Koreksi Pasal 21

(1) Direktur Jenderal menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah secara tertulis paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan paling sedikit 1 (satu) kali laporan perkembangan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah untuk tahun berikutnya. (2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 1 (satu) tahun berikutnya. (4) Ketentuan mengenai format laporan realisasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.