PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 55-permentan-kr-040-11-2016 Tahun 2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan

PERMEN Nomor 55-permentan-kr-040-11-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 6

(1) Pemasukan PSAT untuk diedarkan harus memenuhi keamanan PSAT. (2) Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cemaran kimia dan cemaran biologi yang tidak melampaui batas maksimum. (3) Cemaran kimia, cemaran biologi, dan batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta jenis PSAT tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berasal dari negara yang memiliki: a. sistem pengawasan keamanan PSAT diakui; atau b. laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi.

Pasal 8

(1) Pemasukan PSAT berasal dari negara yang memiliki sistem pengawasan keamanan PSAT diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib disertai keterangan PSAT (prior notice). (2) Pemasukan PSAT berasal dari negara yang memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, wajib disertai: a. keterangan PSAT (prior notice); dan b. sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis).

Pasal 9

Dalam hal Pemasukan PSAT berasal dari negara selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib disertai: a. keterangan PSAT (prior notice); dan b. sertifikat keamanan pangan.

Pasal 10

(1) Keterangan PSAT (prior notice) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dan Pasal 9 huruf a diterbitkan oleh eksportir di negara asal. (2) Dalam hal eksportir tidak berada di negara asal, keterangan PSAT (prior notice) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh kuasanya di negara asal. (3) Keterangan PSAT (prior notice) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format-1.

Pasal 11

(1) Dalam hal PSAT transit di suatu negara dan terjadi pengurangan volume PSAT, Pemasukan PSAT dari: a. negara yang memiliki sistem pengawasan keamanan PSAT diakui, wajib disertai keterangan PSAT (prior notice) dan keterangan PSAT transit (prior notice for transit); b. negara yang memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi, wajib disertai keterangan PSAT (prior notice), sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis), dan keterangan PSAT transit (prior notice for transit); atau c. negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT belum diakui atau memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT belum diregistrasi, wajib disertai keterangan PSAT (prior notice), sertifikat keamanan pangan, dan keterangan PSAT transit (prior notice for transit). (2) Keterangan PSAT transit (prior notice for transit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh eksportir di negara transit. (3) Dalam hal eksportir tidak berada di negara transit, keterangan PSAT transit (prior notice for transit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh kuasanya di negara transit. (4) Keterangan PSAT transit (prior notice for transit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format-2.

Pasal 12

(1) Keterangan PSAT (prior notice) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan keterangan PSAT transit (prior notice for transit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib disampaikan oleh eksportir atau kuasanya secara online melalui portal resmi Badan Karantina Pertanian atau secara manual. (2) Penyampaian keterangan PSAT (prior notice) dan keterangan PSAT transit (prior notice for transit) secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan kode khusus (barcode).

Pasal 13

(1) Sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diterbitkan oleh laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi. (2) Sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Inggris memuat paling kurang: a. identitas PSAT; b. identitas pemilik; c. identitas kiriman (consignment); d. tanggal pengujian; e. metode pengujian; f. nomor dan tanggal sertifikat; dan g. hasil pengujian. (3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g harus lebih kecil atau sama dengan batas maksimum residu dan/atau cemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 14

(1) Sertifikat keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b menggunakan bahasa Inggris dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi atau otoritas kompeten keamanan PSAT dari negara asal. (2) Sertifikat keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi atau otoritas kompeten keamanan PSAT dari negara asal yang menyatakan bahwa PSAT aman dan layak dikonsumsi.

BAB IV

PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN DAN REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PSAT SUATU NEGARA

Pasal 15

Suatu negara dapat diakui sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a jika telah memiliki dan menerapkan kebijakan mengenai cara: a. budi daya yang baik (Good Agriculture Practices/GAP); dan b. penanganan yang baik (Good Handling Practices/GHP).

Pasal 16

(1) Otoritas kompeten keamanan PSAT atau perwakilan pemerintah negara asal mengajukan permohonan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian, sesuai dengan Format-3. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan informasi mengenai sistem pengawasan keamanan PSAT negara pemohon. (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. kebijakan keamanan pangan; b. jenis PSAT yang diajukan; c. tempat produksi yang menerapkan GAP; d. tempat penanganan yang menerapkan GHP; e. sistem monitoring keamanan PSAT; f. hasil monitoring keamanan PSAT paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir; g. daftar laboratorium penguji keamanan PSAT; h. lembaga berwenang, antara lain otoritas kompeten, lembaga yang MENETAPKAN kebijakan keamanan pangan, lembaga yang melakukan survei keamanan pangan, dan lembaga sertifikasi produk; i. sistem sertifikasi ekspor PSAT; dan j. tempat pengeluaran di negara asal. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengkajian oleh Tim Pengkajian dan Verifikasi Pengakuan.

Pasal 17

(1) Pengkajian dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3). (2) Apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak sesuai, pemohon harus memenuhi kesesuaian paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaksesuaian; atau b. sesuai, dilakukan verifikasi lapang. (3) Pemberitahuan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada negara pemohon disertai alasan ketidaksesuaian, sesuai dengan Format-4. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dipenuhi, permohonan pengakuan dianggap ditarik kembali.

Pasal 18

(1) Verifikasi lapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b untuk memastikan kesesuaian informasi dengan praktik sistem pengawasan keamanan PSAT. (2) Hasil verifikasi lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi Pengakuan.

Pasal 19

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan untuk menilai hasil verifikasi lapang. (2) Apabila dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan: a. ketidaksesuaian minor, otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal melakukan tindakan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaksesuaian; b. ketidaksesuaian major, oleh Tim Evaluasi Pengakuan direkomendasikan kepada Menteri untuk dilakukan penolakan; atau c. kesesuaian, oleh Tim Evaluasi Pengakuan direkomendasikan kepada Menteri untuk dapat ditetapkan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT. (3) Pemberitahuan ketidaksesuaian minor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada negara pemohon disertai alasan ketidaksesuaian, sesuai dengan Format-5. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, negara asal: a. dapat memperbaiki ketidaksesuaian minor, oleh Tim Evaluasi Pengakuan direkomendasikan kepada Menteri untuk dapat ditetapkan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT; atau b. tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian minor, oleh Tim Evaluasi Pengakuan direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk dilakukan penolakan.

Pasal 20

(1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf b disampaikan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada otoritas kompeten keamanan PSAT atau perwakilan pemerintah negara asal disertai alasan penolakan, sesuai dengan Format-6. (2) Penetapan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri, sesuai dengan Format-7.

Pasal 21

(1) Penetapan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang. (3) Permohonan perpanjangan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku pengakuan. (4) Apabila permohonan perpanjangan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai permohonan pengakuan baru.

Pasal 22

Tata cara pengakuan dan perpanjangan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Laboratorium penguji keamanan PSAT yang diajukan untuk diregistrasi harus terakreditasi oleh lembaga kompeten negara asal atau lembaga kompeten internasional pada ruang lingkup pengujian cemaran kimia dan/atau cemaran biologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 24

(1) Otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal mengajukan permohonan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian, sesuai dengan Format-8. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi informasi: a. profil otoritas kompeten keamanan PSAT dari negara asal, meliputi nama lembaga, alamat, contact person, struktur organisasi; b. profil lembaga kompeten yang mengakreditasi laboratorium penguji keamanan pangan di negara asal, meliputi nama lembaga, alamat, contact person, struktur organisasi; c. profil laboratorium penguji, meliputi nama laboratorium, alamat, stuktur organisasi, contact person, ruang lingkup pengujian, metode pengujian, salinan sertifikat akreditasi yang masih berlaku; d. daftar jenis bahan aktif pestisida yang digunakan dan yang sudah tidak digunakan di negara asal; dan e. mekanisme pengawasan oleh otoritas kompeten keamanan PSAT dari negara asal terhadap laboratorium penguji keamanan pangan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengkajian oleh Tim Pengkajian dan Verifikasi Registrasi.

Pasal 25

(1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian informasi yang disampaikan oleh otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal. (2) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata informasi tidak lengkap, tidak benar, atau tidak sesuai, permohonan registrasi ditolak. (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal disertai alasan penolakan, sesuai dengan Format-9.

Pasal 26

Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ternyata informasi yang disampaikan lengkap, benar, dan sesuai: a. dilakukan verifikasi kompetensi laboratorium penguji keamanan PSAT di negara asal oleh Tim jika diperlukan; atau b. direkomendasikan oleh Tim kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk dapat ditetapkan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT.

Pasal 27

(1) Apabila hasil verifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, ditemukan: a. ketidaksesuaian minor, otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal melakukan tindakan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaksesuaian; b. ketidaksesuaian major, oleh Tim direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk dilakukan penolakan disertai alasan penolakan, sesuai dengan Format-9; atau c. kesesuaian, oleh Tim direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk dapat ditetapkan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT. (2) Pemberitahuan ketidaksesuaian minor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal, sesuai dengan Format-10. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, negara asal: a. dapat memperbaiki ketidaksesuaian minor, oleh Tim direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk dapat ditetapkan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT; atau b. tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian minor, oleh Tim direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk dilakukan penolakan disertai alasan penolakan, sesuai dengan Format-9.

Pasal 28

(1) Penetapan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, Pasal 27 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri, sesuai dengan Format-11. (2) Penetapan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan daftar laboratorium penguji, jenis PSAT, dan parameter uji masing-masing jenis PSAT.

Pasal 29

(1) Penetapan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang. (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku registrasi. (4) Apabila permohonan perpanjangan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai permohonan registrasi baru.

Pasal 30

Tata cara registrasi dan perpanjangan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT suatu negara tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

(1) Tim Pengkajian dan Verifikasi Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Tim Evaluasi Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. (2) Tim Pengkajian dan Verifikasi Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri. (3) Masa keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama 3 (tiga) tahun.

BAB Kedua

Tata Cara Pengakuan

Pasal 16

(1) Otoritas kompeten keamanan PSAT atau perwakilan pemerintah negara asal mengajukan permohonan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian, sesuai dengan Format-3. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan informasi mengenai sistem pengawasan keamanan PSAT negara pemohon. (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. kebijakan keamanan pangan; b. jenis PSAT yang diajukan; c. tempat produksi yang menerapkan GAP; d. tempat penanganan yang menerapkan GHP; e. sistem monitoring keamanan PSAT; f. hasil monitoring keamanan PSAT paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir; g. daftar laboratorium penguji keamanan PSAT; h. lembaga berwenang, antara lain otoritas kompeten, lembaga yang MENETAPKAN kebijakan keamanan pangan, lembaga yang melakukan survei keamanan pangan, dan lembaga sertifikasi produk; i. sistem sertifikasi ekspor PSAT; dan j. tempat pengeluaran di negara asal. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengkajian oleh Tim Pengkajian dan Verifikasi Pengakuan.

Pasal 17

(1) Pengkajian dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3). (2) Apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak sesuai, pemohon harus memenuhi kesesuaian paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaksesuaian; atau b. sesuai, dilakukan verifikasi lapang. (3) Pemberitahuan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada negara pemohon disertai alasan ketidaksesuaian, sesuai dengan Format-4. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dipenuhi, permohonan pengakuan dianggap ditarik kembali.

Pasal 18

(1) Verifikasi lapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b untuk memastikan kesesuaian informasi dengan praktik sistem pengawasan keamanan PSAT. (2) Hasil verifikasi lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi Pengakuan.

Pasal 19

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan untuk menilai hasil verifikasi lapang. (2) Apabila dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan: a. ketidaksesuaian minor, otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal melakukan tindakan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaksesuaian; b. ketidaksesuaian major, oleh Tim Evaluasi Pengakuan direkomendasikan kepada Menteri untuk dilakukan penolakan; atau c. kesesuaian, oleh Tim Evaluasi Pengakuan direkomendasikan kepada Menteri untuk dapat ditetapkan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT. (3) Pemberitahuan ketidaksesuaian minor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada negara pemohon disertai alasan ketidaksesuaian, sesuai dengan Format-5. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, negara asal: a. dapat memperbaiki ketidaksesuaian minor, oleh Tim Evaluasi Pengakuan direkomendasikan kepada Menteri untuk dapat ditetapkan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT; atau b. tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian minor, oleh Tim Evaluasi Pengakuan direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk dilakukan penolakan.

Pasal 20

(1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf b disampaikan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada otoritas kompeten keamanan PSAT atau perwakilan pemerintah negara asal disertai alasan penolakan, sesuai dengan Format-6. (2) Penetapan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri, sesuai dengan Format-7.

Pasal 21

(1) Penetapan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang. (3) Permohonan perpanjangan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku pengakuan. (4) Apabila permohonan perpanjangan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai permohonan pengakuan baru.

Pasal 22

Tata cara pengakuan dan perpanjangan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Keempat

Tata Cara Registrasi

Pasal 24

(1) Otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal mengajukan permohonan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian, sesuai dengan Format-8. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi informasi: a. profil otoritas kompeten keamanan PSAT dari negara asal, meliputi nama lembaga, alamat, contact person, struktur organisasi; b. profil lembaga kompeten yang mengakreditasi laboratorium penguji keamanan pangan di negara asal, meliputi nama lembaga, alamat, contact person, struktur organisasi; c. profil laboratorium penguji, meliputi nama laboratorium, alamat, stuktur organisasi, contact person, ruang lingkup pengujian, metode pengujian, salinan sertifikat akreditasi yang masih berlaku; d. daftar jenis bahan aktif pestisida yang digunakan dan yang sudah tidak digunakan di negara asal; dan e. mekanisme pengawasan oleh otoritas kompeten keamanan PSAT dari negara asal terhadap laboratorium penguji keamanan pangan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengkajian oleh Tim Pengkajian dan Verifikasi Registrasi.

Pasal 25

(1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian informasi yang disampaikan oleh otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal. (2) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata informasi tidak lengkap, tidak benar, atau tidak sesuai, permohonan registrasi ditolak. (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal disertai alasan penolakan, sesuai dengan Format-9.

Pasal 26

Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ternyata informasi yang disampaikan lengkap, benar, dan sesuai: a. dilakukan verifikasi kompetensi laboratorium penguji keamanan PSAT di negara asal oleh Tim jika diperlukan; atau b. direkomendasikan oleh Tim kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk dapat ditetapkan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT.

Pasal 27

(1) Apabila hasil verifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, ditemukan: a. ketidaksesuaian minor, otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal melakukan tindakan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaksesuaian; b. ketidaksesuaian major, oleh Tim direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk dilakukan penolakan disertai alasan penolakan, sesuai dengan Format-9; atau c. kesesuaian, oleh Tim direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk dapat ditetapkan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT. (2) Pemberitahuan ketidaksesuaian minor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal, sesuai dengan Format-10. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, negara asal: a. dapat memperbaiki ketidaksesuaian minor, oleh Tim direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk dapat ditetapkan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT; atau b. tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian minor, oleh Tim direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk dilakukan penolakan disertai alasan penolakan, sesuai dengan Format-9.

Pasal 28

(1) Penetapan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, Pasal 27 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri, sesuai dengan Format-11. (2) Penetapan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan daftar laboratorium penguji, jenis PSAT, dan parameter uji masing-masing jenis PSAT.

Pasal 29

(1) Penetapan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang. (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku registrasi. (4) Apabila permohonan perpanjangan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai permohonan registrasi baru.

Pasal 30

Tata cara registrasi dan perpanjangan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT suatu negara tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

(1) Tim Pengkajian dan Verifikasi Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Tim Evaluasi Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. (2) Tim Pengkajian dan Verifikasi Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri. (3) Masa keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama 3 (tiga) tahun.

BAB V

PENGAWASAN PEMASUKAN

Pasal 32

(1) Pengawasan keamanan PSAT di Tempat Pemasukan dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan. (2) Pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan tindakan karantina tumbuhan.

Pasal 51

(1) Monitoring dilakukan untuk memastikan persyaratan keamanan PSAT Negara Republik INDONESIA dipenuhi oleh: a. negara yang memiliki sistem pengawasan keamanan PSAT diakui; b. negara yang memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi; dan c. negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT belum diakui atau memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT belum diregistrasi. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan pertimbangan: a. jumlah dan jenis PSAT; b. negara asal; c. informasi keamanan pangan; dan/atau d. rekam jejak kepatuhan. (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan: a. jumlah dan jenis PSAT; b. negara asal; c. laboratorium penguji; d. informasi keamanan pangan; dan/atau e. rekam jejak kepatuhan. (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan pertimbangan: a. jumlah dan jenis PSAT; b. negara asal; c. ketaatan eksportir/importir PSAT; d. informasi keamanan pangan; e. periode waktu Pemasukan PSAT; f. frekuensi Pemasukan PSAT; dan/atau g. rekam jejak kepatuhan. (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu pada saat Pemasukan PSAT, melalui pengujian kandungan cemaran kimia dan/atau cemaran biologi. (6) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian berdasarkan penugasan dari Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 52

(1) Dalam melakukan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan pengambilan contoh di tempat pemilik. (2) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengujian kandungan cemaran. (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di laboratorium yang ditetapkan oleh Menteri atau laboratorium terakreditasi. (4) Laboratorium yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

Dalam hal hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), kandungan cemaran kimia dan/atau cemaran biologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melampaui batas maksimum, dilakukan notifikasi ketidaksesuaian (notification of non compliance).

Pasal 54

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan terhadap PSAT yang telah dilakukan tindakan pembebasan.

Pasal 55

(1) Berdasarkan analisa risiko keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, monitoring dapat dilakukan terhadap jenis PSAT di luar Lampiran I. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian berdasarkan penugasan dari Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 56

(1) Penolakan Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, Pasal 34 ayat (2) huruf a, Pasal 35 huruf a, Pasal 36 ayat (2) huruf a, Pasal 37 ayat (3) huruf a dan ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2) huruf a, Pasal 41 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 44 ayat (2) huruf a, Pasal 45 ayat (3) huruf a dan ayat (5), Pasal 46 ayat (2) huruf a, Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (3), dan Pasal 48 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan mengeluarkan PSAT dari wilayah Negara Republik INDONESIA. (2) Penolakan Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik atau kuasanya oleh Petugas Karantina Tumbuhan dalam bentuk surat penolakan disertai dengan alasannya.

Pasal 57

(1) Apabila dalam jangka waktu setelah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), PSAT tidak dikeluarkan dari wilayah Negara Republik INDONESIA, dilakukan pemusnahan. (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan dan diterbitkan berita acara pemusnahan.

Pasal 58

Pelaksanaan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 menjadi tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

Pasal 59

Setiap ketidaksesuaian terhadap ketentuan persyaratan Pemasukan PSAT, Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian (notification of non compliance) kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, sesuai dengan Format-12.

BAB Kedua

Tata Cara Pengawasan Pemasukan

Pasal 33

(1) Pemilik atau kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan PSAT untuk keperluan Pengawasan keamanan PSAT kepada Petugas Karantina Tumbuhan di Tempat Pemasukan paling lambat pada saat kedatangan PSAT. (2) Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan PSAT (prior notice) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (3) Dalam hal Pemasukan PSAT: a. tidak disertai keterangan PSAT (prior notice), dilakukan penolakan; atau b. disertai keterangan PSAT (prior notice), dilakukan pemeriksaan identitas.

Pasal 34

(1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (prior notice) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (prior notice) dengan identitas pada kemasan dan/atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau b. sesuai antara keterangan PSAT (prior notice) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam hal PSAT, transit di suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a: a. tidak disertai keterangan PSAT (prior notice) dan/atau keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dilakukan penolakan; atau b. disertai keterangan PSAT (prior notice) dan keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dilakukan pemeriksaan identitas.

Pasal 36

(1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (prior notice) dan keterangan PSAT transit (prior notice for transit) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (prior notice) dan/atau keterangan PSAT transit (prior notice for transit) dengan identitas pada kemasan dan/atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau b. sesuai antara keterangan PSAT (prior notice) dan keterangan PSAT transit (prior notice for transit) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB 1

Tata Cara Pengawasan Pemasukan dari Negara yang Sistem Pengawasan Keamanan PSAT Diakui

Pasal 33

(1) Pemilik atau kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan PSAT untuk keperluan Pengawasan keamanan PSAT kepada Petugas Karantina Tumbuhan di Tempat Pemasukan paling lambat pada saat kedatangan PSAT. (2) Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan PSAT (prior notice) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (3) Dalam hal Pemasukan PSAT: a. tidak disertai keterangan PSAT (prior notice), dilakukan penolakan; atau b. disertai keterangan PSAT (prior notice), dilakukan pemeriksaan identitas.

Pasal 34

(1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (prior notice) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (prior notice) dengan identitas pada kemasan dan/atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau b. sesuai antara keterangan PSAT (prior notice) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam hal PSAT, transit di suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a: a. tidak disertai keterangan PSAT (prior notice) dan/atau keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dilakukan penolakan; atau b. disertai keterangan PSAT (prior notice) dan keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dilakukan pemeriksaan identitas.

Pasal 36

(1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (prior notice) dan keterangan PSAT transit (prior notice for transit) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (prior notice) dan/atau keterangan PSAT transit (prior notice for transit) dengan identitas pada kemasan dan/atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau b. sesuai antara keterangan PSAT (prior notice) dan keterangan PSAT transit (prior notice for transit) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Pemilik atau kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan PSAT untuk keperluan Pengawasan keamanan PSAT kepada Petugas Karantina Tumbuhan di Tempat Pemasukan paling lambat pada saat kedatangan PSAT. (2) Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan PSAT (prior notice) dan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (3) Dalam hal Pemasukan PSAT: a. tidak disertai keterangan PSAT (prior notice), dilakukan penolakan; b. tidak disertai sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis), dilakukan penahanan; atau c. disertai keterangan PSAT (prior notice) dan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis), dilakukan pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis). (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk memberikan kesempatan melengkapi sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis). (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis), dilakukan penolakan.

Pasal 38

(1) Pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk membuktikan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti: a. diterbitkan oleh laboratorium penguji yang tidak diregistrasi; dan/atau b. hasil uji melampaui batas maksimum residu atau cemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilakukan penolakan.

Pasal 39

Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan, sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan pemeriksaan identitas.

Pasal 40

(1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (prior notice) dan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (prior notice) dan/atau sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) dengan identitas pada kemasan dan/atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau b. sesuai antara keterangan PSAT (prior notice) dan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Dalam hal PSAT, transit di suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b: a. tidak disertai keterangan PSAT (prior notice) dan/atau keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dilakukan penolakan; b. tidak disertai sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis), dilakukan penahanan; atau c. disertai keterangan PSAT (prior notice), keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis), dilakukan pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis). (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk memberikan kesempatan guna melengkapi Sertifikat Hasil Uji (Certificate of Analysis), terhitung sejak diterimanya surat penahanan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis), dilakukan penolakan.

Pasal 42

(1) Pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk membuktikan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti: a. diterbitkan oleh laboratorium penguji yang tidak diregistrasi; dan/atau b. hasil uji melampaui batas maksimum residu atau cemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilakukan penolakan.

Pasal 43

Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan pemeriksaan identitas.

Pasal 44

(1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (prior notice), keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (prior notice), keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dan/atau sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) dengan identitas pada kemasan dan/atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau b. sesuai antara keterangan PSAT (prior notice), keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Tata Cara Pengawasan Pemasukan dari Negara yang Memiliki Laboratorium Penguji PSAT yang Telah Diregistrasi

Pasal 37

(1) Pemilik atau kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan PSAT untuk keperluan Pengawasan keamanan PSAT kepada Petugas Karantina Tumbuhan di Tempat Pemasukan paling lambat pada saat kedatangan PSAT. (2) Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan PSAT (prior notice) dan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (3) Dalam hal Pemasukan PSAT: a. tidak disertai keterangan PSAT (prior notice), dilakukan penolakan; b. tidak disertai sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis), dilakukan penahanan; atau c. disertai keterangan PSAT (prior notice) dan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis), dilakukan pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis). (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk memberikan kesempatan melengkapi sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis). (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis), dilakukan penolakan.

Pasal 38

(1) Pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk membuktikan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti: a. diterbitkan oleh laboratorium penguji yang tidak diregistrasi; dan/atau b. hasil uji melampaui batas maksimum residu atau cemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilakukan penolakan.

Pasal 39

Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan, sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan pemeriksaan identitas.

Pasal 40

(1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (prior notice) dan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (prior notice) dan/atau sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) dengan identitas pada kemasan dan/atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau b. sesuai antara keterangan PSAT (prior notice) dan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Dalam hal PSAT, transit di suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b: a. tidak disertai keterangan PSAT (prior notice) dan/atau keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dilakukan penolakan; b. tidak disertai sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis), dilakukan penahanan; atau c. disertai keterangan PSAT (prior notice), keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis), dilakukan pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis). (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk memberikan kesempatan guna melengkapi Sertifikat Hasil Uji (Certificate of Analysis), terhitung sejak diterimanya surat penahanan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis), dilakukan penolakan.

Pasal 42

(1) Pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk membuktikan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti: a. diterbitkan oleh laboratorium penguji yang tidak diregistrasi; dan/atau b. hasil uji melampaui batas maksimum residu atau cemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilakukan penolakan.

Pasal 43

Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan pemeriksaan identitas.

Pasal 44

(1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (prior notice), keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (prior notice), keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dan/atau sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) dengan identitas pada kemasan dan/atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau b. sesuai antara keterangan PSAT (prior notice), keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Pemilik atau kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan PSAT untuk keperluan Pengawasan keamanan PSAT kepada Petugas Karantina Tumbuhan di Tempat Pemasukan paling lambat pada saat kedatangan PSAT. (2) Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan PSAT (prior notice) dan sertifikat keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (3) Dalam hal Pemasukan PSAT: a. tidak disertai keterangan PSAT (prior notice), dilakukan penolakan; b. tidak disertai sertifikat keamanan pangan, dilakukan penahanan; atau c. disertai keterangan PSAT (prior notice) dan sertifikat keamanan pangan, dilakukan pemeriksaan identitas. (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat penahanan untuk memberikan kesempatan melengkapi sertifikat keamanan pangan. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi sertifikat keamanan pangan, dilakukan penolakan.

Pasal 46

(1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (prior notice) dan sertifikat keamanan pangan dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (prior notice) dan/atau sertifikat keamanan pangan dengan identitas pada kemasan dan/atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau b. sesuai antara keterangan PSAT (prior notice) dan sertifikat keamanan pangan dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Dalam hal PSAT transit di suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c: a. tidak disertai keterangan PSAT (prior notice) dan/atau keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dilakukan penolakan; b. tidak disertai sertifikat keamanan pangan, dilakukan penahanan; atau c. disertai keterangan PSAT (prior notice), keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dan sertifikat keamanan pangan, dilakukan pemeriksaan identitas. (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat penahanan untuk memberikan kesempatan melengkapi sertifikat keamanan pangan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi Sertifikat Keamanan Pangan, dilakukan penolakan.

Pasal 48

(1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (prior notice), keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dan sertifikat keamanan pangan dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (prior notice), keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dan/atau sertifikat keamanan pangan dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau b. sesuai antara keterangan PSAT (prior notice), keterangan PSAT transit (prior notice for transit) dan sertifikat keamanan pangan dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 berlaku untuk jenis PSAT di luar jenis PSAT yang ditetapkan dalam keputusan pengakuan atau registrasi.

BAB 3

Tata Cara Pengawasan Pemasukan dari Negara yang Sistem Pengawasan Keamanan PSAT Belum Diakui atau Memiliki Laboratorium Penguji Keamanan PSAT Belum Diregistrasi

Pasal 45

(1) Pemilik atau kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan PSAT untuk keperluan Pengawasan keamanan PSAT kepada Petugas Karantina Tumbuhan di Tempat Pemasukan paling lambat pada saat kedatangan PSAT. (2) Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan PSAT (prior notice) dan sertifikat keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (3) Dalam hal Pemasukan PSAT: a. tidak disertai keterangan PSAT (prior notice), dilakukan penolakan; b. tidak disertai sertifikat keamanan pangan, dilakukan penahanan; atau c. disertai keterangan PSAT (prior notice) dan sertifikat keamanan pangan, dilakukan pemeriksaan identitas. (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat penahanan untuk memberikan kesempatan melengkapi sertifikat keamanan pangan. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi sertifikat keamanan pangan, dilakukan penolakan.

Pasal 46

(1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (prior notice) dan sertifikat keamanan pangan dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (prior notice) dan/atau sertifikat keamanan pangan dengan identitas pada kemasan dan/atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau b. sesuai antara keterangan PSAT (prior notice) dan sertifikat keamanan pangan dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Dalam hal PSAT transit di suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c: a. tidak disertai keterangan PSAT (prior notice) dan/atau keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dilakukan penolakan; b. tidak disertai sertifikat keamanan pangan, dilakukan penahanan; atau c. disertai keterangan PSAT (prior notice), keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dan sertifikat keamanan pangan, dilakukan pemeriksaan identitas. (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat penahanan untuk memberikan kesempatan melengkapi sertifikat keamanan pangan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi Sertifikat Keamanan Pangan, dilakukan penolakan.

Pasal 48

(1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (prior notice), keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dan sertifikat keamanan pangan dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (prior notice), keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dan/atau sertifikat keamanan pangan dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau b. sesuai antara keterangan PSAT (prior notice), keterangan PSAT transit (prior notice for transit) dan sertifikat keamanan pangan dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 berlaku untuk jenis PSAT di luar jenis PSAT yang ditetapkan dalam keputusan pengakuan atau registrasi.

Pasal 50

(1) Negara yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang mempengaruhi keamanan PSAT dilakukan penutupan Pemasukan PSAT ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA oleh Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. (2) Penutupan Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka kembali oleh Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil klarifikasi dan/atau verifikasi oleh Tim. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri.

BAB Ketiga

Monitoring

Pasal 51

(1) Monitoring dilakukan untuk memastikan persyaratan keamanan PSAT Negara Republik INDONESIA dipenuhi oleh: a. negara yang memiliki sistem pengawasan keamanan PSAT diakui; b. negara yang memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi; dan c. negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT belum diakui atau memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT belum diregistrasi. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan pertimbangan: a. jumlah dan jenis PSAT; b. negara asal; c. informasi keamanan pangan; dan/atau d. rekam jejak kepatuhan. (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan: a. jumlah dan jenis PSAT; b. negara asal; c. laboratorium penguji; d. informasi keamanan pangan; dan/atau e. rekam jejak kepatuhan. (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan pertimbangan: a. jumlah dan jenis PSAT; b. negara asal; c. ketaatan eksportir/importir PSAT; d. informasi keamanan pangan; e. periode waktu Pemasukan PSAT; f. frekuensi Pemasukan PSAT; dan/atau g. rekam jejak kepatuhan. (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu pada saat Pemasukan PSAT, melalui pengujian kandungan cemaran kimia dan/atau cemaran biologi. (6) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian berdasarkan penugasan dari Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 52

(1) Dalam melakukan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan pengambilan contoh di tempat pemilik. (2) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengujian kandungan cemaran. (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di laboratorium yang ditetapkan oleh Menteri atau laboratorium terakreditasi. (4) Laboratorium yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

Dalam hal hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), kandungan cemaran kimia dan/atau cemaran biologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melampaui batas maksimum, dilakukan notifikasi ketidaksesuaian (notification of non compliance).

Pasal 54

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan terhadap PSAT yang telah dilakukan tindakan pembebasan.

Pasal 55

(1) Berdasarkan analisa risiko keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, monitoring dapat dilakukan terhadap jenis PSAT di luar Lampiran I. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian berdasarkan penugasan dari Kepala Badan Karantina Pertanian.

BAB VI

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PENGAKUAN, PENCABUTAN REGISTRASI, DAN PENUTUPAN PEMASUKAN PSAT DARI NEGARA YANG SISTEM KEAMANAN PSAT BELUM

Pasal 60

(1) Pembekuan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara dilakukan oleh Menteri. (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi 5 (lima) kali hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 menunjukkan cemaran kimia dan/atau cemaran biologi melampaui batas maksimum dalam jangka waktu pengakuan.

Pasal 61

(1) Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal untuk dilakukan tindakan perbaikan. (2) Tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan pembekuan, sesuai dengan Format-13. (3) Hasil tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal tidak melakukan tindakan perbaikan, dilakukan pencabutan pengakuan.

Pasal 62

(1) Berdasarkan laporan hasil tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), dapat dilakukan verifikasi ke negara asal. (2) Verifikasi ke negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan di negara asal dan memenuhi ketentuan keamanan PSAT Negara Republik INDONESIA. (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti: a. tidak sesuai dengan persyaratan keamanan PSAT, dilakukan pencabutan pengakuan; atau b. sesuai dengan persyaratan keamanan PSAT, dilakukan pencabutan pembekuan.

Pasal 63

Pencabutan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan Pasal 62 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri, sesuai dengan Format-14.

Pasal 64

Pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal, sesuai dengan Format-15.

Pasal 65

Pemasukan PSAT dari negara yang sedang dibekukan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT mengikuti ketentuan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

Pasal 66

Tata cara pembekuan, pencabutan pengakuan, dan pencabutan pembekuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 67

(1) Laboratorium penguji keamanan PSAT di negara asal terbukti 4 (empat) kali menerbitkan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 selama masa registrasi, dilakukan pencabutan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT. (2) Pencabutan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri, sesuai dengan Format-16.

Pasal 68

(1) Sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) yang diterbitkan oleh laboratorium penguji yang registrasinya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tidak dapat dijadikan persyaratan Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (2) Dalam hal negara asal PSAT hanya memiliki 1 (satu) laboratorium yang registrasinya dicabut, Pemasukan PSAT mengikuti ketentuan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

Pasal 69

Tata cara pencabutan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 70

(1) Penutupan Pemasukan PSAT dari negara yang sistem keamanan PSAT belum diakui dan negara yang memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT belum diregistrasi, dilakukan oleh Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. (2) Penutupan Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi 3 (tiga) kali hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 menunjukkan cemaran kimia dan/atau cemaran biologi melampaui batas maksimum.

Pasal 71

(1) Penutupan Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibuka kembali oleh Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil klarifikasi oleh Tim. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Menteri.

Pasal 72

Format-1 sampai dengan Format-16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 59, Pasal 61 ayat (2), Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 67 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Pembekuan dan Pencabutan Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan PSAT Suatu Negara

Pasal 60

(1) Pembekuan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara dilakukan oleh Menteri. (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi 5 (lima) kali hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 menunjukkan cemaran kimia dan/atau cemaran biologi melampaui batas maksimum dalam jangka waktu pengakuan.

Pasal 61

(1) Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal untuk dilakukan tindakan perbaikan. (2) Tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan pembekuan, sesuai dengan Format-13. (3) Hasil tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal tidak melakukan tindakan perbaikan, dilakukan pencabutan pengakuan.

Pasal 62

(1) Berdasarkan laporan hasil tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), dapat dilakukan verifikasi ke negara asal. (2) Verifikasi ke negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan di negara asal dan memenuhi ketentuan keamanan PSAT Negara Republik INDONESIA. (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti: a. tidak sesuai dengan persyaratan keamanan PSAT, dilakukan pencabutan pengakuan; atau b. sesuai dengan persyaratan keamanan PSAT, dilakukan pencabutan pembekuan.

Pasal 63

Pencabutan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan Pasal 62 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri, sesuai dengan Format-14.

Pasal 64

Pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal, sesuai dengan Format-15.

Pasal 65

Pemasukan PSAT dari negara yang sedang dibekukan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT mengikuti ketentuan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

Pasal 66

Tata cara pembekuan, pencabutan pengakuan, dan pencabutan pembekuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.