PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 50-permentan-kb-020-9-2015 Tahun 2015 tentang PRODUKSI SERTIFIKASI PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

PERMEN Nomor 50-permentan-kb-020-9-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan; 2. Varietas Unggul Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang telah dilepas oleh Menteri; 3. Varietas Lokal Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang telah berkembang dan beradaptasi baik pada lokasi tertentu; 4. Varietas Unggul Lokal Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang diperoleh dari hasil seleksi populasi varietas lokal tanaman perkebunan dan diluncurkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri; 5. Benih Unggul Tanaman Perkebunan adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul tanaman perkebunan; 6. Benih Unggul Lokal Tanaman Perkebunan adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul lokal tanaman perkebunan; 7. Tanaman Tahunan adalah tanaman yang memiliki siklus hidup lebih dari 2 (dua) tahun; 8. Tanaman Semusim adalah tanaman yang memiliki siklus hidup sampai dengan 1 (satu) tahun; 9. Pohon Induk adalah pohon di dalam kebun benih atau di hamparan pertanaman yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu sebagai benih sumber; 10. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi benih inti, benih penjenis, benih dasar dan benih pokok; 11. Kebun Entres adalah kebun yang dibangun khusus untuk diambil entresnya sebagai bahan setek atau grafting; 12. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut sebagai PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

BAB II

PRODUKSI BENIH

Pasal 5

Koreksi

Benih Tanaman Perkebunan dapat berasal dari benih varietas unggul dan/atau benih unggul lokal.

Pasal 6

Koreksi

(1) Untuk menjamin ketersediaan benih tanaman perkebunan secara berkelanjutan dilakukan produksi benih melalui perbanyakan secara generatif dan vegetatif. (2) Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam: a. Benih Penjenis (BS); b. Benih Dasar (BD); c. Benih Pokok (BP); dan d. Benih Sebar (BR).

Pasal 7

(1) Perbanyakan benih tanaman secara generatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat dilakukan untuk varietas bersari bebas, lini murni dan hibrida. (2) Perbanyakan benih tanaman secara vegetatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan metode konvensional dan/atau kultur jaringan. (3) Metode konvensional sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi okulasi, cangkok, sambung, sucker dan setek.

Pasal 8

Perbanyakan benih secara generatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas: a. Proses produksi benih varietas bersari bebas tanaman tahunan yang diperbanyak secara generatif dimulai dari pemilihan pohon induk, pembangunan kebun benih sumber, dan produksi benih dari kebun benih sumber; b. Proses produksi benih varietas hibrida tanaman tahunan dimulai dari penetapan tetua betina dan tetua jantan, dilanjutkan dengan produksi benih hibrida dengan menyilangkan tetua betina terpilih dengan tetua jantan terpilih; c. Proses produksi benih tanaman semusim dilakukan secara berjenjang, mulai dari benih penjenis, benih dasar, benih pokok, dan benih sebar;

Pasal 9

Perbanyakan benih secara vegetatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas: a. Proses produksi benih tanaman tahunan dilakukan mulai dari pohon induk tunggal, kebun entres, mata entres dan perbanyakan benih sebar; b. Proses produksi benih tanaman semusim dilakukan secara berjenjang, mulai dari benih penjenis, benih dasar, benih pokok, dan benih sebar.

Pasal 10

(1) Benih sumber untuk tanaman tahunan berasal dari kebun induk dan kebun entres. (2) Benih sumber untuk tanaman semusim berasal dari kebun benih penjenis utama.

Pasal 11

(1) Kebun induk tanaman tahunan dan kebun benih penjenis utama tanaman semusim yang akan digunakan sebagai benih sumber setelah dimurnikan dan/atau dinilai kelayakan oleh Tim akan ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai kebun sumber benih melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian. (2) Kebun entres untuk tanaman tahunan sebagai benih sumber setelah dimurnikan dan dinilai kelayakan oleh Tim akan ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai kebun sumber benih melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian. (3) Kebun Blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih dari populasi varietas lokal dinilai kelayakan oleh Tim akan ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai kebun sumber benih melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 12

(1) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 paling kurang berasal dari unsur Direktorat Jenderal Perkebunan, Pemulia Tanaman sesuai jenis tanaman dan PBT. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 13

Usaha produksi benih tanaman perkebunan wajib memiliki izin usaha produksi benih dengan kriteria: a. memiliki dan/atau menguasai benih sumber; b. memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman; dan c. memiliki tenaga ahli dan/atau terampil dibidang perbenihan.

Pasal 14

(1) Izin usaha produksi benih diterbitkan oleh gubernur. (2) Gubernur dalam menerbitkan izin usaha produksi benih dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk. (3) Izin usaha produksi benih yang diterbitkan gubernur ditembuskan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 15

Untuk memperoleh izin usaha produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, produsen benih mengajukan permohonan secara tertulis kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki akte pendirian usaha dan perubahannya (kecuali perseorangan); b. surat kuasa dari Pimpinan Perusahaan/pemilik (kecuali perseorangan); c. fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan/pemilik atau yang dikuasakan; d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan e. Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan.

Pasal 16

(1) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, produsen benih mengajukan permohonan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan persyaratan dimaksud Pasal 15.

Pasal 17

(1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur harus memberikan jawaban diterima atau ditolak. (2) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan izin usaha produksi benih. (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan secara tertulis. (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja tidak ada jawaban diterima atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dianggap diterima dan harus diterbitkan izin usaha produksi benih oleh gubernur. (5) Apabila izin usaha produksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterbitkan, pelayanan sertifikasi dapat dilaksanakan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf e.

Pasal 18

Produsen benih wajib: a. menerapkan sistem manajemen mutu atau standar operasional prosedur untuk menjaga konsistensi benih yang dihasilkan; b. mendokumentasikan data benih yang diproduksi dan diedarkan; c. bertanggungjawab atas mutu benih yang diproduksi; dan d. memberikan keterangan kepada PBT apabila diperlukan.

Pasal 19

(1) Produsen benih tanaman perkebunan yang telah memiliki izin usaha produksi benih berhak mengedarkan benih tanaman yang diproduksi. (2) Dalam mengedarkan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat menunjuk pihak lain.

Pasal 20

(1) Izin usaha produksi benih tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku selama produsen benih masih operasional dalam melakukan usaha produksi benih. (2) Produsen benih tanaman perkebunan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan rencana produksi tahunan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dengan tembusan Kepala UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih. (3) Izin usaha produksi benih tanaman perkebunan dievaluasi setiap tahun oleh UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih. (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa produsen benih tidak memenuhi persyaratan sebagai produsen benih maka pemeriksa membuat laporan ketidaksesuaian kepada pemberi izin. (5) Berdasarkan laporan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemberi izin memberikan peringatan tertulis kepada produsen untuk melakukan perbaikan disertai dengan jangka waktu pelaksanaan perbaikan. (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dilakukan perbaikan, peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk melakukan perbaikan dan apabila sampai dengan peringatan ke-3 tidak dipenuhi, pemberi izin memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha produksi benih.

Pasal 21

Ketentuan teknis produksi benih setiap jenis tanaman diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

BAB III

SERTIFIKASI DAN PELABELAN

Pasal 22

Koreksi

(1) Benih yang diproduksi sebelum diedarkan wajib disertifikasi dan diberi label. (2) Proses sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh: a. UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggaraan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; b. Produsen Benih yang mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu; c. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BS yang belum menerapkan sistem manajemen mutu diterbitkan dalam bentuk surat keterangan dari Pemulia Tanaman; d. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BS yang menerapkan sistem manajemen mutu diterbitkan oleh pimpinan institusi pemulia. (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh PBT; (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan dalam bahasa INDONESIA dengan mencantumkan paling kurang jenis tanaman, nama varietas, kelas benih, data kemurnian genetik dan mutu benih, akhir masa edar benih, serta nama dan alamat produsen; (5) Legalisasi label berupa nomor seri label dan stempel lembaga sertifikasi; (6) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas: a. Benih Penjenis (BS) berwarna kuning; b. Benih Dasar (BD) berwarna putih; c. Benih Pokok (BP) berwarna ungu; d. Benih Sebar (BR) berwarna biru muda untuk benih unggul; dan e. Benih Sebar (BR) berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal. (7) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipasang oleh produsen benih pada kemasan sesuai dengan jenis benih dan jenis tanaman. (8) Label dipasang oleh produsen benih dan PBT melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemasangan label.

Pasal 23

(1) Biaya sertifikasi benih dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (2) Biaya sertifikasi benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi bukan milik pemerintah besar dan tata caranya ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi bersangkutan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan pelabelan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Koreksi

(1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. (2) Pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi/SKPD Provinsi. (3) Pelaksanaan Pengawasan Peredaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.

Pasal 28

(1) Berdasarkan hasil pengawasan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat , benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan. (2) Pelarangan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh produsen benih PBT.

Pasal 29

(1) PBT dalam melakukan pengawasan menemukan kecurigaan dapat menghentikan peredaran benih. (2) Penghentian peredaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk memberikan kesempatan kepada pengedar membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan. (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengedar tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan, PBT menghentikan peredaran benih yang diedarkan. (4) Benih yang peredarannya dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih. (5) Dalam hal pengawasan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan prosedur, benih dapat diedarkan kembali.

Pasal 30

(1) Dalam hal pengawasan benih ditemukan adanya kecurigaan atas benih yang beredar, dilakukan pengecekan mutu oleh PBT. (2) Pengecekan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja. (3) Benih yang sedang dalam pengecekan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sementara dari peredaran. (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja belum diberikan hasil pengecekan mutu, benih dianggap masih memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal dan dapat diedarkan kembali. (5) Apabila dari hasil pengecekan mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal, benih harus ditarik dari peredaran. (6) Penarikan peredaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab produsen dan/atau pengedar benih. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan peredaran benih diatur oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Koreksi

(1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Bina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015, dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengatur benih tanaman perkebunan; (2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian ini, maka: a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 92/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Jambu Mete (Anacardium occidentale L.); b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 95/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Aren (Arenga pinnata, Merr.); c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Kelapa Dalam (Cocos nucifera L.); d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Sagu (MetroxylonSpp.); e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Sumber Benih Tanaman Kakao; f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pembangunan Kebun Induk Tanaman Lada; g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pembangunan Kebun Perbanyakan Sumber Benih Teh; h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Kopi (Coffea sp); i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 90/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.); j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111/Permentan/SR.120/9/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Calon Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Teh (Camellia sinensis (L) O. Kuntze); k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 128/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk dan Kebun Entres Kopi Arabika dan Kopi Robusta; l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 129/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Sumber Benih Pinang; dinyatakan tidak berlaku

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2015 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H LAOLY

Peraturan Menteri Nomor 50-permentan-kb-020-9-2015 Tahun 2015 tentang PRODUKSI SERTIFIKASI PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB III

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

Pasal 34