PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 60-permentan-ot-140-9-2012 Tahun 2012 tentang REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

PERMEN Nomor 60-permentan-ot-140-9-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

Pasal 5

(1) Impor Produk Hortikultura dapat dilakukan Perusahaan setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan. (2) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Menteri Perdagangan setelah memperoleh RIPH dari Menteri.

Pasal 6

Koreksi

(1) Penerbitan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam pelaksanaannya Menteri melimpahkan kepada Direktur Jenderal. (2) RIPH diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (3) RIPH paling sedikit memuat: a. nomor RIPH; b. nama dan alamat Perusahaan; c. nomor dan tanggal surat permohonan; d. negara asal, jumlah, jenis, dan spesifikasi Produk Hortikultura; e. tempat pemasukan; f. masa berlaku; dan g. tujuan impor dan distribusi.

Pasal 7

(1) Penerbitan RIPH harus mempertimbangkan: a. produksi produk sejenis di dalam negeri; b. konsumsi dalam negeri terhadap Produk Hortikultura yang akan diimpor; c. ketersediaan Produk Hortikultura sejenis di dalam negeri; d. potensi produk mendistorsi pasar; e. waktu panen Produk Hortikultura; f. pemenuhan keamanan pangan; g. persyaratan kemasan dan pelabelan berbahasa INDONESIA; dan/atau h. keamanan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. (2) Ketersediaan Produk Hortikultura sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai analisa kebutuhan nasional.

Pasal 8

(1) Produk Hortikultura yang dapat diberikan RIPH seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (2) Produk Hortikultura untuk konsumsi pangan harus memenuhi keamanan pangan yang diatur dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 9

Produk Hortikultura yang pertama kali diimpor ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA dapat dilakukan setelah Analisis Risiko Impor (Impor Risk Analysis) sesuai dengan prosedur peraturan perkarantinaan.

Pasal 10

(1) Untuk mendapatkan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perusahaan harus memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi : a. persyaratan administrasi untuk Produk Hortikultura segar sebagai berikut : - Akte pendirian dan perubahannya; - Kartu Tanda Penduduk (KTP); - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); - Keterangan domisili; - IT-Produk Hortikultura dari Kementerian Perdagangan. b. persyaratan administrasi untuk Produk Hortikultura sebagai bahan baku industri sebagai berikut : - Akte pendirian dan perubahannya; - Kartu Tanda Penduduk (KTP); - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); - Keterangan domisili; - Surat pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian. c. persyaratan administrasi untuk Produk Hortikultura olahan sebagai berikut : - Akte pendirian dan perubahannya; - Kartu Tanda Penduduk (KTP); - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); - Keterangan domisili; - IT-Produk Hortikultura dari Kementerian Perdagangan; - Surat persetujuan pemasukan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2) Permohonan RIPH untuk produk segar harus dilengkapi dengan persyaratan teknis sebagai berikut: a. keterangan registrasi produsen; b. registrasi packing house; c. implementasi Good Agriculture Practices dan/atau keamanan pangan; d. surat Keterangan Kesanggupan Memberikan Sertifikat Sanitary and Phytho Sanitary apabila sudah dilaksanakan importasinya; e. waktu panen; dan f. waktu simpan di gudang; g. butir a sampai dengan f tersebut di atas dalam bahasa INDONESIA.

Pasal 11

(1) Untuk memperoleh RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis dan/atau online kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVT-PP sesuai format-1, format-2, dan format-3 seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (2) Kepala PPVT-PP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan dokumen, dan memberikan jawaban ditolak atau diterima.

Pasal 12

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) apabila dari hasil pemeriksaan masih ada kekurangan dokumen persyaratan atau dokumen tidak benar. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon oleh Kepala PPVT-PP secara tertulis disertai alasan penolakan sesuai format-1 seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 13

(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) apabila dari hasil pemeriksaan dokumen telah lengkap dan benar. (2) Permohonan yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVT-PP disampaikan kepada Direktur Jenderal sesuai format-2 seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (3) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan memberikan jawaban ditolak atau diterima.

Pasal 14

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) apabila dari hasil pemeriksaan persyaratan teknis masih ada kekurangan atau tidak benar. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVT-PP secara tertulis disertai alasan penolakan sesuai format-3 seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (3) Kepala PPVT-PP setelah menerima penolakan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kepada pemohon sesuai format-4 seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 15

(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 apabila dari hasil pemeriksaan persyaratan teknis telah lengkap dan benar. (2) Permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat meminta masukan kepada Tim untuk mendapat saran pertimbangan dalam menerbitkan RIPH. (3) Tim dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja telah memberikan saran pertimbangan kepada Direktur Jenderal. (4) Tim dalam memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 16

(1) Setelah persyaratan teknis lengkap dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, maka Direktur Jenderal menerbitkan RIPH. (2) RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVT-PP. (3) RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling lama untuk jangka waktu 4 (empat) bulan.

Pasal 17

(1) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berasal dari wakil unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Instansi/Lembaga terkait yang diperlukan. (2) Pembentukan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 5

Koreksi

(1) Impor Produk Hortikultura dapat dilakukan Perusahaan setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan. (2) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Menteri Perdagangan setelah memperoleh RIPH dari Menteri.

Pasal 6

Koreksi

(1) Penerbitan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam pelaksanaannya Menteri melimpahkan kepada Direktur Jenderal. (2) RIPH diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (3) RIPH paling sedikit memuat: a. nomor RIPH; b. nama dan alamat Perusahaan; c. nomor dan tanggal surat permohonan; d. negara asal, jumlah, jenis, dan spesifikasi Produk Hortikultura; e. tempat pemasukan; f. masa berlaku; dan g. tujuan impor dan distribusi.

Pasal 7

(1) Penerbitan RIPH harus mempertimbangkan: a. produksi produk sejenis di dalam negeri; b. konsumsi dalam negeri terhadap Produk Hortikultura yang akan diimpor; c. ketersediaan Produk Hortikultura sejenis di dalam negeri; d. potensi produk mendistorsi pasar; e. waktu panen Produk Hortikultura; f. pemenuhan keamanan pangan; g. persyaratan kemasan dan pelabelan berbahasa INDONESIA; dan/atau h. keamanan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. (2) Ketersediaan Produk Hortikultura sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai analisa kebutuhan nasional.

Pasal 8

(1) Produk Hortikultura yang dapat diberikan RIPH seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (2) Produk Hortikultura untuk konsumsi pangan harus memenuhi keamanan pangan yang diatur dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 9

Produk Hortikultura yang pertama kali diimpor ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA dapat dilakukan setelah Analisis Risiko Impor (Impor Risk Analysis) sesuai dengan prosedur peraturan perkarantinaan.

BAB Ketiga

Tata Cara Memperoleh Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

Pasal 11

Koreksi

(1) Untuk memperoleh RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis dan/atau online kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVT-PP sesuai format-1, format-2, dan format-3 seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (2) Kepala PPVT-PP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan dokumen, dan memberikan jawaban ditolak atau diterima.

Pasal 12

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) apabila dari hasil pemeriksaan masih ada kekurangan dokumen persyaratan atau dokumen tidak benar. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon oleh Kepala PPVT-PP secara tertulis disertai alasan penolakan sesuai format-1 seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 13

(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) apabila dari hasil pemeriksaan dokumen telah lengkap dan benar. (2) Permohonan yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVT-PP disampaikan kepada Direktur Jenderal sesuai format-2 seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (3) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan memberikan jawaban ditolak atau diterima.

Pasal 14

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) apabila dari hasil pemeriksaan persyaratan teknis masih ada kekurangan atau tidak benar. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVT-PP secara tertulis disertai alasan penolakan sesuai format-3 seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (3) Kepala PPVT-PP setelah menerima penolakan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kepada pemohon sesuai format-4 seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 15

(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 apabila dari hasil pemeriksaan persyaratan teknis telah lengkap dan benar. (2) Permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat meminta masukan kepada Tim untuk mendapat saran pertimbangan dalam menerbitkan RIPH. (3) Tim dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja telah memberikan saran pertimbangan kepada Direktur Jenderal. (4) Tim dalam memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 16

(1) Setelah persyaratan teknis lengkap dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, maka Direktur Jenderal menerbitkan RIPH. (2) RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVT-PP. (3) RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling lama untuk jangka waktu 4 (empat) bulan.

Pasal 17

(1) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berasal dari wakil unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Instansi/Lembaga terkait yang diperlukan. (2) Pembentukan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 20

Koreksi

Pengawasan Impor Produk Hortikultura segar sebagai konsumsi dan bahan baku industri di tempat pemasukan dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

Pasal 21

Koreksi

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan terhadap pemeriksaan dokumen Impor Produk Hortikultura. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan. (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi dokumen.

Pasal 22

Pemeriksaan kelengkapan dokumen impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), meliputi RIPH dan Persetujuan Impor.

Pasal 23

Pemeriksaan keabsahan dokumen impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), meliputi : a. kesesuaian dengan formulir yang ditetapkan; b. bentuk RIPH dan pejabat penerbit RIPH; c. jumlah yang diberikan dalam RIPH belum terpenuhi; d. kesesuaian masa berlaku RIPH dan Persetujuan Impor; dan e. masa berlaku Persetujuan Impor.

Pasal 24

Pemeriksaan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), meliputi : a. tempat pemasukan; b. jenis Produk Hortikultura yang diimpor sesuai dengan yang tercantum dalam RIPH.

Pasal 25

Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terbukti : a. tidak dilengkapi RIPH dan Persetujuan Impor dilakukan tindakan penahanan, dan kepada pemilik atau kuasanya diberikan waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penahanan harus sudah dapat menyerahkan RIPH dan Persetujuan Impor kepada petugas karantina ditempat pemasukan; b. Persetujuan Impor tidak sah atau tidak benar, dilakukan tindakan penolakan; c. Persetujuan Impor dan dokumen persyaratan lainnya sah dan benar, dilakukan tindakan karantina sesuai peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

Pasal 26

Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, tidak menyerahkan RIPH dan Persetujuan Impor, dilakukan tindakan Penolakan.

Pasal 27

Dalam hal jumlah Produk Hortikultura melebihi jumlah yang tercantum dalam RIPH dan Persetujuan Impor, jumlah kelebihan dilakukan tindakan Penolakan.

Pasal 28

(1) Produk Hortikultura yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, Pasal 26 dan/atau Pasal 27 harus segera dibawa keluar dari wilayah Republik INDONESIA. (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja pemilik atau kuasanya setelah menerima surat penolakan tidak segera mengeluarkan Produk Hortikultura dari wilayah negara Republik INDONESIA dilakukan tindakan pemusnahan. (3) Produk Hortikultura yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik atau kuasanya tidak berhak untuk menuntut ganti rugi.

Pasal 29

(1) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan diterbitkan Berita Acara Pemusnahan. (2) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemusnahan Produk Hortikultura menjadi tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

Peraturan Menteri Nomor 60-permentan-ot-140-9-2012 Tahun 2012 tentang REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

Pasal 31

BAB VI

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35