PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN BERDASARKAN KONTRAK KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

PERMEN Nomor 51 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadiatau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 3. Pengelolaan PNBP adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP. 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. 5. Kerja Sama adalah kerjasama pada kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan pertanian berdasarkan kontrak kerjasama yang menghasilkan PNBP fungsional. 6. Kontrak Kerja Sama adalah kesepakatan antara Satuan Kerja dengan pihak lain dari dalam maupun luar negeri untuk bidang penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan. 7. Pihak Lain adalah institusi pemerintah, institusi pendidikan, badan hukum, badan usaha, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional, dan perseorangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 8. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah system informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Perencanaan PNBP, Sistem Billing dan SistemPelaporan PNBP. 9. Sistem Billing SIMPONI adalah sistem yang merupakan bagian dari SIMPONI yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran/penyetoran penerimaan Negara. 10. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah instansi yang diizinkan untuk menerima dan menggunakan sebagian dana PNBP melalui persetujuan Menteri Keuangan setelah instansi tersebut terlebih dahulu menyetorkan PNBP ke Kas Negara melalui bank/pos persepsi. 11. Pertanian adalah pertanian yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

Koreksi

(1) PNBP pada kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan pertanian berdasarkan Kontrak Kerja Sama Satker dengan Pihak Lain. (2) Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merencanakan Kerja Sama melalui mekanisme APBN. (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. Kerja Sama terencana; dan/atau b. Kerja Sama tidak terencana. (4) Kerja Sama terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kegiatan yang direncanakan sebelum tahun anggaran berjalan sesuai siklus penyusunan anggaran. (5) Kerja Sama tidak terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kegiatan yang direncanakan pada tahun berjalan. BagianKedua Usulan

Pasal 5

(1) Kerja Sama dilakukan dengan pengajuan permohonan rencana Kerja Sama. (2) Permohonan rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pihak Lain kepada Kepala Satker. (3) Dalam hal Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetujui, rencana Kerja Sama dapat ditindaklanjuti dengan membuat Kontrak Kerja Sama.

Pasal 6

(1) Pendanaan Kerja Sama terencana diusulkan oleh Satker kepada Sekretariat Jenderal melalui Biro Keuangan dan Perlengkapan dengan melengkapi paling sedikit: a. Kontrak Kerja Sama yang akan dilaksanakan; b. pernyataan KPA mengenai rencana Kerja Sama; dan/atau c. Kontrak Kerja Sama yang telah dilaksanakan 2 (dua) tahun berturut-turut. (2) Biro Keuangan dan Perlengkapan melakukan pembahasan dan penelaahan usulan pendanaan Kerja Sama terencana bersama Satker dan unit kerja eselon I terkait. (3) Usulan pendanaan Kerja Sama terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam usulan target dan pagu penggunaan sebagian dana PNBP. (4) Usulan target dan pagupenggunaan sebagian dana PNBP diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1) Pendanaan Kerja Sama tidak terencana diusulkan oleh Satker melalui sekretariat unit kerja eselon I kepada Sekretariat Jenderal melalui Biro Keuangan dan Perlengkapan. (2) Biro Keuangan dan Perlengkapan melakukan pembahasan dan penelaahan usulan revisi DIPA bersama Satker dan unit kerja eselon I terkait. (3) Usulan revisi DIPA disampaikan oleh Satker/unit kerja eselon I terkait kepada Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mendapat persetujuan.

Pasal 8

(1) Revisi DIPA dalam rangka Kerja Sama tidak terencana sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan. (2) Satker mengusulkan revisi DIPA dengan melampirkan persyaratan paling kurang meliputi: a. proposal pengajuan revisi target dan pagu penggunaan PNBP; b. surat usulan revisi anggaran; c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; d. Kontrak Kerja Sama; e. rincian anggaran belanja; f. matriks perubahan (semula-menjadi); g. arsip data komputer aplikasi target PNBP; h. arsip data komputer aplikasi rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga; i. DIPA induk, DIPA awal, DIPA petikan, konsep DIPA, nomordigital stamps; dan j. ringkasan Kontrak Kerja Sama. BagianKetiga PenghitunganBesaran Tarif

Pasal 9

(1) Satker melakukan penghitungan besaran tarif sebagai nilai nominal yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama. (2) Penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan komponen biaya penyelenggaraan pelayanan oleh Satker. (3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: a. bahan; b. honorarium; c. operasional; dan/atau d. pengadaan/pemeliharaan. (4) Dalam hal komponen biaya dalam Kontrak Kerja Sama terdapat jenis dan tarif atas jenis PNBP yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP, besaran tariff mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan Pertanian, Satker melaksanakan Kerja Sama berkaitan dengan bidang: a. penelitian Pertanian; b. pengembangan Pertanian; dan/atau c. pemanfaatan hasil samping penelitian Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan Pertanian, Satker melaksanakan Kerja Sama berkaitan dengan bidang: a. penyelenggaraan pendidikan Pertanian; b. penyelenggaraan pelatihan Pertanian; c. penyelenggaraan bimbingan teknis Pertanian; dan/atau d. pendayagunaan ketenagaan pendidikan dan pelatihan Pertanian. BagianKedua Mekanisme Kerja Sama

Pasal 11

(1) Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dituangkan dalam Kontrak Kerja Sama dengan Pihak Lain. (2) Kerja Sama dilakukan setelah Pihak Lain membayarkan PNBP ke Kas Negara sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama. BagianKetiga Pembayaran

Pasal 12

(1) Pembayaran PNBP ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan Kontrak Kerja Sama. (2) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melampaui tahun anggaran. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penggunaannya dilakukan berdasarkan setoran PNBP ke Kas Negara tahun anggaran yang bersangkutan. (4) Pembayaran PNBP ke Kas Negara oleh Pihak Lain dilakukan melalui billing SIMPONI dengan mata uang rupiah. (5) Dalam hal pembayaran PNBP dilakukan Pihak Lain melalui rekening Satker, billing SIMPONI dibuatkan oleh Bendahara Penerimaan sesuai dengan nilai nominal yang dibayarkan dan Pihak Lain wajib melaporkan kepada Bendahara Penerimaan pada hari yang sama saat PNBP disetorkan.

Pasal 13

(1) Satker menggunakan sebagian dana PNBP dari Kontrak Kerja Sama paling tinggi sebesar persetujuan sebagian penggunaan dana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (2) Penggunaan sebagian dana PNBP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN BERDASARKAN KONTRAK KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19