PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 61-permentan-pk-230-12-2016 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras

PERMEN Nomor 61-permentan-pk-230-12-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ayam Ras adalah ayam hasil persilangan dari beberapa bangsa ayam di dunia yang memiliki keunggulan tertentu. 2. Penyediaan adalah serangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan Telur Tertunas, DOC, dan Ayam Ras potong (livebird). 3. Peredaran adalah serangkaian kegiatan untuk memindahtangankan Telur Tertunas, DOC, dan Ayam Ras potong (livebird). 4. Hatching Egg yang selanjutnya disebut Telur Tertunas adalah telur hasil produksi GGPS, GPS, dan PS yang telah dibuahi untuk ditetaskan. 5. Day Old Chick yang selanjutnya disingkat DOC adalah anak ayam berumur sehari. 6. Great Grand Parent Stock yang selanjutnya disingkat GGPS adalah DOC bibit buyut untuk menghasilkan GPS. 7. Grand Parent Stock yang selanjutnya disingkat GPS adalah DOC bibit nenek untuk menghasilkan PS. 8. Parent Stock yang selanjutnya disingkat PS adalah DOC bibit induk untuk menghasilkan FS. 9. Final Stock yang selanjutnya disingkat FS adalah DOC bukan bibit yang dipelihara untuk menghasilkan daging atau telur. 10. Produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih, bibit, dan/atau bukan bibit. 11. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan benih dan/atau bibit Ayam Ras dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 12. Pelaku Usaha Peternakan Ayam Ras adalah pelaku usaha pembibitan dan/atau budi daya Ayam Ras. 13. Pelaku Usaha Integrasi adalah pelaku usaha pembibitan GGPS dan/atau GPS, dan PS serta melakukan budi daya FS. 14. Pelaku Usaha Mandiri adalah pelaku usaha budi daya Ayam Ras yang mempunyai PS dan/atau belum mempunyai PS tetapi sudah mampu melakukan usaha budi daya FS secara mandiri. 15. Koperasi adalah badan usaha yang melakukan usaha di bidang peternakan. 16. Peternak Ayam Ras FS yang selanjutnya disebut Peternak adalah pelaku usaha budi daya Ayam Ras yang hanya memiliki lahan, kandang, dan tenaga, dan/atau dana. 17. Pembibit PS adalah pelaku usaha yang menghasilkan Telur Tertunas dan/atau DOC FS tidak melakukan budi daya FS sebagai penghasil Ayam Ras potong (livebird).

BAB II

PENYEDIAAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyediaan Ayam Ras pedaging dan petelur dilakukan dalam bentuk Telur Tertunas, DOC, dan Ayam Ras potong (livebird). (2) Telur Tertunas dan DOC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi GGPS, GPS, PS dan FS.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penyediaan Ayam Ras pedaging dan petelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui: a. Produksi dalam negeri; dan/atau b. Pemasukan dari luar negeri. (2) Penyediaan Ayam Ras pedaging dan petelur melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan klasifikasi GPS, PS, dan FS. (3) Penyediaan Ayam Ras pedaging dan petelur melalui Pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan klasifikasi GGPS, GPS, dan PS.

Pasal 6

(1) Penyediaan Ayam Ras melalui Produksi dalam negeri dan Pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan rencana produksi nasional. (2) Rencana produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keseimbangan suplai dan demand. (3) Rencana produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya. (4) Keseimbangan suplai dan demand sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah konsumsi daging dan telur Ayam Ras per kapita per tahun. (5) Penetapan rencana produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan apabila terjadi wabah penyakit hewan, dan/atau keadaan kahar (force majeur). (6) Apabila terjadi ketidakseimbangan suplai dan demand sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan penambahan atau pengurangan produksi PS dan/atau FS.

Pasal 7

(1) Penyediaan Ayam Ras potong (livebird) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan rencana produksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. (2) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam MENETAPKAN Penyediaan Ayam Ras potong (livebird) dan rencana produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras. (3) Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 8

Penyediaan Ayam Ras melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh: a. Pelaku Usaha Integrasi; b. Pelaku Usaha Mandiri; c. Koperasi; dan d. Peternak.

Pasal 9

Pelaku Usaha Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dalam memproduksi Ayam Ras dengan klasifikasi GPS dan/atau PS dilakukan untuk keperluan sendiri dan Pelaku Usaha Mandiri.

Pasal 10

Pelaku Usaha Integrasi dan Pelaku Usaha Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, dalam memproduksi Ayam Ras dengan klasifikasi FS dilakukan untuk keperluan: a. sendiri; b. Koperasi; dan c. Peternak.

Pasal 11

(1) Pelaku Usaha Integrasi dan Pelaku Usaha Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memberikan kebebasan memperoleh kecukupan pakan dan obat hewan untuk keperluan Koperasi dan Peternak. (2) Koperasi dan Peternak dalam memperoleh kecukupan pakan dan obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari berbagai produsen pakan dan obat hewan.

Pasal 12

(1) Pelaku Usaha Integrasi, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak yang memproduksi Ayam Ras potong (livebird) dengan kapasitas Produksi paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor per minggu harus mempunyai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki fasilitas rantai dingin. (2) Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk fasilitas rantai dingin dan Peredaran. (3) Besaran alokasi fasilitas rantai dingin dan Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 13

(1) Pemasukan Ayam Ras pedaging dan petelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) hanya untuk: a. mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit Ayam Ras di dalam negeri; b. meningkatkan mutu dan keragaman genetik; c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; dan/atau d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. (2) Pemasukan Ayam Ras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

PEREDARAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Setiap orang yang mengedarkan Ayam Ras wajib memiliki sertifikat benih atau bibit yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Setiap orang dilarang mengedarkan Ayam Ras yang tidak memiliki sertifikat benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sertifikat benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Ayam Ras potong (livebird). (4) Sertifikasi benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

(1) Peredaran Ayam Ras pedaging dan petelur dilakukan oleh: a. Pelaku Usaha Integrasi; b. Pelaku Usaha Mandiri; c. Koperasi; dan d. Peternak. (2) Ayam Ras pedaging dan petelur yang diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi PS dan FS.

Pasal 16

Peredaran Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan antara Pelaku Usaha Integrasi dengan Pelaku Usaha Mandiri.

Pasal 17

Peredaran Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi FS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan antara: a. Pelaku Usaha Integrasi dengan Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak; atau b. Pelaku Usaha Mandiri/Pembibit PS dengan Koperasi dan Peternak.

Pasal 18

Peredaran Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi FS dari Pelaku Usaha Integrasi kepada Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dengan alokasi sebagai berikut: a. Pelaku Usaha Integrasi 50% (lima puluh persen); dan b. Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi dan Peternak 50% (lima puluh persen).

Pasal 19

(1) Peredaran Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan klasifikasi FS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan sebagai berikut: a. Pelaku Usaha Mandiri PS dan Pembibit PS harus memastikan kebutuhan Telur Tertunas dan/atau DOC PS untuk 6 (enam) bulan ke depan kepada Pelaku Usaha Integrasi dan/atau pembibit GPS; b. Koperasi dan Peternak Ayam Ras FS pedaging harus memastikan kebutuhan DOC FS untuk 1 (satu) bulan ke depan kepada Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pelaku Usaha Mandiri dan Pembibit PS Ayam Ras pedaging; dan c. Koperasi dan Peternak Ayam Ras FS petelur harus memastikan kebutuhan DOC FS untuk 3 (tiga) bulan ke depan kepada Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pelaku Usaha Mandiri dan Pembibit PS Ayam Ras petelur. (2) Untuk memastikan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian secara tertulis. (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat: a. jumlah pesanan; b. waktu pengiriman; c. cara pembayaran; d. status kesehatan induk Ayam Ras; dan e. sertifikat benih atau bibit. (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Menteri Nomor 61-permentan-pk-230-12-2016 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30