Koreksi Pasal 19

(1) Pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan manajemen risiko. (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. identifikasi risiko pada setiap tahap; b. analisis dan penilaian risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak; c. penetapan mitigasi risiko yang memadai;dan d. pemantauan dan pelaporan efektifitas pengendalian risiko. (4) Dalam pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat pengawasan internal pemerintah melakukan reviu atas penerapan manajemen risiko.