PERPPU Nomor 24 Tahun 1960 — Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Yang disebut tindak pidana korupsi ialah: a. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat; b. perbuatan b. perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalah-gunakan jabatan dan kedudukan; c. kejahatan-kejahatan tercantum dalam

Pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan dari tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dibawah kekuasaan peradilan Ketentaraan, dilakukan oleh petugas-petugas menurut aturan yang ditentukan dalam aturan acara pidana ketentaraan.

Penilikan harta-benda dan pemeriksaan dimuka Pengadilan Tinggi yang pada berlakunya peraturan ini telah dimulai, diselesaikan menurut acara dalam peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958.