Koreksi Pasal 14

(1) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun dalam bentuk keputusan. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketetapan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. (4) Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat lain dapat MENETAPKAN keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan pendelegasian wewenang dari Menteri.