Apa yang diatur dalam PERPPU Nomor 37 Tahun 1960 — Pertambangan?

PERPPU Nomor 37 Tahun 1960 — Pertambangan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mengatur tentang Pertambangan.

Kapan PERPPU Nomor 37 Tahun 1960 — Pertambangan disahkan?

PERPPU Nomor 37 Tahun 1960 — Pertambangan disahkan pada tahun 1960.

Apa status hukum PERPPU Nomor 37 Tahun 1960 — Pertambangan saat ini?

PERPPU Nomor 37 Tahun 1960 — Pertambangan saat ini berstatus Berlaku.

Siapa yang menetapkan PERPPU Nomor 37 Tahun 1960 — Pertambangan?

PERPPU Nomor 37 Tahun 1960 — Pertambangan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal.id

Masuk

PERPPU Nomor 37 Tahun 1960 — Pertambangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan

Berlaku

Pengundangan: 14 Oktober 1960

PERPPU Nomor 37 Tahun 1960 — Pertambangan | Pasal.id

PERPPU Nomor 37 Tahun 1960 — Pertambangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan

Berlaku

Pengundangan: 14 Oktober 1960

BAB I

ISTILAH-ISTILAH.

Pasal 1

BAB II

PENGUASAAN DAN GOLONGAN-GOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN.

Pasal 2

(1) Segala bahan galian yang berada didalam, diatas dan dibawah permukaan bumi, dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan letakan-letakan atau timbunan-timbunan alam adalah kekayaan nasional dan dikuasai oleh Negara.

(2) Kepada Daerah tingkat I dan II diberikan Kesempatan untuk memperoleh bahagian dari penghasilan bahan galian tertentu yang terdapat didaerah itu, yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

BENTUK DAN ORGANISASI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN.

Pasal 4

(1) Penambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam pasal 3 ayat (4) huruf a hanya dapat diusahakan oleh Negara atau oleh Negara bersama-sama Daerah.

(2) Usaha pertambangan yang dimaksud dalam ayat (1) diatas dilaksanakan oleh: a. suatu Perusahaan Negara; b. suatu perusahaan bersama yang terdiri dari Negara atau Perusahaan Negara disatu fihak dengan Daerah tingkat I dan/atau tingkat II dipihak lain.

BAB IV

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 10

Usaha pertambangan bahan galian dapat meliputi: a. penyelidikan umum; b. eksplorasi; c. eksplotasi; d. pemurnian dan pengolahan; e. pengangkutan; f. penjualan.

BAB V

KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 11

(1) Usaha pertambangan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan dan/atau perseorangan yang tersebut dalam pasal 4 dan 5 apabila kepadanya telah diberikan kuasa pertambangan.

(2) Ketentuan-ketentuan tentangisi, wewenang, luas wilayah dan syaratsyarat kuasa pertambangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

CARA DAN SYARAT-SYARAT BAGAIMANA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 13

(1) Permintaan untuk memperoleh kuasa pertambangan diajukan kepada Menteri.

(2) Dengan Keputusan Menteri diatur cara permintaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, begitu pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peminta, apabila belum ditentukan dalam Peraturan Pemerintah termaksud dalam pasal 11 ayat (2).

BAB VII

BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 16

Kuasa pertambangan berakhir: a. karena habis waktunya; b. karena dibatalkan; c. karena dikembalikan.

Pasal 17

BAB VIII

HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK-HAK TANAH.

Pasal 21

Mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperkenankan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan, jika kepadanya: a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang syah, diberi tahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan; b. diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu.

Pasal 22

BAB IX

PUNGUTAN-PUNGUTAN NEGARA.

Pasal 24

(1) Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara iuran pasti, iuran eksplorasi dan/atau eksplotasi dan/atau pembayaran-pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pemberian kuasa pertambangan yang bersangkutan.

(2) Perincian dan besarnya pungutan-pungutan Negara yang tersebut dalam ayat (1) diatas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

PENGAWASAN PERTAMBANGAN.

Pasal 25

Tata-usaha dan pengawasan pekerjaan dan pelaksanaan pertambangan dipusatkan kepada Departemen yang lapangan tugasnya meliputi pertambangan.

BAB XI

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.

Pasal 26

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, barangsiapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam pasal 10 dan 11.

(2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, barangsiapa yang melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 30

(1) Semua hak pertambangan perusahaan dan/atau perseorangan yang bukan Perusahaan Negara, yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, tetap dapat dijalankan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya; Tenggang waktu itu akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 31

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-unang ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dan dapat disebut "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pertambangan".

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan: a. bahan galian: letakan-letakan alam atau timbunan-timbunan alam yang mengandung bijih-bijih, mineral-mineral, unsur-unsur kimia dan batu-batu permata; b. hak tanah; hak atas sebidang tanah permukaan bumi menurut hukum Indonesia; c. penyelidikan umum: penyelidikan secara geologi umum atau geofisik, baik didaratan maupun dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi atau untuk menetapkan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya; d. eksplorasi: segala cara penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifatnya letakan bahan galian; e. eksploitasi: usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dengan jalan yang lazim, termasuk mempertinggi mutu bahan galian; f. pemurnian dan pengolahan: usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta usaha untuk memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian dan yang dapat bermanfaat; g. pengangkutan: segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pemurnian atau pengolahan bahan galian dari daerah eksplorasi dan eksplotasi atau dari tempat pemurnian atau pengolahan; h. penjualan: segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pemurnian atau pengolahan bahan galian; i. kuasa pertambangan; wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan; j. pertambangan rakyat: usaha pertambangan bahan galian dari semua golongan a, b dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), yang dilakukan oleh rakyat secara kecil-kecilan dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri menurut adat kebiasaan daerah atau diusahakan secara koperasi; k. Menteri: Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan; I. wilayah hukum pertambangan Indonesia; seluruh kepulauan Indonesia, tanah dibawah perairan Indonesia dan daerah dataran kontinental kepulauan Indonesia; m. Perusahaan Negara: Perusahaan Negara seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

PERPPU Nomor 37 Tahun 1960 — Pertambangan

PERPPU Nomor 37 Tahun 1960 — Pertambangan

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22

BAB IX

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

BAB XI

Pasal 26

BAB XII

Pasal 30

BAB XIII

Pasal 31

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22

BAB IX

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

BAB XI

Pasal 26

BAB XII

Pasal 30

BAB XIII

Pasal 31

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya