PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 57-permentan-pk-110-11-2015 Tahun 2015 tentang PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 57-permentan-pk-110-11-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang diolah maupun yang belum diolah. 2. Bahan Pakan Asal Tumbuhan adalah bahan yang berasal dari tumbuhan baik yang diolah maupun yang belum diolah. 3. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. 4. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 5. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari wilayah Negara Republik INDONESIA ke luar negeri. 6. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut RP-I adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memasukkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 7. Rekomendasi Pengeluaran yang selanjutnya disebut RP-II adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mengeluarkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari wilayah Negara Republik INDONESIA ke luar negeri. 8. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 9. Unit Usaha Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu tempat di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi Bahan Pakan Asal Tumbuhan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial. 10. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan. 11. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah semua OPT yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 12. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus Bahan Pakan Asal Tumbuhan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung. 13. Label adalah tanda berupa gambar, tulisan, atau bentuk lain yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah Negara Asal yang menerangkan keaslian produk. 14. Cemaran adalah masuknya atau kejadian adanya suatu bahaya (hazard) kimiawi, biologis, fisik, dan/atau mikroorganisme pathogen pada Bahan Pakan Asal Tumbuhan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan. 15. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit kerja eselon I pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pakan. 16. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian. 17. Pelaku Usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha. (2) Pelaku Usaha dalam melakukan Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memperoleh RP-I dari Direktur Jenderal. (4) RP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjadi lampiran izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

(1) Direktur Jenderal dalam memberikan RP-I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Tim Analisis Kebutuhan. (2) Tim Analisis Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Karantina Pertanian, dan perguruan tinggi.

Pasal 6

Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dapat dimasukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan perusahaan; b. SIUP, API, TDP, dan NPWP perusahaan; c. akta pendirian perusahaan dan perubahannya; d. profil perusahaan (Company profile); e. rencana Pemasukan dan rencana pendistribusian Bahan Pakan Asal Tumbuhan untuk 1 (satu) tahun; f. surat pernyataan Pelaku Usaha bahwa Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimasukkan hanya untuk pembuatan pakan; g. surat pernyataan kesanggupan menyediakan gudang penyimpanan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan; h. laporan realisasi sebelumnya; dan i. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah. (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berlaku bagi pelaku usaha yang telah beberapa kali melakukan pemasukan. (4) Apabila terjadi perubahan dokumen administrasi harus dilaporkan dengan melampirkan dokumen perubahan.

Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi: a. Negara Asal; b. Unit Usaha; c. mutu dan keamanan; dan d. Kemasan dan Label.

Pasal 9

Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, harus bebas atau endemis dari OPT, OPTK dan/atau Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Pasal 10

(1) Bahan Pakan Asal Tumbuhan berasal dari negara berstatus endemis OPT, OPTK, dan/atau endemis PMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat disetujui sebagai Negara Asal Pemasukan setelah diberikan perlakuan. (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sertifikat perlakukan dan/atau dicantumkan kolom perlakuan pada phytosanitary certificate Negara Asal.

Pasal 11

(1) Dalam hal di Negara Asal terjadi wabah OPT, OPTK dan/atau PMK, Bahan Pakan Asal Tumbuhan dilarang dimasukkan. (2) Pelarangan Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 12

(1) Pernyataan status bebas, endemis OPT dan/atau OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan pernyataan status wabah OPT dan/atau OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan deklarasi International Plant Protection Comissions (IPPC). (2) Pernyataan status bebas atau endemis PMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan status wabah PMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan deklarasi oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia/WOAH/OIE.

Pasal 13

Persyaratan Unit Usaha pemasok Bahan Pakan Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus memenuhi paling sedikit menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan sesuai dengan pedoman budidaya tanaman yang baik (Good Agricultural Practices), dan/atau pedoman penanganan yang baik (Good Handling Practice) yang dibuktikan dengan sertifikat jaminan mutu.

Pasal 14

(1) Persyaratan mutu produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sesuai dengan Standar Nasional INDONESIA (SNI), atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang ditetapkan oleh Menteri. (2) SNI atau PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Persyaratan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c tidak melebihi ambang batas kandungan cemaran yang dibuktikan dengan certificate of analisys dari Negara Asal. (2) Ambang batas kandungan cemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Untuk stabilisasi pasokan Bahan Pakan Asal Tumbuhan di dalam negeri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat melakukan pemasukan. (2) BUMN yang melakukan Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penugasan dari Menteri BUMN. (3) Menteri BUMN dalam menugaskan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari Menteri.

Pasal 17

(1) Persyaratan Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d harus asli dari Negara Asal, sesuai standar internasional, di beri label, dan disegel. (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karung atau kontainer. (3) Kemasan dalam bentuk karung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai label yang ditulis dalam Bahasa INDONESIA dan Bahasa Inggris. (4) Label pada kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi mengenai: a. spesies atau kategori jenis Bahan Pakan Asal Tumbuhan; b. nama dan alamat perusahaan yang memproduksi; c. tanggal produksi; d. tanggal kadaluarsa; e. negara asal; f. negara tujuan; dan g. berat bersih/isi bersih. (5) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan pada produk curah.

Pasal 18

Kemasan dalam bentuk kontener sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus disegel oleh pejabat yang berwenang di Negara Asal, bernomor jelas, tetap utuh sampai di tempat Pemasukan, dan hanya boleh dibuka oleh pejabat fungsional karantina tumbuhan di tempat Pemasukan.

Pasal 19

(1) Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha. (2) Pelaku Usaha dalam melakukan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin pengeluaran dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam memberikan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memperoleh RP-II dari Direktur Jenderal. (4) Direktur Jenderal dalam menerbitkan RP-II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Tim Analisis Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 20

(1) Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan perusahaan; b. SIUP, API, TDP, dan NPWP perusahaan; c. akta pendirian perusahaan dan perubahannya; d. rencana Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan; dan e. penetapan tempat pelaksanaan tindakan karantina atau instalasi karantina dari Badan Karantina Pertanian. (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak berlaku bagi pelaku usaha yang telah melakukan beberapa kali melakukan pemasukan. (4) Apabila terjadi perubahan dokumen administrasi harus dilaporkan dengan melampirkan dokumen perubahan. (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan.

Pasal 21

Jenis Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dapat dikeluarkan, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Persyaratan Pemasukan

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dapat dimasukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi: a. Negara Asal; b. Unit Usaha; c. mutu dan keamanan; dan d. Kemasan dan Label.

Pasal 9

Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, harus bebas atau endemis dari OPT, OPTK dan/atau Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Pasal 22

Koreksi

(1) Untuk memperoleh RP-I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pelaku Usaha mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP secara online. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 23

Koreksi

Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja harus memberikan jawaban permohonan ditolak atau permohonan disetujui.

Pasal 24

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 jika persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak benar. (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan secara online.

Pasal 25

(1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 jika persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) telah dipenuhi dengan lengkap dan benar. (2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVTPP disampaikan kepada Direktur Jenderal secara online.

Pasal 26

Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus memberikan jawaban permohonan ditolak atau permohonan disetujui.

Pasal 27

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, jika tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha melalui Kepala PPVTPP disertai alasan penolakan secara online.

Pasal 28

(1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, jika memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan RP-I oleh Direktur Jenderal. (3) RP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: a. nomor Rekomendasi; b. nama, alamat pemohon, dan alamat tempat penyimpanan; c. nomor dan tanggal surat permohonan; d. Negara Asal; e. jenis dan jumlah Bahan Pakan Asal Tumbuhan beserta kode HS; f. tempat pemasukan; g. masa berlaku Rekomendasi; dan h. tujuan penggunaan. (4) Masa berlaku RP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkan. (5) RP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha melalui Kepala PPVTPP. (6) Kepala PPVTPP setelah menerima RP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja harus menyampaikan RP-I kepada Pelaku Usaha melalui INDONESIA National Single Window (INSW).

Pasal 29

(1) Penerbitan RP-I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan 4 (empat) periode dalam 1 (satu) tahun, sebagai berikut: a. periode kesatu berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Maret; b. periode kedua berlaku mulai tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni; c. periode ketiga berlaku mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September; dan d. periode keempat berlaku mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. (2) Permohonan RP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat satu bulan sebelum masa periode berlaku.

Pasal 30

Penerbitan RP-I pada setiap periode dilakukan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum masa periode berlaku.

Pasal 31

(1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh RP-I wajib merealisasikan Pemasukan sesuai dengan masa periodisasi. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak realisasi pemasukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala PPVTPP, secara online.

Pasal 32

Dalam hal di Negara Asal terjadi wabah sebagaimana dimaksud dalam 11, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pemasukan ulang dari negara lain yang bebas wabah OPT, OPTK dan PMK kepada Direktur Jenderal sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan, dengan melampirkan RP-I yang telah diterbitkan dan masih berlaku.

Pasal 33

(1) Untuk memperoleh RP-II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP secara online. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 34

Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja harus memberikan jawaban permohonan ditolak atau permohonan disetujui.

Pasal 35

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak benar. (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan secara online.

Pasal 36

(1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) telah dipenuhi dengan lengkap dan benar. (2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVTPP disampaikan kepada Direktur Jenderal secara online.

Pasal 37

Direktur Jenderal setelah menerima semua permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus memberikan jawaban permohonan ditolak atau permohonan disetujui.

Pasal 38

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan oleh Direktur Jenderal apabila tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5). (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha melalui Kepala PPVTPP disertai alasan penolakan secara online.

Pasal 39

(1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 apabila memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5). (2) Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan RP-II oleh Direktur Jenderal. (3) RP-II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha melalui Kepala PPVTPP secara online. (4) Kepala PPVTPP setelah menerima RP-II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja harus menyampaikan RP-II kepada Pelaku Usaha melalui INSW.

Pasal 40

(1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh RP-II wajib merealisasikan Pengeluaran sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam RP-II. (2) Pelaku Usaha yang telah melaksanakan kegiatan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan realisasi Pengeluaran dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak realisasi pemasukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala PPVTPP secara online.

BAB Kesatu

Tata Cara Pemasukan

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Penerbitan RP-I pada setiap periode dilakukan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum masa periode berlaku.

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kedua

Tata Cara Pengeluaran

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Koreksi

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2015 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 57/Permentan/PK.110/11/2015 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENIS BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO POS TARIF/HS URAIAN BARANG KETERANGAN 1 1005.90.90.00 Lain-lain Other (Jagung) 2 1006.40.10.00 Dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan Of a kind used for animal feed 3 1008.30.00.00 Biji Canary Canary seeds 4 1101.00.10.90 Lain-lain Other (Wheat Flour) 5 1102.90.00.90 Wheat flour 6 1102.90.90.00 Lain-lain Other (other) from Cereal flours other than of wheat or meslin 7 2303.10.90.00 Lain-lain Other (Corn Gluten Meal) 8 2303.30.00.00 Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan Brewing or distilling dregs and waste, Brewers Meal (Distilers Dried Grains With Solubles/DDGS) 9 2304.00.10.00 Tepung kedelai yang dihilangkan lemaknya, layak untuk konsumsi manusia Defatted soya bean flour, fit for human consumption (Soyabean Meal) 2304.00.90.00 Lain-lain Other/Defatted Soyabean Cake/ Soyabean Meal (Hipro/Lopo/Dehulled) 11 2306.41.10.00 Dari asam erusat rendah biji lobak Of low erucic acid rape seeds (Rapeseed/ Rapeseed Meal Extraction) 12 2306.41.20.00 Dari asam erusat rendah biji cotza Of low erucic acid colza seeds (Rapeseed) 13 2306.49.10.00 Dari biji Lobak lainnya Of other rape seeds (Guer Meal) 14 2306.49.20.00 Dari biji cotza lainnya Of other colza seeds (Guer Meal) 15 2309.90.20.00 Premix, supplement makanan atau tambahan makanan Premxes, feed supplements or feed additives 16 1214.10.00.00 Alfalfa Meal 17 1214.10.00.00 Alfalfa Leaf Meal 18 1003.90.00.00 Barley (other) 19 0713.39.90.00 Black Beans 20 1008.20.00.00 Broomcorn Millet 21 2306.50.00.00 Bungkil Kelapa/ Kopra 22 2306.60.00.00 Bungkil Kelapa Sawit 23 1005.90.90.00 Other (other) from Maize (Corn) 24 1108.12.00.00 Corn Starch 25 1008.30.0000 Canary Seeds 26 2308.40.000 Canola Cake 2302.50.0000 Caromic Seed 28 1507.10.00.00 (Crude) Soyabean Meal 29 2305.00.00.00 Defatted Ground Nut Cake 30 1101.00.10.10 Wheat Flour (Fortified) 31 1207.99.30.00 Flax Seed 32 1205.90.00.00 Guar Meal/Rapeseed/Biji Lobak 33 1204.00.00.00 Linseed 34 1214.90.00.00 Lupinseed 35 1008.29.00.00 Red Millet/Millet in Husk 36 1008.29.00.00 Red Brown Corn Millet/Millet in Husk 37 1008.10.00.00 Buckwheat 38 1102.90.00.90 Weat flour 49 1004.90.00.00 Oat Meal/Hulls 40 1004.90.00.00 Oat Grain 41 2306.30.00.00 Sunflowers (Seed/Meal/Striped/ Black Oil) 42 10.07.90.00.00 Grain Sorghum 43 2923.20.10.00 Soya Lecithin MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, AMRAN SULAIMAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 57/Permentan/PK.110/11/2015 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KLASIFIKASI KANDUNGAN NUTRISI BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN BERDASARKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DAN PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL (PTM) No Bahan Pakan Asal Tumbuhan Protein Kasar Serat Kasar Lemak Mineral Keterangan Ca P Min Maks Maks Maks Min % 1 Cottonseed Meal 40 13 4 0,2 1 Protein/Energi 2 Barley Grain 10 5 2 0,1 0,4 Energi 3 Oats Grain 10 12 5 0,1 0,3 Energi 4 Rye Grain 12 3 2 0,1 0,3 Energi 5 Triticale Grain 12 5 2 0,1 0,3 Energi 6 Sesame Seed Meal 38 7 8 2,5 1,3 Protein/Energi 7 Sorghum 8 3 3 0,5 0,2 Energi 8 Dedak Padi 12 11 15 0,04-0,3 0,6- 1,6 Energi/Lemak 9 Bungkil Kelapa 18 14 12 0,05-0,30 0,40- 0,75 Energi/Lemak No Bahan Pakan Asal Tumbuhan Protein Kasar Serat Kasar Lemak Mineral Keterangan Ca P Min Maks Maks Maks Min % 10 Jagung 7,5 3 Min 3,0 Energi 11 Corn Gulten Meal 60 2,5 3 Protein 12 DDGS 26 12 8 Protein/Energi 13 Bungkil Kedelai 46 6,5 Protein 14 Bungkil Kacang Tanah 46 12 Protein 15 Dedak Jagung 8,5 3 Min 4 Energi 16 Bungkil Inti Sawit 12 - Energi 17 Bungkil Jagung 14 6 Energi 18 Canary Seed 18 8,7 Energi 19 Linseed 21,9 34,6 Lemak 20 Proso Millet 12,3 1,7 Energi 21 Alfalfa 21,3 1,4 Protein 22 Canola Meal 37 12 4 1 1 Protein/Energi 23 Rapeseed Meal 35 12 7 1 1 Protein/Energi 24 Sunflower Seed Meal 30 24 2,5 0,5 1 Protein/Energi 25 Flax Seed 25 7 Min 35 0,2 0,5 Energi/Lemak Lupin Seed 33 17 10 0,2 0,6 Protein/Energi 27 Milled Seed 13 8 5 - - Energi MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, AMRAN SULAIMAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 57/Permentan/PK.110/11/2015 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA No Bahan CEMARAN FISIK KIMIA Okrat oksin (maks ppb) Pasir & Silica (mak s b/b) Silica (maks b/b) Pero xide (Meg /Kg) Fat Tannin BIOLOGI Butir Rusa k (Mak s %) Warna Lain (maks %) Benda Asing (maks %) Hair and Wool (mak s %) Aflatok sin (maks ppb) Salmo nella Shigell a 1 Cottonseed Meal 100 2 Sesame Seed Meal 200 3 Shorgum 3 4 Dedak Padi * 50 2 5 Bungkil Kelapa * 100 6 Jagung * 5 5 2 50 5 7 Corn Gluten Meal * 1 50 5 8 Corn Gluten Feed* 1 50 5 9 Homini * 1 50 5 10. DDGS 20 11. Bungkil Kedelai * 50 12. Bungkil Kacang Tanah * 200 13. Bungkil - No Bahan CEMARAN FISIK KIMIA Okrat oksin (maks ppb) Pasir & Silica (mak s b/b) Silica (maks b/b) Pero xide (Meg /Kg) Fat Tannin BIOLOGI Butir Rusa k (Mak s %) Warna Lain (maks %) Benda Asing (maks %) Hair and Wool (mak s %) Aflatok sin (maks ppb) Salmo nella Shigell a Jagung * • *SNI MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, AMRAN SULAIMAN LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 57/Permentan/PK.110/11/2015 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENIS BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN YANG DAPAT DIKELUARKAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO JENIS BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN KODE HS 1 Jagung 1005.90.90.00 2 Onggok - 3 Bungkil Inti Sawit 2306 60 00 00 4 Gaplek 1002 90 90 00 5 Sorghum 1007 90 00 00 6 Powder fat (crude palm oil) - 7 Pucuk tebu - MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, AMRAN SULAIMAN