PERPPU

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN KEEMPAT UU 6-1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

PERPPU Nomor 5 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan Pasal 37A ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UNDANG-UNDANG: a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3566); b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3984); c. Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4740), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37A

(1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal II

PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No. 4953 KEUANGAN. PAJAK. NPWP. Tata Cara. Pemeriksaan. Pembukuan. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 211)

Pasal I

Koreksi