dan Badan Pimpinan Umum termaksud dalam pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perusahaan harus dipenuhi syarat keanggotaan Front Nasional, keahlian dalam perusahaan yang bersangkutan dan bakat kepemimpinan.

Pasal 7

Anggota Dewan, Perusahaan diangkat untuk jangka waktu paling lama dua tahun, dengan ketentuan, bahwa mereka dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Ketentuan Dewan Perusahaan berusaha agar Dewan Perusahaan mengadakan musyawarah secara berkala dan waktu-waktu tertentu

Pasal 11

Pembiayaan Dewan Perusahaan dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan yang akan diatur oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 12

Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1960.

PERPPU Nomor 45 Tahun 1960 — Pembentukan Dewan Perusahaan

PERPPU Nomor 45 Tahun 1960 — Pembentukan Dewan Perusahaan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pertanyaan umum

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya