PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2021 tentang PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUMUNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERMEN Nomor 114 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum. 2. Statuta UNP adalah peraturan dasar pengelolaan UNP yang digunakan sebagai landasan pen5rusunan peraturan dan prosedur operasional di UNP. 3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNP yang men5rusun, merumuskan, dan MENETAPKAN kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan tlmrrm, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik. 4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, p€ffiberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik. 5. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP. 6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat I(A adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNP untuk dan atas nama MWA. 7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. SK No l0ll22 A 8. Sekolah 8. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana dan pendidikan vokasi. 9. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang menyelenggarakan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, danf atau pendidikan profesi. 1O. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. 11. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNP. 12. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas men5rusun, merumuskan, MENETAPKAN kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik. 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNP. 15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa. 16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNP. SK No l0ll23 A 17. Kementerian. . . 17. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB III

STATUTA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Pasal 3

Koreksi

(1) UNP sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Statuta UNP. (21 Statuta UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan budaya kerja; b. identitas; c. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu; f. kode etik; g. bentuk dan tata cara pembentukan peraturan; h. sistem perencanaan; dan i. pendanaan dan kekayaan. SK No l0ll24 A Bagian

Pasal 4

UNP memiliki visi menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional.

Pasal 5

UNP memiliki misi: a. melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; b. melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa INDONESIA; d. menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan e. melaksanakan kerja sama internasional.

Pasal 6

UNP memiliki tujuan: a. terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional; b. menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif; c. menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar; d. menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global; e. memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat INDONESIA; dan f. terlaksananya kerja sama pada tingkat internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

Pasal 7

UNP dalam menyelenggarakan kegiatan perguruan tinggi memiliki nilai dasar: a. Pancasila; b. keimanan dan ketakwaan; c. kebenaran hakiki; d. religius, edukatif, dan ilmiah; e. hak asasi manusia; f. nasionalis dan demokratis; dan g. alam takambang jadi guru. tridharma

Pasal 8

UNP mempunyai budaya kerja yang meliputi: a. integritas; b. kreatif dan inovatif; c. inisiatif; d. pembelajaran; e. meritokrasi; dan f. tanpa pamrih.

Pasal 21

(1) UNP menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma pergurLlan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan. Pasal22 (1) Rektor menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNP. SK No l0ll32 A (21 Otonomi _13_ (21 Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap Sivitas Akademika: a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNP; b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan; c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik UNP dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNP. (21 Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (4) Kebebasan . -t4- (41 Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNP untuk: a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual; b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi pergurlran tinggi.

Pasal 24

Sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

BAB Keempat

Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 13

Koreksi

(1) UNP menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi yang berkualitas dan berkarakter melalui Program Studi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global. (2) Penyelenggaraan pendidikan di UNP mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. SK No l0ll27 A (3) Selain (3) Selain mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan pendidikan di UNP dapat mengacu pada standar pendidikan yang berlaku secara internasional. (41 Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan SAU. (5) UNP dalam membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, untuk mencapai tujuan UNP dan tujuan pendidikan nasional dalam memenuhi dan menjawab tantangan nasional, regional, dan global. (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, vokasional, dan keprofesian ditingkat nasional, regional, dan global. (3) Pengembangan dan evaluasi kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 15

(1) UNP memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada lulusan UNP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 UNP (2) UNP mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) UNP dapat memberikan gelar doktor kehormatan kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/atau pengembangan UNP. (41 UNP dapat mencabut gelar doktor kehormatan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 16

(1) Bahasa INDONESIA sebagai bahasa resmi negara ajib menjadi bahasa pengantar di UNP. (21 Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam Program Studi bahasa dan sastra daerah di UNP. (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di UNP.

Pasal 17

(1) UNP menerima Mahasiswa warga negara INDONESIA dan/atau warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan. SK No l0ll29 A (2luNP... (2) UNP wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 2O%o (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi. (3) Pedoman pelaksanaan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembiayaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB 1

Pendidikan

Pasal 13

Koreksi

(1) UNP menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi yang berkualitas dan berkarakter melalui Program Studi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global. (2) Penyelenggaraan pendidikan di UNP mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. SK No l0ll27 A (3) Selain (3) Selain mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan pendidikan di UNP dapat mengacu pada standar pendidikan yang berlaku secara internasional. (41 Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan SAU. (5) UNP dalam membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, untuk mencapai tujuan UNP dan tujuan pendidikan nasional dalam memenuhi dan menjawab tantangan nasional, regional, dan global. (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, vokasional, dan keprofesian ditingkat nasional, regional, dan global. (3) Pengembangan dan evaluasi kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 15

(1) UNP memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada lulusan UNP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 UNP (2) UNP mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) UNP dapat memberikan gelar doktor kehormatan kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/atau pengembangan UNP. (41 UNP dapat mencabut gelar doktor kehormatan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 16

(1) Bahasa INDONESIA sebagai bahasa resmi negara ajib menjadi bahasa pengantar di UNP. (21 Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam Program Studi bahasa dan sastra daerah di UNP. (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di UNP.

Pasal 17

(1) UNP menerima Mahasiswa warga negara INDONESIA dan/atau warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan. SK No l0ll29 A (2luNP... (2) UNP wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 2O%o (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi. (3) Pedoman pelaksanaan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembiayaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 18

(1) UNP menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. (21 Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin secara saintihk. (3) Penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, hilirisasi, dan komersialisasi untuk mendukung prioritas riset nasional dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang bereputasi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. (5) Hasil (5) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, pelindungan penyelenggaraan penelitian, dan pelindungan hasil penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 19

(1) UNP mengalokasikan dana dari biaya operasional UNP untuk kegiatan penelitian, publikasi hasil penelitian, dan pengurusan hak atas kekayaan intelektual. (21 UNP berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UNP.

BAB 2

Penelitian

Pasal 18

Koreksi

(1) UNP menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. (21 Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin secara saintihk. (3) Penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, hilirisasi, dan komersialisasi untuk mendukung prioritas riset nasional dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang bereputasi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. (5) Hasil (5) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, pelindungan penyelenggaraan penelitian, dan pelindungan hasil penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 19

(1) UNP mengalokasikan dana dari biaya operasional UNP untuk kegiatan penelitian, publikasi hasil penelitian, dan pengurusan hak atas kekayaan intelektual. (21 UNP berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UNP.

Pasal 20

(1) UNP menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas. (21 Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian. (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan. (4\ Pengabdian. (41 Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai pendekatan, metode, dan kegiatan sesuai dengan keahlian Sivitas Akademika serta kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat. (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (6) Pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

BAB Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 21

Koreksi

(1) UNP menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma pergurLlan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan. Pasal22 (1) Rektor menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNP. SK No l0ll32 A (21 Otonomi _13_ (21 Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap Sivitas Akademika: a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNP; b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan; c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik UNP dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNP. (21 Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (4) Kebebasan . -t4- (41 Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNP untuk: a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual; b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi pergurlran tinggi.

Pasal 24

Sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

BAB 1

Susunan Organisasi

Pasal 25

Koreksi

(1) Organ UNP terdiri atas a. MWA; b. Rektor; dan c. SAU. (21 Pelaksanaan _15_ (21 Pelaksanaan fungsi organ UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip saling menilik serta mengimbangi satu terhadap yang lain dengan semangat kolegialitas. (3) Dalam menjalankan fungsinya, organ UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (41 Tata kerja antarorgan UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 26

(1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan, menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik. (21 Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MWA mempunyai tugas dan wewenang: a. menyetujui usul perubahan Statuta UNP; b. MENETAPKAN kebijakan umum nonakademik UNP; c. MENETAPKAN rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan; d. MENETAPKAN norma dan tolok ukur kinerja UNP bersama SAU; e. melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor; f. mengangkat dan memberhentikan Rektor; g.mengangkat... _ 16_ g. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA; h. mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan MWA; i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNP; j. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNP; k. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNP; 1. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor danf atau SAU; dan m. men5rusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor. (3) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri untuk diambil keputusan. (4) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MWA tidak menyerahkan kepada Menteri, Menteri mengambil alih dan MEMUTUSKAN penyelesaian permasalahan. (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau Lyat (al bersifat final dan mengikat.

Pasal 27

Syarat untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. beriman dan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi an UNP; e. mempunyal n e p u Jr-Tx =,',?ot}* . =, o e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan/ atau akademik; f. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNP, serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNP dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat; g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri; h. tidak memiliki konflik kepentingan; i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan j. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

Pasal 28

(1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas: a. Menteri; b. Rektor; c. Ketua SAU; d. wakil dari Dosen 7 (tujuh) orang; e. wakil dari Tenaga Kependidikan 1 (satu) orang; f. wakil dari alumni 1 (satu) orang; g. wakil dari masyarakat 4 (empat) orang; dan h. wakil dari Mahasiswa 1 (satu) orang. (21 Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menunjuk pejabat yang mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA. (3) Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usul SAU. (41 Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa. (5) Anggota REPUBLIK INDONESIA. (5) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali. (6) Keanggotaan MWA berakhir apabila: a. berakhir masa jabatan; b. meninggal dunia; c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan; d. diangkat dalam jabatan pimpinan UNP, pimpinan pada pergurlran tinggi lain, atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA; e. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau f. mengundurkan diri. (7) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 29

(1) Susunan MWA terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan d. anggota. (21 Ketua, wakil ketua, dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipilih dari dan oleh anggota MWA. (3) Unsur keanggotaan MWA dari Menteri, Rektor, ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa dilarang menjadi ketua, wakil ketua, atau sekretaris MWA. (4) Tata . . (4) Tata cara pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 30

(1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor. (21 Anggota MWA yang ditetapkan sebagai calon Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektbr. (3) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota MWA dari unsur Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh jumlah pemilih yang hadir. (4) Rektor sebagai anggota MWA tidak memiliki hak suara dalam pemberhentian Rektor. (5) Setiap anggota MWA dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali Menteri. (6) Tata cara pemungutan suara diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 31

(1) MWA dapat mengangkat anggota kehormatan yang bertugas memberikan masukan untuk pengembangan UNP. (21 Anggota kehormatan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan MWA. (3) Anggota kehormatan MWA berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang. (4\ Anggota kehormatan MWA merupakan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap UNP. (5) Anggota (5) Anggota kehormatan MWA diangkat dan diberhentikan oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari SAU dan Rektor. (6) Anggota kehormatan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai masa tugas 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali. (71 Keanggotaan kehormatan MWA diatur dalam Peraturan MWA.

BAB 2

Majelis Wali Amanat

Pasal 26

Koreksi

(1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan, menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik. (21 Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MWA mempunyai tugas dan wewenang: a. menyetujui usul perubahan Statuta UNP; b. MENETAPKAN kebijakan umum nonakademik UNP; c. MENETAPKAN rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan; d. MENETAPKAN norma dan tolok ukur kinerja UNP bersama SAU; e. melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor; f. mengangkat dan memberhentikan Rektor; g.mengangkat... _ 16_ g. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA; h. mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan MWA; i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNP; j. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNP; k. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNP; 1. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor danf atau SAU; dan m. men5rusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor. (3) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri untuk diambil keputusan. (4) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MWA tidak menyerahkan kepada Menteri, Menteri mengambil alih dan MEMUTUSKAN penyelesaian permasalahan. (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau Lyat (al bersifat final dan mengikat.

Pasal 27

Syarat untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. beriman dan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi an UNP; e. mempunyal n e p u Jr-Tx =,',?ot}* . =, o e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan/ atau akademik; f. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNP, serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNP dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat; g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri; h. tidak memiliki konflik kepentingan; i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan j. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

Pasal 28

(1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas: a. Menteri; b. Rektor; c. Ketua SAU; d. wakil dari Dosen 7 (tujuh) orang; e. wakil dari Tenaga Kependidikan 1 (satu) orang; f. wakil dari alumni 1 (satu) orang; g. wakil dari masyarakat 4 (empat) orang; dan h. wakil dari Mahasiswa 1 (satu) orang. (21 Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menunjuk pejabat yang mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA. (3) Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usul SAU. (41 Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa. (5) Anggota REPUBLIK INDONESIA. (5) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali. (6) Keanggotaan MWA berakhir apabila: a. berakhir masa jabatan; b. meninggal dunia; c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan; d. diangkat dalam jabatan pimpinan UNP, pimpinan pada pergurlran tinggi lain, atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA; e. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau f. mengundurkan diri. (7) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 29

(1) Susunan MWA terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan d. anggota. (21 Ketua, wakil ketua, dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipilih dari dan oleh anggota MWA. (3) Unsur keanggotaan MWA dari Menteri, Rektor, ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa dilarang menjadi ketua, wakil ketua, atau sekretaris MWA. (4) Tata . . (4) Tata cara pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 30

(1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor. (21 Anggota MWA yang ditetapkan sebagai calon Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektbr. (3) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota MWA dari unsur Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh jumlah pemilih yang hadir. (4) Rektor sebagai anggota MWA tidak memiliki hak suara dalam pemberhentian Rektor. (5) Setiap anggota MWA dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali Menteri. (6) Tata cara pemungutan suara diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 31

(1) MWA dapat mengangkat anggota kehormatan yang bertugas memberikan masukan untuk pengembangan UNP. (21 Anggota kehormatan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan MWA. (3) Anggota kehormatan MWA berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang. (4\ Anggota kehormatan MWA merupakan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap UNP. (5) Anggota (5) Anggota kehormatan MWA diangkat dan diberhentikan oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari SAU dan Rektor. (6) Anggota kehormatan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai masa tugas 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali. (71 Keanggotaan kehormatan MWA diatur dalam Peraturan MWA.

Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2021 tentang PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUMUNIVERSITAS NEGERI PADANG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

BAB 2

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 3

Pasal 20

BAB Kelima

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 24

BAB Keenam

Pasal 25

BAB 1

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 2

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 3

BAB 4

BAB 5