PERPPU Nomor 14 Tahun 1962 — Sumbangan Wajib Istimewa Atas Kendaraaan Bermotor Yang Diimport Ke Dalam Daerah Pabean Indoneia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Atas Kendaraaan Bermotor Yang Diimport Ke Dalam Daerah Pabean Indoneia

Berlaku

Pengundangan: 3 Agustus 1962

PERPPU Nomor 14 Tahun 1962 — Sumbangan Wajib Is… | Pasal.id

PERPPU Nomor 14 Tahun 1962 — Sumbangan Wajib Istimewa Atas Kendaraaan Bermotor Yang Diimport Ke Dalam Daerah Pabean Indoneia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Atas Kendaraaan Bermotor Yang Diimport Ke Dalam Daerah Pabean Indoneia

Berlaku

Pengundangan: 3 Agustus 1962

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan dalam peraturan pelaksanaan yang didasarkan padanya dimaksudkan dengan: a. kendaraan bermotor: alat-alat kendaraan beroda dua atau lebih yang mempunyai daya penggerak sendiri dan yang tidak berjalan diatas rel, termasuk juga yang tidak seluruhnya lengkap, baik dalam keadaan ckd (completely knocked down) maupun dalam keadaan skd (semi knocked down); b. daerah pabean: bagian-bagian dari Republik Indonesia yang merupakan wilayah dimana dipungut bea masuk dan beakeluar; c. impor: pemasukan untuk dipakai kedalam daerah pabean.

Pasal 2

(1) Atas kendaraan bermotor yang diimpor dari luar daerah pabean dipungut "Sumbangan Wajib Istimewa" sebanyak: a. 25% dari harga entrepot, jika mengenai kendaraan bermotor yang beroda dua atau tiga dan kendaraan bermotor truck dan bus untuk 14 orang atau lebih dan mobil penarik, montage, tangki, penyiram, penyapu, kotoran dan faecali. b. 100% dari harga entrepot, jika mengenai kendaraan bermotor lainnya.

(2) Semua ketentuan dari atau berdasarkan Undang-undang Tarip Bea Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1924 No. 487) sebagaimana telah diubah dan ditambah mengenai pemungutan, pengembalian dan pembebasan bea masuk berlaku terhadap Sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 3

Sumbangan Wajib Istimewa atas kendaraan bermotor yang diimpor terhutang oleh orang atau badan yang mengimpor kendaraan bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dari pemungutan Sumbangan Wajib Istimewaitu dikecualikan: a. kendaraan ambulance, - orang sakit, - jenazah dan - pemadam kebakaran, traktor-traktor dan forklift; b. kendaraan bermotor yang diimpor untuk keperluan Pemerintah Pusat/Daerah; c. kendaraan bermotor yang atas dasar hubungan internasional menghendaki demikian.

(2) Penyecualian yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini tidak berlaku apabila kendaran bermotor bersangkutan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung dari tanggal pengimporannya diserahkan dalam hak milik kepada pihak yang tidak termasuk b dan c tersebut pada ayat (1) diatas. Dalam hal demikian Sumbangan Wajib Istimewa dibayar segera oleh pihak penerima kendaraan bermotor bersangkutan.

Pasal 5

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini guna menjamin dibayarnya Sumbangan Wajib Istimewa ini kepada Negara.

Pasal 6

(1) Pelanggaran dari ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaan yang didasarkan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikenakan hukuman administratip berupa denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah.

(2) Barang-barang yang terhadapnya dilakukan pelanggaran itu, termasuk bungkusannya disita dengan tidak mengindahkan apakah barang-barang ini kepunyaan terhukum atau tidak.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1962.

PERPPU Nomor 14 Tahun 1962 — Sumbangan Wajib Istimewa Atas Kendaraaan Bermotor Yang Diimport Ke Dalam Daerah Pabean Indoneia

PERPPU Nomor 14 Tahun 1962 — Sumbangan Wajib Istimewa Atas Kendaraaan Bermotor Yang Diimport Ke Dalam Daerah Pabean Indoneia

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pertanyaan umum

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya