PERPPU Nomor 2 Tahun 2005 — Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Berlaku

Pengundangan: 16 April 2005

PERPPU Nomor 2 Tahun 2005 — Badan Rehabilitasi… | Pasal.id

PERPPU Nomor 2 Tahun 2005 — Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Berlaku

Pengundangan: 16 April 2005

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini berlaku untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana.

Pasal 3

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 7

(1) Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dibentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana.

(2) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(3) Organ Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Dewan Pengarah; b. Dewan Pengawas; c. Badan Pelaksana.

BAB IV

SUSUNAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 9

(1) Dewan Pengarah beranggotakan 17 (tujuh belas) orang, terdiri atas: a. Seorang Ketua merangkap anggota; b. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. 15 (lima belas) anggota.

(2) Anggota Dewan Pengarah terdiri dari unsur-unsur: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintahan Daerah; c. Pemuka Agama/Ulama dan Pemuka Adat; d. Tokoh Masyarakat; dan e. Akademisi.

(3) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pengarah diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 20

(1) Pendanaan untuk melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana bersumber dari pendapatan negara dan penerimaan lain yang sah.

(2) Seluruh dana yang berkaitan dengan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana dikelola, dikoordinasikan, dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Badan Pelaksana, dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 22

(1) Masing-masing organ dalam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan pidana lainnya berlaku terhadap setiap tindak pidana yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 24

(1) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugasnya berkoodinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait.

(2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait wajib memberikan dukungan secara penuh kepada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

(3) Pemerintah wajib menyediakan dana, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional tahap awal Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Seluruh dana dekonsentrasi tahun anggaran 2005 yang dialokasikan untuk daerah yang terkena bencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias dikoordinasikan penggunaannya dengan Badan Pelaksana.

(2) Dengan berakhirnya periode tanggap darurat, selanjutnya akan dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dikelola oleh Badan Pelaksana.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

(1) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

(2) Perpanjangan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usulan Dewan Pengarah.

PERPPU Nomor 2 Tahun 2005 — Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

PERPPU Nomor 2 Tahun 2005 — Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

BAB X

Pasal 26

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

BAB X

Pasal 26

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 27

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya