PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 77-permentan-ot-140-12-2012 Tahun 2012 tentang SISTEM INFORMASI HORTIKULTURA

PERMEN Nomor 77-permentan-ot-140-12-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

DATA HORTIKULTURA

Pasal 5

Penyediaan Data hortikultura meliputi: a. benih dan varietas tanaman; b. luas dan/atau populasi tanaman; c. letak dan luas wilayah, kawasan dan unit usaha budidaya hortikultura; d. permintaan pasar; e. tata niaga; f. peluang dan tantangan pasar; g. produksi dan perkiraan produksi; h. harga dan perkiraan harga; i. jumlah pasokan dan perkiraan pasokan; j. perkiraan musim tanam dan musim panen; k. prakiraan iklim; l. ketersediaan prasarana hortikultura; m. kebutuhan dan ketersediaan sarana hortikultura; n. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); o. kelembagaan; p. hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan.

Pasal 6

Data benih dan varietas tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: a. benih; b. varietas tanaman yang terdaftar; c. varietas tanaman yang mendapat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Pasal 7

Data luas dan/atau populasi tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. luas tanam dan/atau populasi tanaman; b. luas panen; c. luas gagal panen, akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan, iklim, dan lain-lain.

Pasal 8

Data letak dan luas wilayah, kawasan dan unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. lokasi dan potensi luas wilayah budidaya; b. tipologi lahan; c. kawasan nasional/provinsi/kabupaten/kota; d. jumlah unit usaha budidaya.

Pasal 9

Data permintaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi: a. konsumsi; b. pasar dalam negeri; c. ekspor; d. impor.

Pasal 10

Data tata niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi: a. pola distribusi produk; b. pola perdagangan produk; c. pola pemasaran produk.

Pasal 11

Data peluang dan tantangan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi: a. peluang pasar; b. tantangan pasar; c. masalah pemasaran.

Pasal 12

Data produksi dan perkiraan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi: a. perkiraan produksi; b. produktifitas dan produksi; c. ketersediaan produk. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 13

Data harga dan perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi: a. harga; b. perkiraan harga.

Pasal 14

Data pasokan dan perkiraan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi: a. jumlah pasokan; b. jumlah perkiraan pasokan.

Pasal 15

Data perkiraan musim tanam dan musim panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi: a. perkiraan musim tanam; b. jadwal tanam; c. perkiraan musim panen; d. jadwal panen.

Pasal 16

Data prakiraan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k meliputi: a. jumlah curah hujan dan hari hujan; b. prakiraan musim hujan dan musim kemarau; c. prakiraan cuaca; d. klasifikasi iklim wilayah; e. dampak perubahan iklim.

Pasal 17

Data ketersediaan prasarana hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l meliputi: a. jaringan irigasi; b. pengolahan limbah; c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar; d. alat transportasi; e. pelabuhan dan area transit; www.djpp.kemenkumham.go.id f. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen; g. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya; h. gudang yang memenuhi persyaratan teknis; i. rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis; j. gudang berpendingin; k. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan/atau l. pasar.

Pasal 18

Data kebutuhan dan ketersediaan sarana hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m meliputi: a. benih atas dasar jenis tanaman; b. pupuk; c. zat pengatur tumbuh; d. bahan pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan/atau e. alat dan mesin.

Pasal 19

Data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n meliputi: a. jenis dan luas serangan OPT; b. peramalan serangan OPT; c. luas dan penerapan pengendalian OPT; d. dampak serangan OPT.

Pasal 20

Data kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o meliputi: a. kelembagaan usaha perbenihan; b. kelembagaan usaha budidaya; c. kelembagaan usaha panen dan pascapanen; d. kelembagaan usaha pengolahan; e. kelembagaan usaha distribusi, perdagangan, dan pemasaran; f. kelembagaan usaha penelitian; g. kelembagaan usaha wisata agro; h. kelembagaan usaha jasa hortikultura; i. kelembagaan pakar dan akademisi di bidang hortikultura; j. kelembagaan konsumen produk dan jasa hortikultura. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 21

Data hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p meliputi: a. informasi Sumber Daya Genetik yang bisa dan boleh dimanfaatkan; b. inovasi teknologi; c. inovasi sosial dan ekonomi.

BAB III

PENGELOLAAN DATA HORTIKULTURA

Pasal 22

Koreksi

Pengelolaan Data Hortikultura dilakukan secara terintegrasi dan mencakup pengumpulan, pengolahan dan analisis, penyimpanan/ pemeliharaan, pemutakhiran, dan penyajian Data.

Pasal 23

Koreksi

(1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan berdasarkan data primer dan data sekunder. (2) Pengolahan dan analisis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan standar pengolahan dan analisis Data yang baku. (3) Penyimpanan/pemeliharaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik. (4) Pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan secara periodik. (5) Penyajian Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.

Pasal 24

(1) Bupati/walikota bertanggung jawab untuk melakukan penyediaan Data hortikultura di tingkat kabupaten/kota, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi penyediaan Data dan Informasi Hortikultura. (2) Hasil penyediaan Data hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur, melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi penyediaan Data dan Informasi Hortikultura. (3) Gubernur melakukan kompilasi dan verifikasi Data hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi penyediaan Data dan Informasi Hortikultura, untuk disampaikan kepada Menteri, melalui unit kerja eselon I sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 25

(1) Unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarkan Data dan Informasi yang diterima dari provinsi. (2) Hasil pengolahan, penganalisisan Data dan Informasi Hortikultura yang dilakukan oleh unit kerja eselon I sebagiamana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI HORTIKULTURA

Pasal 31

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura dilaksanakan oleh: a. Pemerintah; b. pemerintah provinsi; dan c. pemerintah kabupaten/kota. (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura nasional; b. penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura provinsi; dan c. penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura kabupaten/kota.

Pasal 32

(1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura tingkat nasional dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Data dan Informasi di Kementerian Pertanian. (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura tingkat provinsi dilaksanakan oleh dinas provinsi yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Data dan Informasi Hortikultura. (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Data dan Informasi Hortikultura.

Pasal 33

Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura meliputi: a. penyusunan rencana umum (Grand Design) pembangunan hortikultura pada tingkat nasional dan rancangan teknis pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota; b. pengembangan basis Data; www.djpp.kemenkumham.go.id c. pengembangan sumber daya manusia di bidang Informasi sesuai kebutuhan Informasi dan teknologi; d. pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan Informasi; e. penentuan transparansi Data dan Informasi; f. pengaturan prosedur untuk peningkatan pelayanan perolehan Informasi; g. pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 34

(1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi: a. verifikasi Data; b. standardisasi Data, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran Data dan Informasi Hortikultura. (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Peraturan Menteri Nomor 77-permentan-ot-140-12-2012 Tahun 2012 tentang SISTEM INFORMASI HORTIKULTURA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB III

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VII

Pasal 35

Pasal 36

BAB VIII

Pasal 37

Pasal 38