PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2019 tentang TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA DARI NEGARA TERTULAR PENYAKIT HAWAR DAUN HEVEA AMERIKA SELATAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 55 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik INDONESIA. 2. Penyakit Hawar Daun Hevea Amerika Selatan (American Leaf Blight /SALB) yang selanjutnya disebut Penyakit Hawar Daun Hevea adalah penyakit pada tanaman karet (Hevea spp.) dan dapat menular pada media pembawa selain tanaman karet, yang disebabkan oleh cendawan Microcyclus ulei. 3. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/ atau benda lain yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. 4. Benih Tumbuhan yang selanjutnya disebut Benih adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tumbuhan. 5. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di negara atau area asal/pengirim/transit yang menyatakan bahwa tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan yang tercantum di dalamnya bebas dari organisme pengganggu tumbuhan, organisme pengganggu tumbuhan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina Golongan I, organisme pengganggu tumbuhan karantina Golongan II, dan organisme pengganggu tumbuhan penting serta telah memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan yang ditetapkan dan/atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan. 6. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Reekspor adalah Sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang digunakan untuk menyatakan kesehatan media pembawa setelah dilakukan penggantian kemasan benih Hevea spp. di negara antara. 7. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyebrangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat- tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa. 8. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran atau transit Media Pembawa. 9. Alat Angkut adalah semua moda transportasi darat, air, maupun udara, termasuk peti kemas, yang dipergunakan untuk melalulintaskan Media Pembawa. 10. Negara Antara adalah negara bebas Penyakit Hawar Daun Hevea yang dijadikan sebagai tempat penggantian kemasan benih Hevea spp. yang dikirim dari negara asal ke negara tujuan. 11. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Karantina Tumbuhan.

BAB III

PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 wajib: a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary Certificate) dari negara asal; b. melalui Tempat Pemasukan yang telah ditetapkan; c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di Tempat Pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan. (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemasukan Benih Hevea spp. harus: a. dilengkapi surat izin pemasukan dari Menteri Pertanian; b. berasal dari area yang bebas Penyakit Hawar Daun Hevea, kecuali dalam bentuk kultur jaringan; c. diberi perlakuan di negara asal, kecuali dalam bentuk kultur jaringan; dan d. mengganti kemasan di Negara Antara paling sedikit 1 (satu) kali. (3) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemasukan Media Pembawa berupa Benih selain Hevea spp. harus: a. dilengkapi surat izin pemasukan dari Menteri Pertanian; dan b. diberi perlakuan di negara asal. (4) Tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Area bebas Penyakit Hawar Daun Hevea di suatu negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri Pertanian. (2) Penetapan area bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Keterangan berasal dari area bebas Penyakit Hawar Daun Hevea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b wajib dicantumkan dalam kolom keterangan tambahan (Additional Declaration) pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan. (2) Keterangan telah diberikan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c atau ayat (3) huruf b harus: a. dicantumkan dalam kolom perlakuan pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan; dan b. dilampirkan sertifikat perlakuan. (3) Keterangan telah dilakukan penggantian kemasan di Negara Antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dinyatakan dalam Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Reekspor.

BAB IV

TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Benih yang dimasukan ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan. (2) Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan.

Pasal 11

Koreksi

Terhadap pemasukan Media Pembawa berupa Benih Hevea spp. dan Benih selain Hevea spp. dari negara tertular Penyakit Hawar Daun Hevea dilakukan Tindakan pemeriksaan administratif di Tempat Pemasukan.

Pasal 12

Dalam hal hasil pemeriksaan administratif Benih Hevea spp. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terbukti: a. tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan tindakan penahanan; b. tidak melalui Tempat Pemasukan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan tindakan penolakan; c. tidak dilaporkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilakukan tindakan penahanan; d. tidak dilengkapi surat izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan tindakan penahanan; e. tidak berasal dari area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan tindakan penolakan; f. tidak diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan tindakan penolakan; atau g. tidak dilakukan penggantian Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilakukan tindakan perlakuan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pemeriksaan administratif Benih Hevea spp. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan administratif Benih selain Hevea spp.

Pasal 14

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terbukti Benih Hevea spp. memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 9, dilakukan tindakan pengasingan dan pengamatan. (2) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lembaga penelitian milik pemerintah. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terbukti Benih selain Hevea spp. memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) dan/atau Pasal 9 ayat (2), dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan.

Pasal 15

(1) Terhadap pemasukan Media Pembawa Benih Hevea spp. selain bentuk biji dan/atau kultur jaringan dari negara tertular Penyakit Hawar Daun Hevea, dilakukan tindakan: a. penolakan, dalam hal Media Pembawa masih berada di atas Alat Angkut; atau b. pemusnahan, dalam hal Media Pembawa telah diturunkan dari Alat Angkut. (2) Pemilik atau kuasanya harus mengeluarkan Media Pembawa yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari wilayah negara Republik INDONESIA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan. (3) Apabila melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Media Pembawa dilakukan tindakan pemusnahan.

Pasal 16

Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Tumbuhan.

Pasal 17

(1) Terhadap orang, Alat Angkut, peralatan, dan pembungkus yang diketahui atau diduga membawa Penyakit Hawar Daun Hevea Amerika Selatan dapat dikenai tindakan perlakuan di Tempat Pemasukan. (2) Pengenaan tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk terhadap barang bawaan berupa koper, pakaian, sepatu dan bungkusan. (3) Tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Benih

Pasal 11

Koreksi

Terhadap pemasukan Media Pembawa berupa Benih Hevea spp. dan Benih selain Hevea spp. dari negara tertular Penyakit Hawar Daun Hevea dilakukan Tindakan pemeriksaan administratif di Tempat Pemasukan.

Pasal 12

Koreksi

Dalam hal hasil pemeriksaan administratif Benih Hevea spp. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terbukti: a. tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan tindakan penahanan; b. tidak melalui Tempat Pemasukan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan tindakan penolakan; c. tidak dilaporkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilakukan tindakan penahanan; d. tidak dilengkapi surat izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan tindakan penahanan; e. tidak berasal dari area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan tindakan penolakan; f. tidak diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan tindakan penolakan; atau g. tidak dilakukan penggantian Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilakukan tindakan perlakuan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pemeriksaan administratif Benih Hevea spp. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan administratif Benih selain Hevea spp.

Pasal 14

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terbukti Benih Hevea spp. memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 9, dilakukan tindakan pengasingan dan pengamatan. (2) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lembaga penelitian milik pemerintah. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terbukti Benih selain Hevea spp. memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) dan/atau Pasal 9 ayat (2), dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan.

Pasal 15

(1) Terhadap pemasukan Media Pembawa Benih Hevea spp. selain bentuk biji dan/atau kultur jaringan dari negara tertular Penyakit Hawar Daun Hevea, dilakukan tindakan: a. penolakan, dalam hal Media Pembawa masih berada di atas Alat Angkut; atau b. pemusnahan, dalam hal Media Pembawa telah diturunkan dari Alat Angkut. (2) Pemilik atau kuasanya harus mengeluarkan Media Pembawa yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari wilayah negara Republik INDONESIA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan. (3) Apabila melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Media Pembawa dilakukan tindakan pemusnahan.

Pasal 16

Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Tumbuhan.

Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2019 tentang TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA DARI NEGARA TERTULAR PENYAKIT HAWAR DAUN HEVEA AMERIKA SELATAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21