PERPPU Nomor 12 Tahun 1959 — Pajak Dividen

(1) Bila pengurus badan yang memberi bagian keuntungan terlambat menyetorkan pajak dividen dalam Kas Negara sebagaimana diharuskan dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 10 ayat (6), maka untuk setiap bulan terlambatnya penyetoran dikenakan denda sebanyak 5% dari jumlah yang harus disetorkan. Sebagian dari bulan dihitung sebulan penuh.

(2) Badan yang memberikan hasil dikenakan denda sebanyak Rp. 500,a. jika surat pemberitahuan seperti termaksud dalam pasal 6 ayat (1) tidak dimasukkan atau terlambat dimasukkan, sedangkan pajaknya telah disetorkan dalam Kas Negara pada waktunya, kecuali jika terlambatnya pemasukan surat pemberitahuan itu disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa hal mana harus dibuktikan kepada Kepala Inspeksi Keuangan yang bersangkutan; b. jika surat pemberitahuan tidak melebihi syarat-syarat sebagaimana dicantumkan dalam pasal 6 ayat (2): c. jika tidak mengadakan atau mengisi daftar, atau menyimpan daftar tersebut di atas sebagaimana diharuskan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2); d. jika tidak memberikan nota dividen atau tidak dipenuhi syarat formil seperti dimaksudkan dalam pasal 11 ayat (1). Badan-badan lain, kantor-kantor administrasi dan bank-bank yang melakukan pembayaran dividen, untuk melakukan ayat ini dianggap, sebagai bertindak atas nama dan untuk badan yang memberikan hasil; e. jika dipotongkan pajak yang melebihi dari pada yang diharuskan menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

(3) Badan yang memberikan hasil dikenakan denda sebanyak Rp. 100.000,- jika badan tersebut tidak memberi kesempatan kepada Kepala Inspeksi Keuangan atau kepada pegawai yang ditunjuk, untuk mengadakan pemeriksaan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (2). Untuk melakukan ayat ini inspektur atau pegawai yang bersangkutan membuat risalah, yang diberi tanggal dan ditanda-tangani, dalam mana dinyatakan bahwa badan yang bersangkutan tidak memberi kesempatan untuk pemeriksaan tersebut di atas.

(4) Mereka yang melakukan perusahaan di dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, yang menolak atau tidak memberi kesempatan kepada Kepala Inspeksi Keuangan atau pegawai yang ditunjuk untuk mengadakan pemeriksaan, dikenakan denda sebanyak Rp. 100.000,-. Untuk melakukan ayat ini ketentuan dalam ayat (3) kalimat kedua berlaku sesuai.

(5) Bila keterangan yang dimintakan seperti tercantum dalam pasal 16 ayat (1) itu tidak diberikan oleh badan yang bersangkutan hingga memuaskan, maka ketetapan tagihan kemudian yang termaksud dalam pasal 10, didasarka pada suatu jumlah yang dikirakan oleh Kepala Inspeksi Keuangan, dengan tidak mengurangi tambahan 200% seperti dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (2). Dalam diajukan surat minta banding, beban membuktikan diletakkan kepada badan yang bersangkutan.

(6) Kepala Jawatan Pajak berwenang untuk mengurangkan atau membebaskan denda-denda tersebut di atas, berdasarkan kesalahan faham atau kekhilafan yang dapat dimaafkan, hal mana harus ditunjukkan kepada Kepala Jawatan Pajak hingga memuaskan.