Apa yang diatur dalam PERPPU Nomor 44 Tahun 1960 — Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi?

PERPPU Nomor 44 Tahun 1960 — Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mengatur tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi.

Siapa yang menetapkan PERPPU Nomor 44 Tahun 1960 — Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi?

PERPPU Nomor 44 Tahun 1960 — Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal.id

Masuk

PERPPU Nomor 44 Tahun 1960 — Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

Berlaku Teks sesuai PDF

Pengundangan: 26 Oktober 1960

PERPPU Nomor 44 Tahun 1960 — Pertambangan Minya… | Pasal.id

PERPPU Nomor 44 Tahun 1960 — Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

Berlaku Teks sesuai PDF

Pengundangan: 26 Oktober 1960

BAB I

ISTILAH-ISTILAH.

Pasal 1

BAB II

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Segala bahan galian minyak dan gas bumi yang ada didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara.

Pasal 3

BAB III

KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 5

(1) Kuasa Pertambangan ditetapkan dan diatur dalam peraturan yang mendirikan perusahaan itu.

(2) Penunjukan batas-batas wilayah kuasa pertambangan beserta sya rat - syaratnya ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri.

Pasal 6

BAB IV

PENGEMBALIAN WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 8

(1) Pemegang kuasa pertambangan dapat menyerahkan kembali sebagian atau seluruh wilayah pertambangannya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri.

(2) Pernyataan tertulis yang dimaks ud dalam ayat (1) diatas disertai dengan alasan-alasan yang cukup apa sebabnya pernyataan itu disampaikan.

(3) Pengembalian wilayah pertambangan yang dimaksud dalam a yat (1) pasal ini baru sah setelah disetujui oleh Menteri.

BAB V

HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK-HAK TANAH.

Pasal 11

Mer eka yang berhak atas tanah diwajibkan memperkenankan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan,jika kepadanya: a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah, diberitahukan t entang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan; b. diberi ganti kerugian atau jaminan akan penggantian kerugian itu terlebih dahulu.

Pasal 12

BAB VI

PUNGUTAN-PUNGUTAN NEGARA.

Pasal 15

(1) Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara iuran - pasti, iuran eksplorasi dan/atau eksplorasi dan/atau pembayaran-pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pemberian kuas a pertambangan.

(2) Perincian dan besarnya pungutan-pungutan Negara yang tersebu t dalam ayat (1) diatas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal 16

Tata usa ha dan pengawasan pekerjaan-pekerjaan dan pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dipusatkan pada Departemen yang lapangan tugasnya meliputi pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 17

BAB VIII

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.

Pasal 18

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama - lamanya enam tahun dan/atau dengan denda setinggi - tinggin ya lima ratus ribu rupiah barangsiapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melaksanakan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

(2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun d an/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah barangsiapa yang melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tana h menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang in i.

BAB IX

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 22

(1) Semua hak-hak pertambangan perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi yang bukan Perusahaan Negara, yang diperoleh berdasarkan p eraturan - peraturan yang ada sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mempunyai kekuatan hukum, tetap dapat dijalankan untuk suatu tenggang waktu yang sesingkat - singkatnya. Tenggang waktu itu akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat disebut "Peraturan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi".

PERPPU Nomor 44 Tahun 1960 — Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

PERPPU Nomor 44 Tahun 1960 — Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 22

BAB X

Pasal 23

Pasal 24

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 22

BAB X

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya