PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 76-permentan-ot-140-12-2012 Tahun 2012 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN PRODUK UNGGULAN HORTIKULTURA

PERMEN Nomor 76-permentan-ot-140-12-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

SYARAT PRODUK UNGGULAN HORTIKULTURA

Pasal 4

Koreksi

(1) Produk Hortikultura yang dapat ditetapkan sebagai produk unggulan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki peran dan kontribusi dalam perekonomian; dan b. dikembangkan dalam suatu kawasan pengembangan. (2) Selain Produk Hortikultura yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis komoditas dengan keunggulan spesifik dapat ditetapkan sebagai produk unggulan. (3) Produk unggulan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan komoditas eksotik, unik, dan khas lokalita. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tanaman hortikultura yang varietasnya sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan. (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerhatikan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual.

Pasal 5

Penetapan Produk Unggulan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memerhatikan Kearifan Lokal.

Pasal 6

Produk Hortikultura dapat diusulkan menjadi produk unggulan oleh Pelaku Usaha Hortikultura.

Pasal 7

Produk Unggulan Hortikultura terdiri atas produk unggulan kabupaten/kota, produk unggulan provinsi, dan produk unggulan nasional.

Pasal 8

(1) Produk Unggulan Hortikultura kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai nilai PDRB, unit usaha, dan/atau tenaga kerja terbesar dari masing-masing kelompok komoditas hortikultura. (2) Produk Unggulan Hortikultura kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b telah dikembangkan dalam satu atau lintas wilayah kecamatan.

Pasal 9

Produk Unggulan Hortikultura spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tingkat kabupaten/kota didasarkan pada rekomendasi hasil analisis komoditas spesifik dari Lembaga yang Kompeten sesuai dengan agroekosistem daerah dan memiliki potensi peningkatan PDRB, menyerap tenaga kerja, diminati pasar, dan dapat dikembangkan menuju kemandirian berbasis sumber daya lokal.

Pasal 10

Produk Unggulan Hortikultura kabupaten/kota yang dikembangkan dalam kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan memerhatikan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Strategis Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 11

(1) Produk Unggulan Hortikultura provinsi harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai nilai PDRB, unit usaha, dan/atau tenaga kerja terbesar dari masing-masing kelompok komoditas hortikultura. (2) Produk Unggulan Hortikultura provinsi harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b telah dikembangkan dalam lintas wilayah kabupaten/kota.

Pasal 12

Produk Unggulan Hortikultura spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tingkat provinsi didasarkan pada rekomendasi hasil analisis komoditas spesifik dari Lembaga yang Kompeten sesuai dengan agroekosistem daerah dan memiliki potensi peningkatan PDRB, menyerap tenaga kerja, diminati pasar, sebagai substitusi impor, dan dapat dikembangkan menuju kemandirian berbasis sumber daya lokal.

Pasal 13

Produk Unggulan Hortikultura provinsi yang dikembangkan dalam kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan memerhatikan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Strategis Provinsi.

Pasal 14

(1) Produk Unggulan Hortikultura nasional harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai nilai PDRB, unit usaha, dan/atau tenaga kerja terbesar dari masing-masing kelompok komoditas hortikultura. (2) Produk Unggulan Hortikultura nasional harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b telah dikembangkan dalam lintas wilayah provinsi.

Pasal 15

Produk Unggulan Hortikultura spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tingkat nasional didasarkan pada rekomendasi hasil analisis komoditas spesifik dari Lembaga yang Kompeten sesuai dengan agroekosistem daerah dan memiliki potensi peningkatan PDRB, menyerap tenaga kerja, diminati pasar, daya saing ekspor, dan sebagai substitusi impor, dan dapat dikembangkan menuju kemandirian berbasis sumber daya lokal. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 16

Produk Unggulan Hortikultura nasional yang dikembangkan dalam kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan memerhatikan PERATURAN PEMERINTAH tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Strategis Nasional.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN PRODUK UNGGULAN HORTIKULTURA

Pasal 17

Koreksi

(1) Usulan produk unggulan kabupaten/kota disampaikan oleh Pelaku Usaha Hortikultura di kabupaten/kota kepada Kepala Dinas kabupaten/kota. (2) Kepala Dinas kabupaten/kota setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi. (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas kabupaten/kota.

Pasal 18

(1) Kepala Dinas kabupaten/kota berdasarkan hasil verifikasi, dapat menerima atau menolak usulan produk unggulan. (2) Penolakan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengusul secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 19

(1) Usulan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Usulan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada bupati/walikota untuk dapat ditetapkan sebagai Produk Unggulan Hortikultura kabupaten/kota.

Pasal 20

(1) Usulan produk unggulan provinsi disampaikan oleh Pelaku Usaha Hortikultura di provinsi kepada Kepala Dinas provinsi. (2) Kepala Dinas provinsi setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas provinsi.

Pasal 21

(1) Kepala Dinas provinsi berdasarkan hasil verifikasi, dapat menerima atau menolak usulan produk unggulan. (2) Penolakan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengusul secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 22

(1) Usulan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Usulan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dapat ditetapkan sebagai Produk Unggulan Hortikultura provinsi.

Pasal 23

(1) Usulan produk unggulan nasional disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri. (2) Menteri setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi. (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Menteri.

Pasal 24

(1) Menteri berdasarkan hasil verifikasi, dapat menerima atau menolak usulan produk unggulan. (2) Penolakan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengusul secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 25

(1) Usulan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Usulan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk dapat ditetapkan sebagai Produk Unggulan Hortikultura nasional www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB IV

PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN HORTIKULTURA

Pasal 26

Koreksi

(1) Produk Unggulan Hortikultura yang ditetapkan oleh bupati/walikota, gubernur, Menteri dikembangkan dalam Kawasan Hortikultura. (2) Pengembangan produk unggulan hortikultura dalam Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh pelaku usaha. (3) Pengembangan produk unggulan hortikultura dalam Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah.

Pasal 27

Pengembangan Produk Unggulan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan mengikuti ketentuan tata cara budidaya dan pascapanen yang baik, tatacara pemasaran yang baik sehingga Produk Hortikultura dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 28

Untuk pengembangan Produk Unggulan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menjamin ketersediaan: a. prasarana dan sarana budidaya dan pascapanen hortikultura yang dibutuhkan; b. distribusi dan pemasaran di dalam atau ke luar negeri; c. pembiayaan; dan d. penelitian dan pengembangan teknologi.

Pasal 29

Jaminan ketersediaan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a antara lain: a. jalan penghubung dan jalan usaha tani; b. jaringan dan fasilitas irigasi tersier; dan/atau c. listrik.

Pasal 30

Jaminan ketersediaan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a antara lain: www.djpp.kemenkumham.go.id a. benih; b. pupuk; c. bahan pengendali OPT; d. zat pengatur tumbuh; dan/atau e. bangsal pascapanen.

Pasal 31

Jaminan ketersediaan distribusi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b antara lain: a. bangsal pascapanen; b. gudang berpendingin; c. mobil angkutan berpendingin; dan/atau d. promosi.

Pasal 32

Jaminan ketersediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk antara lain: a. kredit bersubsidi; b. subsidi bunga; dan/atau c. asuransi kredit.

Pasal 33

Jaminan ketersediaan penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d antara lain dalam bentuk penyiapan teknologi dan pendampingan dalam rangka penerapan: a. tata cara budidaya yang baik; b. tata cara pascapanen yang baik; c. tata cara pengolahan yang baik; d. tata cara distribusi yang baik.

Peraturan Menteri Nomor 76-permentan-ot-140-12-2012 Tahun 2012 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN PRODUK UNGGULAN HORTIKULTURA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB V

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB Kesatu

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kedua

Pasal 36

BAB Ketiga