Apa yang diatur dalam PERPPU Nomor 2 Tahun 1965 — Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 1966?

PERPPU Nomor 2 Tahun 1965 — Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 1966 adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mengatur tentang Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 1966.

Siapa yang menetapkan PERPPU Nomor 2 Tahun 1965 — Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 1966?

PERPPU Nomor 2 Tahun 1965 — Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 1966 ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal.id

Masuk

PERPPU Nomor 2 Tahun 1965 — Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 1966

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 1966

Berlaku

Pengundangan: 31 Desember 1965

PERPPU Nomor 2 Tahun 1965 — Kebijakan Penerimaa… | Pasal.id

PERPPU Nomor 2 Tahun 1965 — Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 1966

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 1966

Berlaku

Pengundangan: 31 Desember 1965

Pasal 1

Untuk mencapai jumlah Anggaran Penerimaan Negara tahun 1966 dalam rangka Anggaran Moneter tahun Anggaran 1966 sebesar Rp. 7.232 juta, diperlukan antara lain tindakan-tindakan seperti yang diatur dalam pasalpasal berikut.

Pasal 2

Atas Bea Masuk tersebut pada pasal 1 penetapan Presiden No. 29 tahun 1965, Menteri Iuran Negara diberi wewenang untuk mengadakan pungutan tambahan (opsen).

Pasal 3

Jumlah cukai atas: a. Minyak lampu, gasolin, bensin dan sulingan minyak bumi lainnya yang mempunyai sifat menguapnya sama yang tersebut duluan, ditetapkan menjadi sepuluh perseratus dari harganya; b. Alkohol sulingan dalam negeri di Jawa dan Madura ditetapkan menjadi tujuh puluh perseratus dari harganya. c. Bir ditetapkan menjadi lima puluh perseratus dari harganya; d. Gula dan sacharine ditetapkan menjadi sepuluh perseratus dari harganya; e. Hasil Tembakau: 1. Sigaret yang dibuat dengan mesin dan tembakau iris ditetapkan menjadi tujuh puluh perseratus dari harga eceran. 2. Sigaret yang dibuat secara lain daripada dengan mesin ditetapkan menjadi lima puluh perseratus dari harga eceran; 3. Hasil tembakau dan yang wajib cukai lainnya ditetapkan menjadi empat puluh perseratus dari harga eceran.

Pasal 4

(1) Dengan nama Meterai Revolusi dipungut sumbangan atas penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang di dalam daerah pabean dalam lingkungan usaha perdagangannya;

(2) Sumbangan berjumlah lima perseratus atas harga beli yang dipenuhi oleh pembeli,

(3) Pedagang melunaskan sumbangan dengan melekatkan Meterai Revolusi atas tanda penyerahan barang;

(4) Menteri Iuran Negara berwenang untuk mentrapkan ketentuan ketentuan Aturan Bea Meterai dan Pajak Penjualan guna melaksanakan Meterai Revolusi ini.

Pasal 5

(1) Tarip umum Pajak Penjualan berjumlah dua puluh perseratus;

(2) Tarip Pajak Penjualan untuk barang-barang mewah berjumlah lima puluh perseratus; Jenis barang-barang mewah ditunjuk oleh Menteri Iuran Negara;

(3) Menteri luran Negara setiap waktu bila dianggap perlu dapat mengurangi dan menambah barang-barang dan jasa-jasa yang dikenakan pajak penjualan;

Pasal 6

Pendapatan fiskal, setelah dikurangi dengan suatu jumlah pendapatan minimum bebas pajak yang besarnya akan berjumlah sesuai dengan gaji tertinggi pegawai negeri, dikenakan tarip progresip antara dua puluh dan enam puluh perseratus.

Pasal 7

(1) Tarip Pajak Perseroan berjumlah antara dua puluh dan enam puluh perseratus secara progresip;

(2) Badan-badan usaha yang berbentuk Firma dan sebagainya dikenakan Pajak Perseroan;

(3) Pengeluaran untuk pembelian dan biaya pemeliharaan mobil sedan tidak merupakan biaya pada penghitungan laba fiskal bagi pajak pendapatan dan pajak perseroan;

(4) Pajak Dividen merupakan suatu pungutan terakhir.

Pasal 8

(1) Tarip Umum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berjumlah sepuluh perseratus dan untuk mobil-mobil mewah dua puluh perseratus;

(2) Penyerahan sepeda kumbang dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

(3) Semua kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri ataupun dibeli langsung dari importer dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

(4) Jika dianggap perlu maka Menteri Iuran Negara diberi wewenang untuk menetapkan tarip Bea Balik Nama menyimpang dari apa yang ditetapkan pada ayat (1).

Pasal 9

Atas jual-beli, perjanjian pemindahan hak, penyerahan karena warisan atau legaat tanah dan bangunan, diadakan pungutan Bea Balik Nama dengan tarip sekurang-kurangnya lima perseratus dan setinggi-tingginya sepuluh perseratus menurut letaknya.

Pasal 10

(1) Bea Meterai ditetapkan sekurang-kurangnya lima puluh perseratus rupiah;

(2) Bea Meterai tanda penerimaan uang ditetapkan sebesar satu rupiah baru untuk tanda-tanda yang meliputi jumlah lebih dari seratus rupiah baru;

(3) Selain tanda-tanda yang disebut dalam bab 2 seperti terdapat di dalam Peraturan Bea Meterai 1921 maka semua tanda yang ditanda tangani dan diperbuat sebagai bukti untuk perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata dikenakan bea meterai tetap sebesar dua puluh lima rupiah baru;

(4) Menteri Iuran Negara diberi wewenang untuk menyesuaikan jumlah Bea Meterai untuk tanda-tanda lainnya serta denda-denda atas pelanggaran yang dimaksud dalam bab 2 seperti yang terdapat dalam Aturan Bea Meterai.

Pasal 11

Menteri Iuran Negara diberi wewenang untuk merubah pungutan Sumbangan Barang Mewah dan Barang Setengah Mewah sesuai dengan kebutuhan stabilisasi perekonomian.

Pasal 12

(1) Menteri Iuran Negara diberi kuasa untuk mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini;

(2) Untuk pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, Bank-bank memberikan semua keterangan yang dianggap perlu oleh Menteri Iuran Negara;

(3) Untuk mengamankan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, Presidium Kabinet Dwikora dapat mengatur pembaiyaannya secara khusus.

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan yang dianggap sebagai kejahatan dalam peraturan-peraturan perpajakan, dapat dinyatakan sebagai tindak pidana ekonomi.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Pasal 1

Pasal 2

Atas Bea Masuk tersebut pada pasal 1 penetapan Presiden No. 29 tahun 1965, Menteri Iuran Negara diberi wewenang untuk mengadakan pungutan tambahan (opsen).

Pasal 3

Pasal 4

(1) Dengan nama Meterai Revolusi dipungut sumbangan atas penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang di dalam daerah pabean dalam lingkungan usaha perdagangannya;

(2) Sumbangan berjumlah lima perseratus atas harga beli yang dipenuhi oleh pembeli,

(3) Pedagang melunaskan sumbangan dengan melekatkan Meterai Revolusi atas tanda penyerahan barang;

(4) Menteri Iuran Negara berwenang untuk mentrapkan ketentuan ketentuan Aturan Bea Meterai dan Pajak Penjualan guna melaksanakan Meterai Revolusi ini.

Pasal 5

(1) Tarip umum Pajak Penjualan berjumlah dua puluh perseratus;

(2) Tarip Pajak Penjualan untuk barang-barang mewah berjumlah lima puluh perseratus; Jenis barang-barang mewah ditunjuk oleh Menteri Iuran Negara;

(3) Menteri luran Negara setiap waktu bila dianggap perlu dapat mengurangi dan menambah barang-barang dan jasa-jasa yang dikenakan pajak penjualan;

Pasal 6

Pasal 7

(1) Tarip Pajak Perseroan berjumlah antara dua puluh dan enam puluh perseratus secara progresip;

(2) Badan-badan usaha yang berbentuk Firma dan sebagainya dikenakan Pajak Perseroan;

(3) Pengeluaran untuk pembelian dan biaya pemeliharaan mobil sedan tidak merupakan biaya pada penghitungan laba fiskal bagi pajak pendapatan dan pajak perseroan;

(4) Pajak Dividen merupakan suatu pungutan terakhir.

Pasal 8

(1) Tarip Umum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berjumlah sepuluh perseratus dan untuk mobil-mobil mewah dua puluh perseratus;

(2) Penyerahan sepeda kumbang dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

(3) Semua kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri ataupun dibeli langsung dari importer dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

(4) Jika dianggap perlu maka Menteri Iuran Negara diberi wewenang untuk menetapkan tarip Bea Balik Nama menyimpang dari apa yang ditetapkan pada ayat (1).

Pasal 9

Pasal 10

(1) Bea Meterai ditetapkan sekurang-kurangnya lima puluh perseratus rupiah;

(2) Bea Meterai tanda penerimaan uang ditetapkan sebesar satu rupiah baru untuk tanda-tanda yang meliputi jumlah lebih dari seratus rupiah baru;

Pasal 11

Menteri Iuran Negara diberi wewenang untuk merubah pungutan Sumbangan Barang Mewah dan Barang Setengah Mewah sesuai dengan kebutuhan stabilisasi perekonomian.

Pasal 12

(1) Menteri Iuran Negara diberi kuasa untuk mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini;

(2) Untuk pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, Bank-bank memberikan semua keterangan yang dianggap perlu oleh Menteri Iuran Negara;

(3) Untuk mengamankan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, Presidium Kabinet Dwikora dapat mengatur pembaiyaannya secara khusus.

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan yang dianggap sebagai kejahatan dalam peraturan-peraturan perpajakan, dapat dinyatakan sebagai tindak pidana ekonomi.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

PERPPU Nomor 2 Tahun 1965 — Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 1966

PERPPU Nomor 2 Tahun 1965 — Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 1966

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pertanyaan umum

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya