Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi API Hubungkan AI

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan AI API Tentang Pasal.id Tim Kami Kebijakan Editorial Kebijakan Privasi Ketentuan Layanan Penilaian Dampak Pelindungan Data Permintaan & Masukan

Ikuti Pasal.idX @PasalKita Instagram @pasaldotid

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

PERPPU Nomor 21 Tahun 1959 — Memperberat Ancama… | Pasal.id

Beranda
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PERPPU Nomor 21 Tahun 1959

PERPPU Nomor 21 Tahun 1959 — Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi

Berlaku

Pengundangan: 16 November 1959

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERPPU Nomor 21 Tahun 1959 — Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi?

PERPPU Nomor 21 Tahun 1959 — Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mengatur tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi.

Kapan PERPPU Nomor 21 Tahun 1959 — Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi disahkan?

PERPPU Nomor 21 Tahun 1959 — Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi disahkan pada tahun 1959.

Apa status hukum PERPPU Nomor 21 Tahun 1959 — Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi saat ini?

PERPPU Nomor 21 Tahun 1959 — Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi saat ini berstatus Berlaku.

Siapa yang menetapkan PERPPU Nomor 21 Tahun 1959 — Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi?

PERPPU Nomor 21 Tahun 1959 — Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Daftar Isi

Pasal I
Pasal II

Pasal I

(1) Pelanggar tindak pidana ekonomi seperti dimaksud dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) sebagai ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 156) dihukum dengan hukuman penjara atau hukuman kurungan selama-lamanya seperti ditetapkan dalam Undang-undang Darurat itu dan hukuman denda setinggi-tingginya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat tersebut diatas.

(2) Jikalau tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat tersebut dalam ayat (1).

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Status

Berlaku

Detail Peraturan

Pemrakarsa
Penetapan: Jakarta, 16 November 1959
Pengundangan: 16 November 1959

Sumber

peraturan.bpk.go.id

Tidak menemukan yang Anda cari?

Ajukan permintaan agar kami menambahkannya.

Terakhir diperiksa: 05 Apr 2026

Presiden Republik Indonesia

Provenance & Sumber

Verifikasi: Belum Diverifikasi
Sumber Data: BPK
PDF Asli: Lihat PDF
Halaman Sumber: Lihat halaman sumber

Peraturan Lainnya

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang