PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 98-permentan-ot-140-7-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

PERMEN Nomor 98-permentan-ot-140-7-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan. 2. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN. 3. PERATURAN PEMERINTAH adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 4. Peraturan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 5. Peraturan Menteri Pertanian yang selanjutnya disebut Permentan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum. 6. Keputusan Menteri Pertanian yang selanjutnya disebut Kepmentan adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Menteri Pertanian atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat MENETAPKAN dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas. 7. Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I untuk menjalankan Peraturan Menteri Pertanian atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat MENETAPKAN dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas pada Unit Kerja Eselon I bersangkutan. 8. Program Legislasi Pertanian yang selanjutnya disebut Prolegtan adalah instrumen perencanaan program penyusunan Permentan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 9. Unit Kerja Pengusul adalah Unit Kerja Eselon I atau Eselon II yang bertanggung jawab langsung pada Menteri. 10. Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan bidang pertanian lingkup Kementerian Pertanian. 11. Unit Kerja Hukum Eselon I adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan lingkup Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN

Pasal 9

Koreksi

Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Rancangan Peraturan PRESIDEN dilakukan berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pelaksanaan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Unit Kerja Eselon II Pengusul terlebih dahulu melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kebutuhan adanya Permentan dari aspek substansi meliputi filosofis, sosiologis, ekonomis, dan politis. (2) Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Naskah Kebijakan paling kurang memuat: a. Pendahuluan yang meliputi latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan; b. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup; dan c. Materi muatan. (3) Pimpinan Unit Kerja Eselon II Pengusul menyampaikan usul inisiatif dengan disertai Naskah Kebijakan perlunya disusun Permentan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul.

Pasal 11

(1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul setelah menerima usul inisiatif dan Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menugaskan Sekretaris Unit Kerja Eselon I Pengusul untuk menyusun Rancangan Permentan. (2) Sekretaris Unit Kerja Eselon I Pengusul dalam menyusun Rancangan Permentan melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Eselon II Pengusul, Unit Kerja Eselon II terkait dan Unit Kerja Eselon I terkait.

Pasal 12

Dalam hal diperlukan, penyusunan Rancangan Permentan dan/atau Kepmentan dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya di luar lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 13

Rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang telah disusun disampaikan Sekretaris Unit Kerja Eselon I Pengusul kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul.

Pasal 14

(1) Dalam hal diperlukan, Rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan uji publik dengan melibatkan pemangku kepentingan. (2) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Unit Kerja Eselon I Pengusul.

Pasal 15

Dalam hal diperlukan, Rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang menyelenggarakan tugas dan fungsi notifikasi.

Pasal 16

(1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul menyampaikan Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal. (2) Rancangan Permentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi: a. Naskah Kebijakan; b. soft copy Rancangan Permentan; c. notulen hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); d. notulen hasil uji publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan e. surat notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (3) Rancangan Kepmentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi: a. soft copy Rancangan Kepmentan; dan b. surat penugasan keanggotaan jika Kepmentan MENETAPKAN keanggotaan yang melibatkan kementerian dan/atau lembaga non kementerian terkait. (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan yang merupakan perubahan, harus dilengkapi Permentan dan/atau Kepmentan yang akan diubah.

Pasal 17

(1) Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan penelaahan terhadap Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan. (2) Dalam hal Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Unit Kerja Eselon I Pengusul harus memenuhi kelengkapan.

Pasal 18

(1) Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan penelaahan meliputi: a. sinkronisasi; b. penyesuaian sistematika dan teknik perancangan. (2) Dalam rangka penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum dapat mengadakan koordinasi dengan Unit Kerja Eselon I Pengusul, Unit Kerja Eselon I terkait dan instansi terkait lainnya di luar Kementerian Pertanian. (3) Dalam hal Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum dapat mengembalikan kepada Sekretaris Unit Kerja Eselon I Pengusul.

Pasal 19

(1) Terhadap Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum membubuhi paraf pada sebelah kiri dua tingkat di bawah kolom tanda tangan Menteri. (2) Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Menteri harus dibubuhi paraf oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul pada sebelah kanan nama Menteri. (3) Kepala Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum menyiapkan konsep Nota Dinas Sekretaris Jenderal kepada Menteri untuk menyampaikan: a. Naskah Kebijakan untuk Rancangan Permentan; b. 2 (dua) naskah asli Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan yang telah dibubuhi paraf dengan halaman tanda tangan Menteri sebanyak 3 (tiga) lembar untuk Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan yang ditetapkan atau 5 (lima) lembar untuk Rancangan Permentan yang diundangkan; c. notulen hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); d. notulen hasil uji publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); e. surat bukti notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan f. surat penugasan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b. (4) Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan yang telah dibubuhi paraf Kepala Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum dan/atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul, dibubuhi paraf persetujuan oleh Sekretaris Jenderal pada sebelah kanan satu tingkat di bawah kolom tanda tangan Menteri. (5) Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri untuk mendapatkan penandatanganan pengesahan.

Pasal 20

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dikecualikan bagi Rancangan Kepmentan yang kewenangan penandatanganannya telah didelegasikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja Eselon II atas nama Menteri antara lain bidang kepegawaian, pemberian rekomendasi, dan pemberian nomor pendaftaran.

Pasal 21

Permentan dan/atau Kepmentan yang disahkan diberikan nomor dan tanggal penetapan sebagai identitas Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: a. Permentan/Kepmentan yang disahkan oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, penomoran dan tanggal penetapan dilakukan oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi Tata Usaha pada Sekretariat Jenderal. b. Kepmentan yang disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I atas nama Menteri kecuali Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, penomoran dan tanggal penetapan dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I atau Eselon II Penerima Pendelegasian Kewenangan. c. Kepmentan yang disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I atau Eselon II atas nama Menteri harus ditembuskan kepada Menteri sebagai Pemberi Pendelegasian Kewenangan sebagai laporan.

Pasal 22

(1) Setiap Pimpinan Unit Kerja Eselon I dapat menyusun dan MENETAPKAN Rancangan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I. (2) Materi teknis Rancangan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I disusun oleh Unit Kerja Eselon II Pengusul. (3) Materi teknis Rancangan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul.

Pasal 23

(1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul menugaskan Sekretaris Unit Kerja Eselon I Pengusul untuk menyusun Rancangan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I. (2) Sekretaris Unit Kerja Eselon I Pengusul dalam menyusun Rancangan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Eselon II Pengusul, Unit Kerja Eselon II terkait dan Unit Kerja Eselon I terkait.

Pasal 24

Sekretaris Unit Kerja Eselon I Pengusul menyampaikan Rancangan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul untuk mendapatkan penandatanganan pengesahan.

Pasal 25

Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang disahkan diberikan nomor dan tanggal penetapan, sebagai berikut: a. Unit Kerja Eselon II yang membidangi Tata Usaha pada Sekretariat Jenderal untuk Keputusan Sekretaris Jenderal; atau b. Sekretariat Unit Kerja Eselon I untuk Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I selain Sekretaris Jenderal.

BAB Kedua

Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Dalam hal diperlukan, penyusunan Rancangan Permentan dan/atau Kepmentan dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya di luar lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 13

Rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang telah disusun disampaikan Sekretaris Unit Kerja Eselon I Pengusul kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul.

Peraturan Menteri Nomor 98-permentan-ot-140-7-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33