PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 58-permentan-pk-210-11-2015 Tahun 2015 tentang PEMASUKAN KARKAS DAGING, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 58-permentan-pk-210-11-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Karkas Ruminansia adalah bagian dari tubuh ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal dan benar, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor, serta lemak yang berlebih. 2. Karkas Unggas adalah bagian dari tubuh unggas yang telah disembelih secara halal dan benar, dicabuti bulunya, dan dikeluarkan jeroan, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya. 3. Karkas Babi adalah bagian dari tubuh babi sehat yang telah dipotong, dikerok bulunya, dipisahkan kepala dan kakinya, serta dikeluarkan jeroannya. 4. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas ruminansia yang terdiri atas Daging Potongan Primer (prime cut), Daging Potongan Sekunder (secoundary cut), Daging Variasi (variety/fancy meats), dan Daging Industri (manufacturing meat). 5. Daging Potongan Primer (prime cut) adalah potongan daging ruminansia yang memiliki keempukan, juiciness dan kualitas terbaik, berupa potongan daging dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak ruminansia dalam bentuk segar dingin (chilled) dan beku (frozen). 6. Daging Potongan Sekunder (secondary cut) adalah potongan daging ruminansia di luar potongan primer yang memiliki keempukan, juiciness dan kualitas di bawah kualitas potongan primer, berupa daging dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak ruminansia dalam bentuk segar dingin (chilled) dan beku (frozen). 7. Daging Variasi (variety/fancy meats) adalah bagian daging selain Daging Potongan Primer, Daging Potongan Sekunder, dan Daging Industri berupa Potongan Daging Dengan Tulang dan Tanpa Tulang Dalam Bentuk Segar Dingin (chilled) dan Beku (frozen) yang berasal dari ternak ruminansia, yang terdiri dari buntut (tail) dan lidah (tounge) serta jenis potongan lainnya. 8. Daging Industri (manufacturing meat) adalah bagian daging dalam bentuk bulky dari Daging Potongan Primer, Daging Potongan Sekunder dan Daging Variasi yang digunakan untuk kebutuhan industri. 9. Daging Olahan adalah daging yang diproses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. 10. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, daging, dan/atau olahannya dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 11. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan teknis yang menyatakan karkas, daging, dan/atau olahannya memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner. 12. Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties yang selanjutnya disingkat WOAH/OIE adalah suatu badan yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan sanitary di bidang kesehatan hewan. 13. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis. 14. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya. 15. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. 16. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan karkas, daging, dan/atau olahannya ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 17. Unit Usaha Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu Unit Usaha di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi karkas, daging, dan/atau olahannya secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial. 18. Nomor Kontrol Veteriner (Establishment Number) yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar (pre requisite) sistem jaminan keamanan pangan pada unit usaha pangan asal hewan. 19. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit kerja Eselon I pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di lingkungan Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner. 20. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan. 21. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja pada Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi perizinan pertanian. 22. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan. 23. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemasukan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Sosial, atau Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional. (2) Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pemasukan, wajib mendapatkan izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah memperoleh Rekomendasi dari Direktur Jenderal atas nama Menteri. (4) Direktur Jenderal dalam memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan teknis dari Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner. (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan.

Pasal 5

(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melakukan pemasukan daging ruminansia besar wajib menyerap daging sapi lokal dari rumah potong hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner. (2) Penyerapan daging sapi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diverifikasi oleh dinas provinsi dan/atau dinas kabupaten/kota asal daging sapi lokal. (3) Penyerapan daging sapi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) persen untuk importir umum dan 1,5 (satu koma lima) persen untuk importir produsen dari total jumlah pemasukan yang akan datang.

Pasal 6

(1) Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, atau Lembaga Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berbadan usaha atau berbadan hukum yang didirikan menurut hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA. (2) Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berkedudukan di INDONESIA.

Pasal 7

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 pemasukan karkas, daging, dan/atau olahannya harus memenuhi persyaratan: a. jenis karkas, daging, dan/atau olahannya; b. masa penyimpanan karkas dan daging sampai tiba di wilayah Negara Republik INDONESIA; c. Negara Asal dan Unit Usaha; dan d. kemasan, label, dan pengangkutan.

Pasal 8

(1) Jenis daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang berasal dari jenis lembu, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jenis karkas, daging, dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang berasal dari selain jenis lembu, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Masa penyimpanan karkas dan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, untuk: a. karkas dan daging beku (frozen) paling lama 6 (enam) bulan sejak waktu pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah Negara Republik INDONESIA, pada temperatur penyimpanan maksimum minus 18oC; dan b. karkas dan daging segar dingin (chilled) paling lama 3 (tiga) bulan sejak waktu pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah Negara Republik INDONESIA, pada temperatur penyimpanan maksimum 4oC.

Pasal 10

Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, harus bebas dari: a. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropneumonia, dan Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) untuk pemasukan daging ruminansia besar; b. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Sheep and Goat Pox, Peste des Petits Ruminants (PPR), dan Scrapie untuk pemasukan karkas dan daging ruminansia kecil; c. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Classical Swine Fever (CSF)/Hog Cholera dan African Swine Fever (ASF) untuk pemasukan karkas dan daging babi; dan d. Penyakit Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) dan paling kurang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir dalam radius 50 (lima puluh) kilometer sebelum pelaksanaan pengeluaran dari negara asal telah dinyatakan tidak dalam keadaan wabah penyakit Newcastle Disease (ND), Duck Viral Hepatitis (DVH), dan Duck Viral Enteritis (DVE) untuk pemasukan karkas unggas.

Pasal 11

(1) Pemasukan daging ruminansia besar dari negara dengan status risiko BSE dapat dikendalikan (controlled BSE risk), dapat dipertimbangkan sebagai Negara Asal. (2) Daging ruminansia besar dari negara dengan status risiko BSE dapat dikendalikan (controlled BSE risk) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. daging tanpa tulang (boneless/deboned meat), kecuali yang dipisahkan secara mekanis (mechanically separated meat/MSM dan mechanically deboned meat/MDM); atau b. daging dengan tulang (bone-in meat). (3) Daging dengan tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari: a. ternak yang lahir dan dibesarkan di Negara Asal dan sepanjang hidupnya tidak pernah diberikan pakan yang mengandung bahan asal ruminansia; b. ternak berumur maksimal 30 (tiga puluh) bulan; c. ternak yang telah lulus pemeriksaan ante mortem dan tidak dipingsankan (stunning) dengan cara menyuntikkan udara atau gas bertekanan ke rongga kepala; dan d. karkas telah lulus pemeriksaan post mortem dan telah dilakukan tindakan pencegahan terkontaminasi oleh Specified Risk Material (SRM).

Pasal 12

(1) Dalam hal Negara Asal belum bebas PMK dapat dipertimbangkan sebagai Negara Asal daging ruminansia olahan dan daging babi olahan dengan persyaratan telah: a. dilayukan pada pH daging di bawah 5,9 serta dipisahkan limfoglandula (deglanded) dan tulangnya (deboned); dan b. dipanaskan lebih dari 800 C selama 2-3 menit. (2) Untuk daging babi olahan yang tidak dilakukan pemanasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui proses penggaraman paling kurang 12 (dua belas) bulan.

Pasal 13

Status penyakit hewan di Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 didasarkan pada deklarasi WOAH/OIE.

Pasal 14

(1) Persyaratan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus: a. di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai unit usaha pengeluaran oleh otoritas veteriner negara asal; b. tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara tertular penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; c. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten yang diakui secara internasional; d. memiliki dan hanya menerapkan sistem jaminan kehalalan untuk seluruh proses produksi (fully dedicated for halal practices) serta mempunyai pegawai tetap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyembelihan, pemotongan, penanganan, dan pemrosesan secara halal; dan e. rumah potong hewan selain rumah potong hewan babi mempunyai juru sembelih halal dan disupervisi oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal INDONESIA. (2) Penerapan sistem jaminan kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada rumah potong hewan unggas harus menerapkan penyembelihan secara manual untuk setiap unggas oleh juru sembelih halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 15

(1) Negara Asal dan Unit Usaha dapat ditetapkan sebagai Negara Asal dan Unit Usaha setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 14. (2) Penetapan Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan. (3) Direktur Jenderal dalam MENETAPKAN Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hasil analisis risiko.

Pasal 16

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan melalui tahapan: a. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima (acceptable level of protection) sesuai dengan jenis penyakit; b. pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi (on site review) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal; dan c. pemeriksaan dokumen (desk review) dan audit pemenuhan (on site review) sistem jaminan keamanan dan kehalalan produk hewan di Unit Usaha. (2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Analisis Risiko yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan pakar dengan latar belakang keilmuan terkait. (3) Verifikasi pemenuhan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim Penilai Negara yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. (4) Audit pemenuhan sistem jaminan keamanan dan kehalalan produk hewan di unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tim Penilai Unit Usaha yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. (5) Tim Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilai Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Tim Penilai Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan. (6) Penetapan penambahan Unit Usaha dari Negara Asal yang telah ditetapkan dilakukan melalui tahapan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

(1) Jika hasil analisis risiko Negara Asal, risiko melebihi tingkat perlindungan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan penetapan Negara Asal. (2) Jika hasil analisis risiko Negara Asal, risiko lebih rendah atau sama dengan tingkat perlindungan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN Negara Asal sebagai Negara Asal Pemasukan dalam bentuk Keputusan.

Pasal 18

Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d harus: a. asli dari Negara Asal dan memiliki label; dan b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk pangan (food grade), serta tidak bersifat toksik.

Pasal 19

Persyaratan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d menggunakan bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris dengan mencantumkan: a. negara tujuan INDONESIA; b. NKV; c. tanggal penyembelihan, pemotongan, dan/atau tanggal produksi; d. jumlah, jenis, dan spesifikasi karkas, daging, dan/atau olahannya; dan e. tanda halal bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 20

Persyaratan pengangkutan karkas, daging, dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebagai berikut: a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik INDONESIA. b. karkas, daging, dan/atau olahannya sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal; c. pemasukan dengan cara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan; d. pengangkutan karkas, daging, dan/atau olahannya untuk yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dilarang dalam satu kontainer; dan e. setibanya di tempat pemasukan, karkas, daging, dan/atau olahannya dikenakan tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang karantina hewan.

BAB III

TATA CARA PEMASUKAN

Pasal 21

Koreksi

Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pemohon mengajukan permohonan secara online kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP.

Pasal 22

Koreksi

(1) Permohonan Rekomendasi oleh Pelaku Usaha, BUMN, dan BUMD harus diajukan pada tanggal 1-31 Desember tahun sebelumnya, tanggal 1-30 April, dan tanggal 1-31 Agustus tahun berjalan. (2) Permohonan Rekomendasi oleh Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional dapat diajukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (3) BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sewaktu-waktu melakukan pemasukan karkas dan/atau daging potongan sekunder (secondary cut) dari jenis lembu dalam hal terjadi kekurangan ketersediaan daging sapi akibat terjadi wabah penyakit hewan dan/atau bencana alam, dan mengantisipasi gejolak harga. (4) Dalam melakukan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BUMN dan BUMD harus mendapatkan penugasan: a. Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk Badan Usaha Milik Negara; b. Gubernur untuk Badan Usaha Milik Daerah. (5) Penugasan Menteri BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan dari: a. Menteri, dalam hal terjadi kekurangan ketersediaan daging sapi akibat terjadi wabah penyakit hewan dan/atau bencana alam; dan/atau b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dalam hal mengendalikan gejolak harga, dan/atau mencegah inflasi. (6) Pelaksanaan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi di bidang perekonomian. (7) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam mengendalikan gejolak harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus berdasarkan harga referensi sebesar 30% di atas biaya produksi. (8) Karkas dan/atau daging potongan sekunder (secondary cut) dari jenis lembu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Pasal 24

(1) Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sudah memberikan jawaban menolak atau menerima. (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak lengkap dan/atau tidak benar. (3) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada Pemohon disertai alasan penolakannya secara online. (4) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. (5) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada Direktur Jenderal secara online.

Pasal 25

(1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah memberikan jawaban menolak atau menyetujui. (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (3) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Direktur Jenderal kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP dalam bentuk surat penolakan secara online. (4) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (5) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Rekomendasi oleh Direktur Jenderal.

Pasal 26

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP secara online. (2) Kepala PPVTPP setelah menerima Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan secara online.

Pasal 27

Penetapan jumlah dalam Rekomendasi per Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 28

Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dilakukan 3 (tiga) kali yaitu bulan Desember tahun sebelumnya, April dan Agustus tahun berjalan.

Pasal 29

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), paling sedikit memuat: a. nomor Rekomendasi; b. nama, NPWP dan alamat pemohon, serta alamat tempat penyimpanan berpendingin (cold storage); c. nomor dan tanggal surat permohonan; d. Negara Asal; e. nama dan nomor establishment Unit Usaha pemasok; f. jenis/kategori karkas, daging, dan/atau olahannya beserta kode HS; g. persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner; h. tempat pemasukan; i. masa berlaku Rekomendasi; dan j. tujuan penggunaan.

Pasal 30

(1) Masa berlaku Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dilakukan tiga periode dalam satu tahun sebagai berikut: a. Periode kesatu berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 April; b. Periode kedua berlaku mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Agustus; c. Periode ketiga berlaku mulai tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember. (2) Dalam hal Negara Asal yang tercantum pada Rekomendasi terjadi wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, Rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku. (3) Permohonan Rekomendasi dapat disampaikan kembali untuk negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum batas waktu Rekomendasi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

(1) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j terhadap karkas dan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk hotel, restoran, katering, industri, dan keperluan khusus lainnya. (2) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j terhadap olahannya untuk hotel, restoran, katering, industri, keperluan khusus lainnya, dan pasar modern. (3) Keperluan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah, sosial, atau kepentingan penanggulangan bencana; b. keperluan perwakilan negara asing/lembaga internasional beserta pejabatnya yang bertugas di INDONESIA; c. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau d. contoh yang tidak diperdagangkan (keperluan pameran) sampai dengan 200 (dua ratus) kilogram.

Pasal 32

Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, yang melakukan pemasukan: a. dilarang mengajukan perubahan Negara Asal, Unit Usaha asal, tempat pemasukan, jenis/kategori karkas, daging, dan/atau olahannya terhadap Rekomendasi yang telah diterbitkan; b. dilarang melakukan pemasukan jenis/kategori karkas, daging, dan/atau olahannya selain yang tercantum dalam Rekomendasi; c. wajib melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular; dan d. wajib melaporkan realisasi pemasukan periode sebelumnya secara online pada saat mengajukan Rekomendasi yang baru.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 33

Koreksi

(1) Karkas, daging, dan/atau olahannya yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kementerian, provinsi, dan kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Karkas, daging, dan/atau olahannya yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan, selain diawasi oleh pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh masyarakat. (4) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap karkas, daging, dan/atau olahannya yang beredar. (5) Laporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner setempat.

Pasal 34

Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner provinsi atau kabupaten/ kota terdekat.

Pasal 35

Pengawasan oleh Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan pemeriksaan terhadap: a. kondisi fisik karkas, daging, dan/atau olahannya; b. kemasan dan label; c. dokumen; d. tempat penyimpanan dan alat angkut; dan e. tempat penjajaan, khusus untuk produk olahan.

Pasal 36

(1) Pemeriksaan kondisi fisik karkas, daging, dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan secara organoleptik. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan secara organoleptik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya penyimpangan harus dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. (3) Pemeriksaan kemasan dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan. (4) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikat veteriner dan sertifat halal bagi yang dipersyaratkan. (5) Pemeriksaan tempat penyimpanan dan alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dan tempat penjajaan khusus untuk produk olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan sesuai dengan jenis karkas, daging, dan/atau olahannya, serta pemisahan produk halal dan non halal.

Pasal 37

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap dipenuhinya persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. (2) Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal, dan Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139/Permentan/ PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1967); dan b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/ PD.410/1/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139/Permentan/PD.410/12/ 2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2015 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 58/Permentan/PK.210/11/2015 TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU OLAHANNYAKE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAGING DARI JENIS LEMBU YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. POS TARIF/HS URAIAN BARANG KETERANGAN Kategori daging - Jenis item potongan (internasional) Jenis item potongan (nama INDONESIA) 1 2 3 4 5 6 I POTONGAN DAGING DARI JENIS LEMBU SEGAR DINGIN DAN BEKU 02.01 Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin. 1 Ex. 0201.20.00 .00 -Potongan daging lainnya, bertulang (Bone in) Potongan Primer (Prime Cuts) Short loin Rump & Loin T-Bone Steak Short Ribs OP Ribs/Ribs Prepared Has pendek Has dan tanjung bertulang Steak has pendek Iga Pendek Lamusir utuh bertulang 2 Ex. 0201.30.00 .00 -Daging tanpa tulang (Boneless) Potongan Primer (Prime Cuts) Tenderloin Side Strap Off Tenderloin/Sid e strap Striploin/sirloin Cube roll/ Rib Eye Rump cap Has dalam tanpa anakan Has dalam dengan anakan Has luar Lamusir Steak No. POS TARIF/HS URAIAN BARANG KETERANGAN Kategori daging - Jenis item potongan (internasional) Jenis item potongan (nama INDONESIA) 1 2 3 4 5 6 Sirloin Butt/ Rostbiff tanjung Has tanjung bersih Potongan Industri/ Manufactu ring Meat Trimmings 65 sampai dengan 95 – CL Forquarter Hindquarter Tetelan 65 sampai dengan 95 -CL Prosot Depan Prosot Belakang 02.02 Daging binatang jenis lembu, beku. 3. Ex. 0202.20.00 .00 -Potongan daging lainnya, bertulang (Bone in) Potongan Primer (Prime Cuts) Short loin Rump & Loin T-Bone Steak Short Ribs OP Ribs/Ribs Prepared Brisket /Short plate Has pendek Has dan tanjung bertulang Steak has pendek Iga Pendek Bertulang Lamusir utuh bertulang Sandung Lamur 4. Ex. 0202.30.00 .00 -Daging tanpa tulang (Boneless) Potongan Primer (Prime Tenderloin Side Strap Off Has dalam tanpa anakan No. POS TARIF/HS URAIAN BARANG KETERANGAN Kategori daging - Jenis item potongan (internasional) Jenis item potongan (nama INDONESIA) 1 2 3 4 5 6 Cuts) Tenderloin Butt Tenderloin Striploin/sirloin Tri-Tip/Bottom Sirloin Triangle Cube roll/ Rib Eye Tenderloin steak Striploin steak Cube roll/ Rib Eye steak Top sirloin Sirloin Butt/ Rostbiff Rump cap Fillet of loin Chuck loin Short Ribs Short plate Has dalam dengan anakan Ujung has dalam Has luar Pangkal tanjung bawah bersih Lamusir Steak has dalam Steak has luar Steak lamusir Pangkal tanjung atas Has tanjung bersih Steak tanjung Irisan daging pinggang Has sampil Daging Iga Pendek Sandung Lamur No. POS TARIF/HS URAIAN BARANG KETERANGAN Kategori daging - Jenis item potongan (internasional) Jenis item potongan (nama INDONESIA) 1 2 3 4 5 6 Daging Industri (manufactu ring meat) Trimmings 65 sampai dengan 95 - CL Disnewed minced beef /Finely Textured Meat Diced/block beef Topside/Inside Brisket Forquarter Hindquarter Tetelan 65 sampai dengan 95 -CL Daging giling Daging balok/dadu Penutup Utuh Sandung Lamur Prosot Depan Prosot Belakang 02.06 Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri- biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku 5. Ex. 0206.10.00 .00 - Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin Daging variasi (Fancy and variety meat) Bonless/ta npa tulang Tounge-long cut Tounge Tounge-short cut Tounge-short Lidah potongan panjang Lidah Lidah potongan pendek Lidah potongan spesial No. POS TARIF/HS URAIAN BARANG KETERANGAN Kategori daging - Jenis item potongan (internasional) Jenis item potongan (nama INDONESIA) 1 2 3 4 5 6 cut special trim Tounge Swiss cut special trim Lidah potongan swiss special Daging variasi (Fancy and variety meat) Bone in/Dengan Tulang Tail (6070/V 6561) Tail pieces Buntut Potongan Buntut - Dari binatang jenis lembu, beku: 6. Ex. 0206.21.00 .00 --Lidah Daging variasi (Fancy and variety meat) Bonless/ta npa tulang Tounge Tounge-long cut Tounge-short cut Tounge-short cut special trim Tounge Swiss cut special trim Lidah Lidah potongan panjang Lidah potongan pendek Lidah potongan spesial Lidah potongan swiss special Tongue Root/Throat trim Cheek Meat Head Meat Pangkal Lidah Daging Pipi Daging Kepala Bibir No. POS TARIF/HS URAIAN BARANG KETERANGAN Kategori daging - Jenis item potongan (internasional) Jenis item potongan (nama INDONESIA) 1 2 3 4 5 6 Lips Tendon Urat 7. Ex. 0206.29.00 .00 --Lain-lain Daging variasi (Fancy and variety meat) Bone in/Dengan Tulang Tail Tail pieces Buntut Potongan Buntut MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 58/Permentan/PK.210/11/2015 TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU OLAHANNYAKE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KARKAS DAN/ATAU DAGING DARI JENIS SELAIN LEMBU, SERTA PRODUK DAGING OLAHAN YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN 1 2 3 4 I KARKAS DAN/ATAU DAGING DARI JENIS SELAIN LEMBU SEGAR DINGIN DAN BEKU 02.03 Daging babi, segar, dingin atau beku. -Segar atau dingin : 1. 0203.11.00.00 --Karkas dan setengah karkas Pig carcass Pig Half Carcass 2. 0203.12.00.00 --Paha, bahu dan potongannya, bertulang Semua jenis berasal dari, paha, bahu dan potongan bertulang. 3. 0203.19.00.00 --Lain-lain Pork loin rib bone in Pork baby back rib bone in Pork spare rib bone in Dan semua jenis potongannya baik bertulang maupun tidak bertulang. -Beku : 4. 0203.21.00.00 --Karkas dan setengah karkas Pig carcass Pig half carcass 5. 0203.22.00.00 --Paha, bahu dan potongannya, bertulang Semua jenis berasal dari, paha, bahu dan potongan bertulang. -Beku : 6. 0203.29.00.00 --Lain-lain Pork loin rib bone in Pork baby back rib bone in Pork spare rib bone in Dan semua jenis potongannya baik bertulang maupun tidak bertulang. 02.04 Daging biri-biri atau No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN 1 2 3 4 kambing, segar, dingin atau beku. -Daging lainnya dari biri-biri, segar atau dingin 7. 0204.10.00.00 - Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin Lamb carcass Lamb half carcass Mutton carcass Mutton half carcass Hogget carcass Hogget half carcass 8. 0204.21.00.00 --Karkas dan setengah karkas Lamb carcass Lamb half carcass Mutton carcass Mutton half carcass Hogget carcass Hogget half carcass 9. 0204.22.00.00 --Potongan daging lainnya, bertulang Lamb rack. Lamb leg Mutton leg Mutton rack Dan jenis potongan daging bertulang lainnya 10 0204.23.00.00 --Daging tanpa tulang Lamb loin Lamb hind shank Lamb fore shank Lamb rump Lamb shank Lamb tenderloin Lamb eye of shortloin Lamb shortloin Mutton loin Mutton tenderloin Mutton trunk boneless Mutton trunk meat Dan jenis potongan daging tanpa tulang lainnya 11 0204.30.00.00 -Karkas dan setengah karkas dari biri-biri Lamb carcass Lamb half carcass No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN 1 2 3 4 muda, beku Mutton carcass Mutton half carcass Hogget carcass Hogget half carcass -Daging lainnya dari biri-biri, beku : 12 0204.41.00.00 --Karkas dan setengah karkas Lamb carcass Lamb half carcass Mutton carcass Mutton half carcass Hogget carcass Hogget half carcass 13 0204.42.00.00 --Potongan daging lainnya, bertulang Lamb rack. Lamb leg Mutton leg Mutton rack Dan jenis potongan daging bertulang lainnya 14 0204.43.00.00 --Daging tanpa tulang Lamb loin Lamb hind shank Lamb fore shank Lamb rump Lamb shank Lamb tenderloin Lamb eye of shortloin Lamb shortloin Mutton loin Mutton tenderloin Mutton trunk boneless Mutton trunk meat Dan jenis potongan daging tanpa tulang lainnya 15 Ex. 0204.50.00.00 - Daging Kambing Goat carcass Half goat carcass Goat leg Goat loin Goat six way cut Goat forequarter Dan jenis potongan daging tanpa tulang No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN 1 2 3 4 dan bertulang lainnya 02.07 Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas pada pos 01.05, segar, dingin atau beku. - Dari ayam spesies Gallus domesticus : 16 Ex.0207.11.00 .00 --Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin Karkas Ayam utuh segar dingin 17 Ex.0207.12.00 .00 --Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku Karkas Ayam utuh beku - Dari kalkun : 18 Ex.0207.24.00 .00 --Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin Karkas Kalkun utuh segar dingin 19 Ex.0207.25.00 .00 --Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku Karkas Kalkun utuh beku - Dari bebek: 20 Ex. 0207.41.00.00 --Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin Karkas bebek utuh segar dingin 21 Ex. 0207.42.00.00 --Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku Karkas bebek utuh beku 22 Ex. 0207.43.00.00 --Hati berlemak, segar atau dingin Hanya dari hati bebek (foie gras) 23 Ex. 0207.43.00.00 --Lain-lain, beku Hanya dari hati bebek (foie gras) 02.08 Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku. 24 Ex. 0208.90.90.00 --Lain-lain Karkas Kangguru Setengah karkas kanguru Daging Kangguru Karkas Rusa No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN 1 2 3 4 Setengah karkas rusa Daging Rusa II. PRODUK DAGING OLAHAN 16.01 Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini. 1. Ex. 1601.00.10.00 - Dalam kemasan kedap udara Sosis dan produk semacamnya,berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini. 2. Ex. 1601.00.90.00 - Lain-lain Sosis dan produk semacamnya,berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini. 16.02 Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan 16.02.10 - Olahan homogen: 3. Ex.1602.10.10 .00 -- Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara Dari daging babi 4. Ex. 1602.10.90.00 -- Lain-lain Hanya dari daging ruminansia besar/kecil 5. Ex. 1602.20.00.00 - Dari hati binatang Hanya dari hati bebek (foi graf) - Dari Babi: 1602.41 -- Paha dan potongannya: 6. 1602.41.10.00 Dalam kemasan kedap udara 7. 1602.41.90.00 --- Lain-lain 1602.42 -- Bahu dan potongannya: 8. 1602.42.10.00 Dalam kemasan kedap udara 9. 1602.42.90.00 --- Lain-lain 1602.49 -- Lain-lain, termasuk No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN 1 2 3 4 campuran: --- Luncheon meat: 10 1602.49.11.00 Dalam kemasan kedap udara 11 1602.49.19.00 ---- Lain-lain --- Lain-lain : 12 1602.49.91.00 Dalam kemasan kedap udara 13 1602.49.99.00 ---- Lain-lain 14 1602.50.00.00 - Dari binatang jenis lembu 1602.90 - Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang: 15 1602.90.10.00 -- Kari domba, dalam kemasan kedap udara. 16 Ex. 1602.90.90.00 -- Lain-lain Kecuali olahan sisa daging dan darah MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 58/Permentan/PK.210/11/2015 TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU OLAHANNYAKE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KARKAS DAN DAGING POTONGAN SEKUNDER (SECONDARY CUT) DARI JENIS LEMBU YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA No POS TARIF/HS URAIAN BARANG KETERANGAN Kategori daging Jenis item potongan (internasional) Jenis item potongan (nama INDONESIA) 1 2 3 4 5 6 I KARKAS DAN DAGING POTONGAN SEKUNDER DARI JENIS LEMBU 02.01 Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin. 1 0201.10.00. 00 - Karkas dan setengah karkas 2 Ex. 0201.30.00. 00 -Potongan daging lainnya, tanpa tulang (boneless) Potongan Sekunder (Secondary Cuts) Knucle Topside/inside Silverside Outside Chuck Blade/clod Daging kelapa Penutup utuh Pendasar utuh Pendasar dengan gandik Sampil kecil Sandung lamur atas 02.02 Daging binatang jenis lembu, beku. No POS TARIF/HS URAIAN BARANG KETERANGAN Kategori daging Jenis item potongan (internasional) Jenis item potongan (nama INDONESIA) 1 2 3 4 5 6 3. 0202.10.00. 00 -Karkas dan setengah karkas 4. Ex. 0202.30.00. 00 -Daging tanpa tulang (Boneless) Potongan Sekunder (Secondary Cuts) Knucle Topside/inside Silverside Outside Chuck Blade/clod Daging kelapa Penutup utuh Pendasar utuh Pendasar dengan gandik Sampil Sampil kecil MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN

(1) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Pelaku Usaha, BUMN, dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus dilengkapi persyaratan: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan perusahaan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); d. surat tanda daftar atau izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; e. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; f. NKV; g. API (Angka Pengenal Importir); h. surat keterangan bermaterai kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin (cold storage) dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap saji yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk; i. rekomendasi dinas provinsi; j. mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang kesehatan masyarakat veteriner, dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan; k. laporan realisasi pemasukan periode sebelumnya; l. bukti penyerapan daging sapi lokal telah diverifikasi oleh dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota asal daging sapi lokal; dan m. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah. (2) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Lembaga Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus dilengkapi persyaratan: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan Lembaga Sosial; b. akta pendirian Lembaga Sosial dan perubahannya yang terakhir; c. penetapan sebagai Lembaga Sosial dari instansi berwenang; d. keterangan pemberian hibah dari Negara Asal; e. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (cold storage) yang telah memiliki NKV dan dokter hewan penanggung jawab teknis; f. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan karkas, daging, dan/atau olahannya; g. keterangan calon penerima; dan h. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah. (3) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus dilengkapi persyaratan: a. identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan; b. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (cold storage); c. surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan; dan d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Peraturan Menteri Nomor 58-permentan-pk-210-11-2015 Tahun 2015 tentang PEMASUKAN KARKAS DAGING, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB IV

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB V

Pasal 38

BAB VI

Pasal 39

BAB VII

Pasal 40

Pasal 41