PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 51-permentan-hk-310-4-2014 Tahun 2014 tentang REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR BERAS TERTENTU

PERMEN Nomor 51-permentan-hk-310-4-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan persyaratan Persetujuan Ekspor atau Impor www.djpp.kemenkumham.go.id yang berisi penjelasan teknis mengenai Beras yang akan diekspor atau diimpor. 2. Beras Tertentu yang selanjutnya disebut Beras adalah Beras dengan jenis, kriteria dan/atau untuk keperluan tertentu. 3. Ekspor Beras Tertentu yang selanjutnya disebut Ekspor Beras adalah kegiatan mengeluarkan Beras keluar dari daerah pabean. 4. Impor Beras Tertentu yang selanjutnya disebut Impor Beras adalah kegiatan memasukkan Beras ke dalam daerah pabean. 5. Importir Terdaftar Beras yang selanjutnya disebut IT-Beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Impor Beras dengan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain. 6. Eksportir Beras yang selanjutnya disebut Eksportir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Ekspor Beras. 7. Importir Beras yang selanjutnya disebut Importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Impor Beras. 8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk mini market, super market, departemen store, hiper market. 10. Pasar Induk adalah pasar utama di kota besar yang merupakan pusat penyalur barang kebutuhan untuk pasar lain. 11. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi fungsi tanaman pangan. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelengarakan fungsi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

BAB II

REKOMENDASI EKSPOR BERAS

Pasal 4

Koreksi

(1) Ekspor Beras dapat dilakukan apabila persediaan Beras di dalam negeri telah melebihi kebutuhan. (2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5 % (lima persen). (3) Selain Ekspor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ekspor Beras dapat dilakukan sepanjang tahun untuk jenis: a. Beras Ketan Hitam; dan b. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen). (4) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (5) Ekspor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan oleh badan usaha.

Pasal 5

(1) Ekspor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Ekspor dari Menteri Perdagangan. (2) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Ekspor dari Menteri. (3) Penerbitan Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (4) Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk surat seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (5) Rekomendasi Ekspor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat: a. nomor dan tanggal Rekomendasi; www.djpp.kemenkumham.go.id b. nama dan alamat Eksportir; c. jenis Beras; d. volume Beras; e. berat per kemasan; f. merek kemasan; g. Pos Tarif/HS; h. tingkat kepecahan; i. pelabuhan muat/tempat pengeluaran; j. negara tujuan; dan k. masa berlaku.

Pasal 6

Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diterbitkan dengan mempertimbangkan: a. produksi di dalam negeri; b. konsumsi dalam negeri terhadap Beras yang akan di ekspor; c. ketersediaan Beras di dalam negeri; d. persyaratan kemasan dan pelabelan; dan e. pelaksanaan ekspor harus sesuai dengan persyaratan negara tujuan.

Pasal 7

Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 8

(1) Untuk memperoleh Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Eksportir mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut: a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan d. Pernyataan pesanan (confirmation order) dari pembeli diluar negeri. (2) Apabila Beras yang akan diekspor merupakan Beras Organik harus disertai sertifikat organik dari lembaga sertifikasi organik yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang telah diakui secara internasional. (3) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan kelengkapan dan www.djpp.kemenkumham.go.id kebenaran dokumen.

Pasal 9

(1) Permohonan Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilayani dengan sistem elektronik secara online melalui website yang ditentukan. (2) Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk pelayanan penerbitan Rekomendasi Ekspor.

Pasal 10

(1) Permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diterbitkan Rekomendasi Ekspor oleh Direktur Jenderal. (2) Penerbitan Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 11

Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dinyatakan belum lengkap atau tidak benar, permohonan dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 12

Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Persetujuan Ekspor yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan.

BAB III

REKOMENDASI IMPOR BERAS

Pasal 13

Koreksi

Impor Beras dilakukan apabila produksi Beras dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak diproduksi di dalam negeri.

Pasal 14

Koreksi

(1) Impor Beras untuk kesehatan/dietary dan konsumsi khusus/segmen tertentu untuk jenis: a. Beras ketan utuh; b. Beras Thai Hom Mali dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% www.djpp.kemenkumham.go.id (lima persen); c. Beras kukus; d. Beras Japonica dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen); dan e. Beras Basmati dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen). (2) Jenis Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (3) Impor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai IT-Beras dari Menteri Perdagangan.

Pasal 15

(1) Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan. (2) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Impor dari Menteri. (3) Penerbitan Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (4) Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk surat seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (5) Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat: a. nomor dan tanggal Rekomendasi Impor; b. nama dan alamat Importir; c. nomor dan tanggal surat permohonan; d. jenis Beras; e. volume Beras per pelabuhan tujuan/tempat pemasukan; f. Pos Tarif/HS; g. tingkat kepecahan; h. merek kemasan; i. berat per kemasan (untuk jenis Beras Thai Hom Mali, Basmati, Japonica, Kukus maksimum 10 Kg); j. negara asal; k. tujuan penggunaan dan/atau pemasaran; www.djpp.kemenkumham.go.id l. pernyataan uji klinis dari institusi berwenang negara asal untuk jenis Beras kukus; m. keterangan kemurnian varietas untuk jenis Beras Thai Hom Mali, Japonica dan Basmati; dan n. masa berlaku.

Pasal 16

(1) Untuk memperoleh Rekomendasi Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Importir mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut: a. Importir Terdaftar (IT) Beras; b. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); c. surat jaminan suplai dari Eksportir serta keterangan kemurnian varietas yang diterbitkan dari institusi berwenang negara asal untuk jenis Beras Thai Hom Mali, Japonica, Basmati; d. surat jaminan suplai dari Eksportir dan keterangan uji klinis dari institusi berwenang negara asal untuk jenis Beras Kukus; e. khusus Importir Beras Ketan Utuh harus disertai surat keterangan bukti penyerapan subtitusi impor dari petani ketan yang disaksikan oleh Dinas Kabupaten/Kota sentra produksi ketan; f. pernyataan tidak diperjualbelikan di pasar tradisional dan pasar induk kecuali untuk Beras Ketan Utuh; g. pernyataan kebutuhan dan peruntukkan memasuki toko modern, hotel, restoran, catering, rumah sakit atau apotik untuk Beras Thai Hom Mali, Japonica, Basmati serta Beras Kukus; dan h. sertifikat pelepasan Karantina Tumbuhan Luar Negeri (KT-9) periode sebelumnya bagi perusahaan yang telah melakukan impor. (2) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen.

Pasal 17

(1) Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam tahun berjalan. (2) Apabila permohonan Rekomendasi Impor diajukan pada akhir tahun, masa berlaku Rekomendasi Impor sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 18

(1) Impor Beras yang bersumber dari hibah dilakukan untuk jenis Beras lain-lain dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Impor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah, tanpa harus memiliki Angka Pengenal Importir (API). (3) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperjualbelikan.

Pasal 19

(1) Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan. (2) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Impor dari Menteri. (3) Penerbitan Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (4) Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (5) Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat: a. nomor dan tanggal Rekomendasi; b. nama dan alamat penerima hibah; c. nama dan alamat pemberi hibah; d. jenis Beras; e. volume Beras per pelabuhan tujuan/tempat pemasukan; f. Pos Tarif/ HS; g. tingkat kepecahan; h. berat per kemasan; i. negara asal; dan j. masa berlaku.

Pasal 20

Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 21

(1) Untuk memperoleh Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut: a. sertifikat hibah (gift certificate) dari instansi/lembaga di negeri pemberi hibah yang telah diketahui oleh Perwakilan Republik INDONESIA yang berada di negara pemberi hibah yang bersangkutan; b. rencana pendistribusian yang diketahui oleh Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk; dan c. Rekomendasi dari badan/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial. (2) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen.

Pasal 22

(1) Permohonan Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 21 dilayani dengan sistem elektronik secara online melalui website yang ditentukan. (2) Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk pelayanan penerbitan Rekomendasi Impor.

Pasal 23

(1) Permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 21 diterbitkan Rekomendasi Impor oleh Direktur Jenderal. (2) Penerbitan Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 24

Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 21 dinyatakan belum lengkap atau tidak benar, permohonan dikembalikan kepada pemohon. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 25

Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Persetujuan Impor yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 26

Importir yang telah memperoleh Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilarang memindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 27

Importir yang telah memperoleh Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah yang telah memperoleh Rekomendasi Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) wajib melaporkan realisasi Impor Beras paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa berlaku Rekomendasi Impor Beras berakhir.

BAB Kedua

Beras untuk Kesehatan/Dietary dan Konsumsi Khusus/Segmen Tertentu

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Beras yang Bersumber dari Hibah

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 51-permentan-hk-310-4-2014 Tahun 2014 tentang REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR BERAS TERTENTU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB IV

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31