PERPPU Nomor 13 Tahun 1959 — Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Staatsblad 1925 NO. 319)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1959 tentang Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Staatsblad 1925 NO. 319)

Berlaku

Pengundangan: 29 September 1959

PERPPU Nomor 13 Tahun 1959 — Pengubahan Dan Tam… | Pasal.id

PERPPU Nomor 13 Tahun 1959 — Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Staatsblad 1925 NO. 319)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1959 tentang Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Staatsblad 1925 NO. 319)

Berlaku

Pengundangan: 29 September 1959

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1 ayat (1) ke-1 Ordonansi Pajak Perseroan 1925 ditambah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut: "Ke-1. dari laba yang diperoleh perseroan terbatas, perseroan komanditer atas saham-saham, perseroan atau perkumpulan lain yang modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi atas saham-saham, perusahaan-perusahaan Negara dalam bentuk apapun, perkumpulan koperasi dan perkumpulan asuransi gotong-royong, yang berkedudukan di Indonesia",

Angka 2

Pasal 1a di bawah huruf c diubah sebagai berikut Kata "dan" dibelakang kata-kata "Lembaran-Negara 1927 No. 91" diganti dengan koma dan sesudah kata-kata "Lembaran-Negara 1949 No. 179" ditambah dengan kalimat dan badan-badan koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Koperasi 1958 dimuat dalam Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139".

Angka 3

Pasal 1a ditambah dengan huruf d dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1a

d. dari perusahaan-perusahaan Negara yang termasuk Indische Bedrijvenwet Staatsblad 1627 No. 419".

Angka 4

Dalam Pasal 7 kata "empat" diganti dengan kata "dua".

Angka 5

Pasal 11 ditambah dengan ayat (6) baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(6) Laba badan-badan koperasi mengenai tahun buku-tahun buku setelah masa seperti yang dimaksud pada pasal 1a huruf c Ordonansi ini, dikenakan pajak menurut tarif seperti yang tertera dalam ayatayat (1) dan (2) di atas".

Angka 6

Pada Pasal 25 ayat (2) kata-kata "setengah prosen" diganti dengan kata-kata "satu prosen".

Angka 7

Pasal 36 ayat (2) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

a. Kepala Inspeksi Keuangan, dengan memperhatikan peraturan peraturan yang diberikan oleh Menteri Keuangan, dapat memperkenankan penundaan pembayaran, dalam hal mana atas hutang yang diberikan penundaan itu, terhutang suatu bunga sebanyak satu prosen untuk tiap-tiap bulan - sebagian dari sebulan dihitung untuk sebulan penuh - dari hari jatuh pembayaran hingga hari pembayaran" . "b. Setelah titik dibelakang kata-kata "hari pembayaran" ditambahkan kalimat baru yang bunyinya sebagai berikut: "Bunga tersebut terhutang pula dalam hal tidak dimasukkan suatu permintaan penundaan pembayaran".

Pasal 2

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

(2) Ketentuan pada pasal 1 ke-4 untuk pertama kalinya berlaku bagi kerugian yang diderita dalam tahun-buku yang berakhir sesudah tanggal 30 Juni 1957, dengan pengertian, bahwa kerugian-kerugian untuk masa-masa yang berakhir sebelum tanggal 1 Juli 1957 tidak lagi dapat diperhitungkan dengan laba yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir sesudah tanggal 30 Juni 1959.

(3) Ketentuan pada

PERPPU Nomor 13 Tahun 1959 — Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Staatsblad 1925 NO. 319)

PERPPU Nomor 13 Tahun 1959 — Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Staatsblad 1925 NO. 319)

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Pasal 1a

Angka 4

Angka 5

Pasal 11

Angka 6

Angka 7

Pasal 36

Pasal 2

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Pasal 1a

Angka 4

Angka 5

Pasal 11

Angka 6

Angka 7

Pasal 36

Pasal 2

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya