PERPPU Nomor 4 Tahun 1964 — Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi Dengan Mengubah Undang-Undang No. 7 DRT. 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara

1. Membentuk Daerah Tingkat II Dairi yang meliputi wilayah dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 September 1958 No. Pem. 20/5/7, yaitu wilayah yang meliputi Kecamatan Sidikalang, Silima Pungga-pungga, Siempatnempu, Tigalingga, Sumbul, Kerajaan, Salak dan Tanah Pinem, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, Lembaran-Negara No. 58 tahun 1956. 2. Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara No. 58 tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Tapanuli Utara baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud ayat (1), sehingga wilayahnya meliputi wilayah kecamatan: 1. Tarutung, 2. Sipoholon, 3. Sipahutar, 4. Pangaribuan, 5. Pahae Djae, 6. Pahae Djulu, 7. Adian Koting, 8. Siborong-borong, 9. Litongnihuta, 10. Dolok Sanggul, 11. Onanganjang, 12. Parlilitan, 13. Parmonangan, 14. Pakkat, 15. Balige, 16. Laguboti, 17. Porsea, 18. Silaen, 19. Lumbajulu, 20. Mabinsaran, 21. Muara, 22. Pengururan, 23. Palipi, 24. Onanrunggu, 25. Harian dan 26. Simanindo.

Dengan memperhatikan ketentuan pada Undang-undang No.1 tahun 1957, pasal 7 ayat (1), jo Penetapan Presiden No.5 tahun 1960 (disempurnakan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II. a. Tapanuli Utara terdiri atas 30 orang anggota, b. Dairi terdiri atas 15 orang anggota.

Bagi masing-masing Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-perundangan Negara atau Daerah, yang berlaku bagi Daerah Tingkat II. Tapanuli Utara lama mutatis mutandis berlaku bagi Daerah Tingkat II Dairi yang dibentuk berdasarkan pasal 1, sampai saat ketentuan-ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.

Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.