PERPPU Nomor 2 Tahun 2009 — Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Berlaku

Pengundangan: 17 Juli 2009

PERPPU Nomor 2 Tahun 2009 — Perubahan Atas Unda… | Pasal.id

PERPPU Nomor 2 Tahun 2009 — Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Berlaku

Pengundangan: 17 Juli 2009

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), diubah sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan Pasal 1 angka 11 dihapus.

Angka 2

Ketentuan Pasal 7 huruf d diubah, sehingga Pasal 7 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi: a. pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi; b. pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi; c. perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia; d. penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan e. pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air."

Angka 3

Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Setiap Warga Negara Indonesia yang menunaikan Ibadah Haji menggunakan paspor biasa yang dikeluarkan oleh menteri yang membidangi urusan keimigrasian."

Angka 4

Ketentuan Pasal 40 huruf a diubah, sehingga Pasal 40 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. menerima pendaftaran dan melayani jemaah haji khusus yang telah terdaftar sebagai jemaah haji; b. memberikan bimbingan ibadah haji; c. memberikan layanan akomodasi, konsumsi transportasi, dan pelayanan kesehatan secara khusus; dan d. memberangkatkan, memulangkan, melayani jemaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah haji."

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERPPU Nomor 2 Tahun 2009 — Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

PERPPU Nomor 2 Tahun 2009 — Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal I

Angka 1

Angka 2

Pasal 7

Angka 3

Pasal 32

Angka 4

Pasal 40

Pasal II

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Angka 2

Pasal 7

Angka 3

Pasal 32

Angka 4

Pasal 40

Pasal II

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya