Koreksi Pasal 6

(1) Pemberian Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan permohonan dari calon penerima Bantuan Pemerintah atau unit kerja calon penerima Bantuan Pemerintah kepada Direktur Jenderal sesuai dengan jenis Bantuan Pemerintah. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui perangkat daerah yang membidangi urusan transmigrasi. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah. (4) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK MENETAPKAN surat keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA.