Koreksi Pasal 47

(1) Untuk tertib administrasi dan pengendalian penetapan Angka Kredit, pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. (2) Dalam hal terjadi pergantian pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. (3) Dalam hal pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat MENETAPKAN Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, PPK dapat menunjuk pejabat lain untuk MENETAPKAN Angka Kredit.