PERPPU Nomor 32 Tahun 1960 — Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Lalu-Lintas Pembayaran Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1960 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Lalu-Lintas Pembayaran Luar Negeri

Dicabut

Pengundangan: 24 Agustus 1960

PERPPU Nomor 32 Tahun 1960 — Penggunaan Mata Ua… | Pasal.id

PERPPU Nomor 32 Tahun 1960 — Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Lalu-Lintas Pembayaran Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1960 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Lalu-Lintas Pembayaran Luar Negeri

Dicabut

Pengundangan: 24 Agustus 1960

Pasal 1

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dicabut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 92) tentang Pungutan Ekspor dan Impor.

Pasal 2

Dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini maka nilai mata uang asing terhadap rupiah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 93) tentang Penetapan Mata Uang Rupiah, selanjutnya disebut kurs dasar rupiah, dipergunakan untuk semua transaksi-transaksi devisen, baik dalam sektor ekspor dan impor maupun jasa-jasa.

Pasal 3

Ekspor barang-barang atau hasil bumi keluar daerah pabean Indonesia dikenakan bea keluar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.

Pasal 4

(1) Impor dibagi dalam dua golongan. a. Barang-barang yang penting bagi perekonomian Indonesia; b. Barang-barang lainnya yang masih dibutuhkan.

(2) Barang-barang tersebut dalam ayat (1) huruf a ditetapkan dalam suatu Peraturan Pemerintah tersendiri. Selama masih dipandang perlu Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Perdagangan menetapkan suatu komponen harga yang harus dibayar atas barang termaksud dalam ayat (1) huruf aitu.

(3) Terhadap impor dari barang-barang termaksud dalam ayat (1)huruf b, Pemerintah dapat mengadakan pembuatannya berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 5

Impor dengan valuta asing yang tidak tercatat sebagai kekayaan devisen Negara, dapat dilakukan untuk barang-barang yang jenis dan syarat pengimporannya oleh Menteri Perdagangan bersama-sama dengan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Pemungutan bea masuk, bea statistik, bea berat barang dan pajak masuk (pajak penjualan) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.

Pasal 7

(1) Penjualan devisen oleh bank untuk jasa-jasa tertentu, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dikenakan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.

(2) Didalam rangka memperbesar penerimaan devisen dalam sektor jasa-jasa. Menteri Keuangan dapat menetapkan harga tambahan bagi penyerahan devisen dari jasa-jasa tertentu.

Pasal 8

Menteri Perdagangan bersama-sama dengan Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan untuk menyelesaikan sistem ekspor konsinyasi dengan counter-impor, yang berlaku dibeberapa daerah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 9

Peraturan-peraturan peralihan dan peraturan-peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 1960, jam 06.00 waktu Jawa.

PERPPU Nomor 32 Tahun 1960 — Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Lalu-Lintas Pembayaran Luar Negeri

PERPPU Nomor 32 Tahun 1960 — Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Lalu-Lintas Pembayaran Luar Negeri

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pertanyaan umum

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Provenance & Sumber

Riwayat Perubahan

Peraturan Lainnya