PERPPU Nomor 18 Tahun 1959 — Pengubahan Dan Tambahan Aturan Bea Meterai 1921

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1959 tentang Pengubahan Dan Tambahan Aturan Bea Meterai 1921

Berlaku

Pengundangan: 29 September 1959

PERPPU Nomor 18 Tahun 1959 — Pengubahan Dan Tam… | Pasal.id

PERPPU Nomor 18 Tahun 1959 — Pengubahan Dan Tambahan Aturan Bea Meterai 1921

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1959 tentang Pengubahan Dan Tambahan Aturan Bea Meterai 1921

Berlaku

Pengundangan: 29 September 1959

Pasal I

Di mana dalam Ordonansi ini tertulis: a. Gouverneur General, dibaca: Menteri Keuangan. [pasal 2 ayat (2); pasal 3 ayat (3); pasal 4 ayat (1); pasal 5 ayat (7); pasal 7 ayat (1), pasal 18 ayat (1); pasal 31, II sub 35 dan sub 37; pasal 61 ayat (4); pasal 78 ayat (7); pasal 104 ayat (3) pasal 119 ayat (1)]; b. Direktur van Financien, dibaca: Menteri Keuangan. [pasal 66 ayat (2); pasal 78 ayat (1)

Pasal II

Pasal III

Bea meterai minimum ditetapkan sebesar satu rupiah.

Pasal IV

Mencabut kembali sebagian dari pasal 1 Staatsblad 1948 No. 135 tentang Bea Meterai mengenai Bab XIII Ordonansi Bea Meterai, pasalpasal 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, Bab XVI pasal 120 ayat (2) dan Bab XVII pasal 122 ayat (2) dan (3), dan menghidupkan lagi pasal-pasal tersebut di atas dengan perubahan dan tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut: "BAB XIII. TENTANG METERAI DAGANG.

Pasal 109

Pasal 110

Pasal 111

(1) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 109 dan 110 tidak berlaku terhadap: ke-1. transaksi hasil bumi di mana dasar yang dipakai untuk menghitung bea berjumlah kurang dari Rp. 100.000, - kecuali jika dalam masa empat belas hari dalam mana transaksi itu dilakukan antara kedua pihak yang sama ditutup lagi suatu transaksi atau lebih dari hasil bumi yang sama dan jumlah transaksi seluruhnya untuk penghitungan bea berjumlah Rp. 100.000,- atau lebih, kecuali jika transaksi itu dilakukan dengan perantaraan berbagai makelar. ke-2. penyerahan hasil bumi dalam hal penjualan lelang atau penjualan dengan pendaftaran.

Pasal 112

Pasal 113

(1) Bea meterai yang termasuk Bab ini dilunasi dengan menggunakan meterai dagang.

Pasal 114

(1) Barang siapa menerima suatu tanda yang dikenakan meterai menurut Bab ini, yang tidak atau tidak cukup dibubuhi meterai, diwajibkan dalam waktu empat belas hari setelah penerimaan menyerahkannya kepada pegawai negeri.

(2) Barang siapa tidak menerima tanda bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 110 dan 111, diwajibkan juga dalam waktu satu bulan sesudah saat pada waktu mana ia seharusnya menerima tanda demikian, memberitahukan hal ini kepada Kepala Inspeksi Keuangan dalam wilayah mana ia bertempat tinggal.

(3) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban-kewajiban ini bertanggung jawab untuk denda yang dikenakan berdasarkan

Pasal 115

Pasal 116

Bea meterai yang dikenakan dari tanda-tanda yang dimaksudkan dalam Bab ini terhutang oleh mereka, kepada siapa tanda itu harus diserahkan, dikirimkan atau diberikan.

Pasal 120

ditambah dengan ayat (2) sebagai berikut:

Pasal 122

ditambah dengan ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Pasal V

Sesudah Bab IX ditambah Bab baru sebagai berikut: "BAB IX A. Tentang bea meterai dari tanda bukti pemberian kredit oleh Pemerintah dan Badan Pemberi Kredit.

Pasal 73

(1) Tanda dalam bentuk dan dengan nama apapun, baik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris maupun yang dibuat di bawah tangan sepihak atau kedua pihak, yang digunakan sebagai bukti perjanjian hutang-piutang, di mana diberikan hutang oleh Pemerintah atau Badan pemberi kredit yang berjumlah lebih dari Rp. 1.000,-, baik dengan jaminan atau tidak, dikenakan bea sebesar lima puluh sen untuk tiap seratus rupiah.

Pasal 73

b. Jika dibuat suatu tanda bukti perjanjian hutang-piutang termaksud pada pasal 73 a ayat (1) atau ayat (4), dengan tidak dilunasi beanya sebagaimana mestinya, maka dikenakan denda sebanyak seratus kali bea yang kurang atau tidak dibayar, dengan minimum seratus rupiah.

Pasal 73

(1) Bea meterai termaksud dalam Babini dilunasi dengan menggunakan meterai tempel atau dengan cara yang ditentukan dalam pasal 104.

(2) Pelunasan bea meterai dari tanda yang dibuat di luar Indonesia dilakukan dengan penyerahan tanda itu kepada pegawai negeri untuk dimeterai.

Pasal 73

d. Bea Meterai tanda-tanda termaksud dalam Bab ini terhutang oleh debitur, kecuali jika oleh pihak-pihak ditentukan lain.

Pasal 73

e. Dibebaskan dari pengenaan bea meterai menurut Babini ialah: a. tanda yang dibuat dari perjanjian hutang-piutang, di mana oleh suatu badan pemberi kredit, baik yang berkedudukan di luar Indonesia maupun yang berkedudukan di Indonesia, diberikan kredit kepada Pemerintah Republik Indonesia. b. surat gadai yang diberikan oleh Jawatan Pegadaian kepada peminjam".

Pasal VI

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap tanda yang dibuat sesudah tanggal 31 Desember 1959.

A. Di bawah bab II, kepalanya diubah dan berbunyi seluruhnya: "1. Tentang bea meterai umum Rp. 3,- untuk semua tanda bukti yang tidak disebutkan dibagian lain dan untuk surat permohonan. 2. Tentang bea materai menurut luas kertas untuk akta pengadilan dan akta notaris". b. Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Terkecuali tanda-tanda yang dalam bab ini atau dalam salah satu bab berikutnya dikenakan bea meterai lain, dan terkecuali pembebasan-pembebasan yang disebutkan kemudian, maka dikenakan bea meterai tetap sebanyak tiga rupiah: 1. semua tanda yang ditanda-tangani, yang diperbuat sebagai bukti untuk perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata; 2. surat-surat permohonan, yang dibuat dalam bentuk apapun, juga yang berbentuk surat biasa atau surat peringatan, ditujukan kepada Pemerintah, kepada hakim-hakim pengadilan, kepada pegawai-pegawai negeri dalam jabatannya, kepada juru-pemisah, kepada pegawai-pegawai dan kepada Pemerintah Daerah yang termaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) juncto Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah, begitu juga yang ditujukan kepada badan-badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah, begitu juga surat aslinya, turunan-turunan atau petikan-petikan dari keputusan atas surat permohonan dimaksudkan di atas, yang diberikan kepada yang berkepentingan; 3. dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 27e: a. surat-surat, surat mengenai kerumah-tanggaan dan susurat sedemikian yang tidak diperbuat untuk digunakan sebagai bukti; b. tanda-tanda yang semula dibebaskan dari bea meterai berdasarkan tujuannya, jika dipergunakan untuk tujuan lain atau dipergunakan oleh orang lain, lain dari pada maksud semula untuk siapa atau untuk apa pembebasan itu diberikan". c. Pasal 38: a. kalimat pertama, kata-kata "lima puluh sen" dibaca "satu rupiah". b. huruf j, k dan I, kata-kata "een honderd Rupiah" dibaca "een duizend Rupiah". D. Pasal 39 ayat 3: kata-kata "lima puluh sen" dibaca "satu rupiah". e. Pasal 41 ke-1: kata-kata"tien rupiah" dibaca"Vijfentwintig rupiah". f. Pasal 45 ke-4 "Dikenakan bea tetap empat rupiah lima puluh senialah surat tanda kawin yang diberikan kepada mereka yang melakukan perkawinan di muka penghulu berdasarkan peraturan perkawinan menurut Agama Islam, demikian pula surat talak atau rujuk". g. BAB V: Sesudah No. 13 ditambah No. 14: "14, verzoekschriften ter bekoming van warga negara schap". h. Pasal 45 ditambah dengan ayat (14) yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Surat pemberitahuan penutupan perjanjian dan nota, baik yang ditanda-tangani maupun yang tidak, dalam mana seorang makelar atau komisioner atau seorang lain yang pekerjaannya memperdagangkan atau mengeluarkan surat efek, yang bertempat tinggal di Indonesia, memberitahukan kepada orang untuk siapa ia melakukan perbuatan seperti tercantum dalam surat pemberitahuan penutupan perjanjian atau nota, tentang pembelian atau penjualan sesuatu surat efek, dengan tidak mengindahkan apakah terjadi penyerahan atau tidak, dikenakan bea dua puluh lima sen untuk setiap seratus rupiah.

(2) Dikenakan bea yang sama ialah nota, baik yang ditanda-tangani maupun yang tidak, dalam mana diberitahukan jumlah yang diberikan kepadanya dari sesuatu pengeluaran surat-surat efek, yang perolehannya di sini dilakukan dengan suatu pendaftaran atau dengan caralain.

(3) Surat pemberitahuan penutupan perjanjian, baik yang ditandatangani maupun yang tidak, yang dibuat oleh seorang makelar yang bertempat tinggal di Indonesia, tentang transaksi yang dilakukan untuk memberi perintah mengenai salah satu atau lebih hasil bumi tersebut di bawah: bungkil, cacao, hasil-hasil ketela, cassia vera, kopal, kopra, damar, biji jarak, bunga pala, getah, kacang tanah, kulit, nila, kapok, biji kapok, kapas, kedele, kulit kina, kinine, kopi, latex, jagung, biji pala, minyak tanaman, ampas minyak, lada, biji pinang, sagu, rotan, karet, beras, gula, tembakau, teh, timah, kulit dan sabut, dikenakan bea dua puluh lima sen untuk setiap seratus rupiah.

(4) Dikenakan bea yang sama ialah surat-surat dan nota, baik yang ditanda-tangani maupun yang tidak, dalam mana seorang pedagang atau orang lain yang bertempat tinggal di Indonesia, memberitahukan kepada pihak lain atau menguatkan tentang penutupan transaksi dalam satu atau lebih hasil bumi disebut dalam ayat (3), begitu juga akta di bawah tangan dan salinan atau petikan akta notaris yang diberikan kepada kedua belah pihak, dari mana ternyata adanya transaksi itu.

(5) Sebagai berkedudukan di Indonesia dianggap juga semua orang dan badan-badan, yang atas tanggungan sendiri ataupun atas tanggungan orang lain mengadakan transaksi di Indonesia walaupun mereka tidak berkedudukan di Indonesia.

(6) Untuk pelakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang dimaksudkan dengan transaksi dalam satu atau lebih hasil bumi tercatum dalam ayat (3) pasal ini, ialah setiap persetujuan berdasarkan mana suatu pihak atau lebih, mendapat hak atas atau berkewajiban menyerahkan dalam hak milik suatu jumlah hasil bumi itu, begitu juga setiap persetujuan lainnya yang menyebabkan satu pihak atau lebih, memperoleh kepentingan atau kehilangan satu kepentingan yang ada pada perubahan harga hasil bumi itu.

(7) Bea karena pembelian, penjualan atau pembagian surat efek, dikenakan dari jumlah pembelian, penjualan atau pembagian, dan dihitung dengan pembulatan ke atas, sampai jumlah Rp. 500, dengan jumlah bulat Rp. 100.- di atas Rp. 500.- sampai Rp. 5.000.- dengan jumlah bulat Rp. 500.- di atas Rp. 5.000.- dengan jumlah bulat Rp. 1.000.-.

(8) Bunga tetap yang pada pembelian atau penjualan surat efek lazim diperhitungkan dari jangka waktu yang berjalan, tidak diperhatikan.

(9) Bea karena transaksi hasil bumi terhutang: Dalam hal jual-beli, dari harga beli ditambah dengan beban-beban yang dipikul oleh pembeli, untuk meringankan penjual: dalam hal lain, dari nilai jual seluruh hasil bumi yang harus diserahkan atau dari nilai jual hasil bumi di mana perubahan harganya menyebabkan diperolehnya kepetingan atau kehilangan kepentingan yang ada. Pembulatan ke atas dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (7) pasal ini.

(10) Yang dimaksud dengan nilai jual ialah nilai hasil bumi pada waktu persetujuan ditutup, dengan memperhatikan seberapa boleh janji-janji yang dimuat dalam persetujuan, dengan pengertian bahwa nilai jual paling sedikit sama dengan nilai pasar menurut catatan harga terakhir ditempat di mana persetujuan dibuat, atau kalau ini tidak ada menurut catatan harga di Jakarta.

(11) Jika pada pembuatan tanda-tanda termaksud dalam pasal ini, harga atau jumlah hasil bumi dari transaksi belum diketahui, maka untuk penghitungan bea meterai jumlah transaksi itu sementara dikirakan, dan jika kemudian ternyata bahwa perkiraan itu terlampau rendah, maka bea meterai yang kurang dibayar itu harus dilunasi menurut cara yang ditentukan dalam pasal berikut.

(1) Orang yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 109 diwajibkan dalam tempo tiga hari sesudah pembelian atau perjualan surat efek, atau setelah mendengar tentang penutupan perjanjian pembelian atau penjualan itu, untuk menyerahkan atau mengirimkan surat pemberitahuan penutupan transaksi atau nota yang dibubuhi meterai secukupnya mengenai hal tersebut, kepada orang untuk siapa ia melakukan pembelian atau penjualan itu. Jika pembelian atau penjualan itu dilakukan di luar negeri maka penyerahan atau pengiriman itu harus dilakukan dalam waktu tiga bulan dalam pemberitahuan sementara yang telah dikirimkan kepada yang berkepentingan itu dibebaskan dari pengenaan bea meterai.

(2) Mereka yang di Indonesia pada pengeluaran surat-surat efek membuka kemungkinan untuk memperoleh surat-surat itu dengan jalan pendaftaran atau dengan lain jalan berkewajiban dalam waktu sepuluh hari setelah pembagian atau setelah pembagian sedemikian didengarnya mengenai hal itu menyerahkan atau mengirimkan nota yang dibubuhi meterai secukupnya kepada orang untuk siapa pembagian itu dilakukan.

(3) Makelar, yang bertempat tinggal di Indonesia seperti dimaksudkan dalam pasal 109, diwajibkan dalam waktu empat belas hari setelah penutupan transaksi hasil bumi mengenai hal itu menyerahkan atau mengirimkan surat pemberitahuan penutupan transaksi yang dibubuhi meterai secukupnya kepada kedua belah pihak. Jika untuk pihak-pihak bertindak berbagai makelar yang bertempat kediaman di Indonesia, maka setiap makelar diwajibkan dalam jangka waktu itu menyerahkan atau mengirimkan suatu surat pemberitahuan penutupan transaksi yang dibubuhi meterai secukupnya kepada yang memberikan perintah.

(4) Pedagang dan lain-lain orang, yang dimaksudkan dalam pasal 109 yang bertempat kediaman di Indonesia dan telah melakukan transaksi hasil bumi tanpa perantaraan makelar, diwajibkan dalam waktu empat belas hari mengenai soal itu menyerahkan atau mengirimkan suatu surat atau nota yang dibubuhi meterai secukupnya kepada pihak lawan ataupun dalam jangka waktu itu menyatakan adanya suatu transaksi dengan membuat akta di bawah tangan dalam rangkap dua atau akta notaris yang dibubuhi meterai secukupnya.

(5) Notaris-notaris, dihadapan siapa akta termaksud dalam ayat (4) dibuat, diwajibkan dalam waktu sepuluh hari sesudah itu memberikan kepada kedua belah pihak suatu salinan atau petikan akta-kata itu yang dibubuhi meterai secukupnya.

(6) Jika sesuai dengan ayat (11) pasal 109 untuk menghitung bea meterai jumlah transaksi sementara dikirakan, dan ternyata, setelah jumlah transaksi sesungguhnya diketahui, bahwa meterai kurang dibayarnya, maka masing-masing pihak diwajibkan dalam waktu satu bulan kepada pihak lawan memberitahukan sendiri atau dengan perantaraan makelar yang melakukan transaksi jumlah yang sesungguhnya dengan suatu surat atau nota, surat atau nota mana dikenakan bea meterai sebesar jumlah yang kurang dibayarnya.

(7) Jika mereka, kepada siapa diserahkan, dikirimkan atau diberikan suatu tanda yang dibubuhi meterai menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, menolak menerima tanda itu atau jika penyerahan. Pengiriman atau pemberian tidak dapat dilakukan kepadanya, maka tanda itu dalam jangka waktu tiga bulan setelah saat pada mana penyerahan, pengiriman atau pemberian seharusnya dilakukan, diserahkan kepada Inspektur Keuangan dalam wilayah mana mereka yang berkewajiban melakukan penyerahan bertempat tinggal atau melakukan perusahaannya. Inspektur Keuangan menyimpan tanda itu selama sembilan bulan untuk disediakan bagi yang berkepentingan.

(8) Setiap pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan denda sebanyak seratus kali bea yang tidak dibayar, dengan sekurang-kurangnya lima ratus rupiah.

(1) Tanda-tanda disebut dalam pasal 110 harus memuat: a. nama orang yang menyerahkan atau memberikan tanda itu, dan nama orang pada siapa tanda-tanda itu diserahkan, dikirimkan atau diberikan; b. sifat transaksi dan sifat barang-barang, begitu juga dasar untuk penghitungan bea, atau jika ini tidak diketahui perkiraan dasar itu.

(2) Tanda-tanda, yang berdasarkan ketentuan dalam pasal 110 diserahkan, dikirimkan atau dibuat oleh makelar atau komisioner atau lain orang yang pekerjaannya di Indonesia memperdagangkan atau mengeluarkan surat-surat efek atau menutup transaksi hasil bumi, harus dibubuhi nomor urut, selain kecualian termuat dalam pasal 115 ayat (2). Dari tanda-tanda, itu dibuat suatu salinan atau petikan yang dimasukkan dalam suatu daftar yang lembaran-lembarannya diberi nomor, yang memuat semua keterangan termaksud dalam ayat (1) begitu juga nomor urut, sedemikian rupa sehingga pada satu halaman buku daftar itu dimuat satu salinan atau petikan.

(3) Jumlah bea meterai yang dibayar dinyatakan pada salinan atau petikan itu menurut cara yang ditentukan dalam pasal 113 ayat (7).

(4) Jika pencatatan atau pernyataan ini tidak dilakukan atau jika menurut catatan ternyata kurang dibayar bea meterai, maka tanda itu dianggap sebagai diserahkan, dikirimkan atau dibuat dengan tidak atau tidak cukup dibubuhi meterai.

(5) Daftar itu sebelum digunakan diberi tanda oleh atau atas nama Kepala Inspeksi Keuangan, dalam wilayah siapa pemegang daftar itu bertempat tinggal, sepanjang-mengenai daftar-daftar dari mereka yang bertempat tinggal dalam daerah Swatantra tingkat I, di mana terdapat tempat jabatan Inspektur Keuangan, dan sepanjang mengenai daftar orang lain oleh Kepala Daerah, dalam wilayah siapa pemegang daftar itu bertempat tinggal.

(6) Daftar dan akta-akta di bawah tangan termaksud dalam pasal 110 dan salinan serta petikan akta notaris harus disimpan selama tiga tahun, agar dapat diperlihatkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18. Sepanjang mengenai daftar, jangka waktu penyimpanan dimulai dengan tanggal pembukuan yang terakhir.

(7) Apabila dibuat akta di bawah tangan rangkap dua, sesuai dengan ketentuan pasal 110, maka kepada masing-masing pihak, dalam waktu sepuluh hari diberikan sebuah dari akta itu.

(8) Denda sebanyak seratus rupiah dikenakan, jika tanda-tanda yang diserahkan, dikirimkan, dibuat atau diberikan sesuai dengan pasal 110 atau jika pencatatan salinan atau petikan tanda itu dalam daftar menurut ayat (2) pasal ini tidak memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam pasal ini.

(1) Tidak dikenakan beaialah: ke-1. surat pemberitahuan penutupan transaksi dan nota mengenai pembelian atau penjualan surat efek, yang diberikan atau dikirimkan kepada seorang makelar, komisioner atau lain orang yang bertempat tinggal di Indonesia, yang pekerjaannya memperdagangkan atau mengeluarkan surat-surat efek, asal saja dari tanda itu ternyata bahwa tanda-tanda itu tidak dimaksudkan untuk diberikan kepada orang lain. ke-2. nota-nota mengenai pembagian surat efek, jika mengenai-hal itu di Indonesia telah diberikan atau dikirimkan nota bermeterai, oleh mereka yang membuka kemungkinan memperoleh surat itu dengan jalan pendaftaran atau dengan jalan lain, asal saja pada nota itu dinyatakan bea meterai yang telah dilunasi pada nota yang disebut pertama. ke-3. surat pemberitahuan penutupan transaksi hasil bumi yang dikirimkan oleh makelar yang bertempat tinggal di Indonesia kepada orang yang memberi perintah yang bertempat tinggal di luar negeri, yang tanpa perantaraan seorang penerima kuasa wakil atau kuasa yang berkedudukan atau bertempat tinggal di Indonesia, langsung memerintahkan dari luar negeri untuk melakukan suatu transaksi, dan mereka di Indonesia tidak melakukan perusahaan, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, asal saja pemberian perintah langsung dari luar negeri itu dinyatakan atas tanda, salinan atau petikan surat perintah itu. ke-4. tanda-tanda dimaksudkan dalam Bab ini yang diserahkan, dikirimkan, dibuat atau diberikan setelah bea meterai yang terhutang mengenai hal itu dilunasi atas suatu tanda lainnya, yang diserahkan, dikirimkan dibuat atau diberikan, asal pelunasan itu serta jumlah bea meterai yang telah dibayar dinyatakan dalam tanda-tanda itu atau di bawah tanda-tanda itu. ke-5. tanda-tanda yang dimaksudkan dalam Bab ini mengenai transaksi hasil bumi, sekedar hasil bumi ini harus diserahkan dalam suatu bungkusan tertentu, yang menurut pendapat Kepala Jawatan Pajak nyata dimaksudkan untuk di jual kepada pemakai dalam jumlah tertentu. ke-6. tanda-tanda yang dimaksudkan dalam Bab ini mengenai persetujuan yang memperpanjang waktu penyerahan dalam suatu transaksi hasil bumi, dengan waktu tidak lebih dari tiga bulan, asal janji-janji transaksi itu tidak diubah atau dimintakan ganti rugi.

(2) Terhadap tanda-tanda yang dimaksudkan di bawah ke-1 dan ke-4, ketentuan dalam pasal 112 tidak berlaku.

PERPPU Nomor 18 Tahun 1959 — Pengubahan Dan Tambahan Aturan Bea Meterai 1921

PERPPU Nomor 18 Tahun 1959 — Pengubahan Dan Tambahan Aturan Bea Meterai 1921

Pasal I

Pasal II

Pasal III

Pasal IV

Pasal 109

Pasal 110

Pasal 111

Pasal 112

Pasal 113

Pasal 114

Pasal 115

Pasal 116

Pasal 120

Pasal 122

Pasal V

Pasal 73

Pasal 73

Pasal 73

Pasal 73

Pasal 73

Pasal VI

Pertanyaan umum

Pasal I

Pasal II

Pasal III

Pasal IV

Pasal 109

Pasal 110

Pasal 111

Pasal 112

Pasal 113

Pasal 114

Pasal 115

Pasal 116

Pasal 120

Pasal 122

Pasal V

Pasal 73

Pasal 73

Pasal 73

Pasal 73

Pasal 73

Pasal VI

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya