PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 48-permetan-pk-440-8-2015 Tahun 2015 tentang PEMASUKAN SAPI BAKALAN DAN SAPI INDUKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 48-permetan-pk-440-8-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 4

(1) Pemasukan sapi bakalan atau sapi indukan dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara. (2) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pemasukan dari Menteri Perdagangan setelah mendapat Rekomendasi dari Menteri Pertanian. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Jenis sapi bakalan dan sapi indukan yang dapat dimasukkan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Pemasukan sapi bakalan atau sapi indukan harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan. (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persyaratan sapi bakalan atau sapi indukan berasal dari negara dan farm, atau registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis yang telah disetujui oleh Menteri; b. persyaratan kesehatan hewan yang ditentukan oleh Direktur Kesehatan Hewan selaku otoritas veteriner kementerian dalam bentuk health requirement; dan c. memiliki jaminan kesehatan hewan yang dibuktikan dengan sertifikat veteriner dari otoritas veteriner negara asal.

Pasal 7

(1) Persyaratan Pemasukan Sapi Bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus: a. sehat, dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (health certificate) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal sebagai pemenuhan persyaratan kesehatan hewan (health requirement) dan sertifikat asal ternak (certificate of origin) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal; b. berat badan per ekor maksimal 350 kilogram dan berumur tidak lebih dari 30 (tiga puluh) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari negara asal; c. digemukkan paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina yang dibuktikan dengan sertifikat pelepasan. (2) Dalam hal tertentu untuk memenuhi ketersediaan dan pasokan daging, Sapi Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dipotong sebelum 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina yang dibuktikan dengan sertifikat pelepasan. (3) Penetapan batas waktu pemotongan Sapi Bakalan sebelum 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan. (4) Penetapkan batas waktu pemotongan Sapi Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan usul dari Kementerian Perdagangan. (5) Usul dari Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan adanya kekurangan pasokan.

Pasal 8

(1) Persyaratan pemasukan Sapi Indukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus: a. sehat, dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (health certificate) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal sebagai pemenuhan persyaratan kesehatan hewan (health requirement) dan sertifikat asal ternak (certificate of origin) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal; b. memiliki organ dan kemampuan reproduksi yang baik; c. berumur antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun; dan d. bebas dari segala cacat genetik dan cacat fisik seperti cacat mata, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya. (2) Pemenuhan persyaratan Sapi Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam sertifikat kesehatan hewan (health certificate) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal.

Pasal 9

Sertifikat kesehatan hewan (health certificate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 paling kurang memuat: a. status dan situasi negara asal; b. farm, atau registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis; dan c. persyaratan kesehatan hewan yang ditentukan oleh Direktur Kesehatan Hewan selaku otoritas veteriner kementerian dalam bentuk persyaratan kesehatan hewan (health requirement).

Pasal 10

Pemasukan sapi bakalan dan sapi indukan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 harus memenuhi kaidah kesejahteraan hewan.

Pasal 11

(1) Sapi Bakalan dan Sapi Indukan yang akan dimasukkan, sebelum dimuat ke atas alat angkut harus dilakukan tindakan karantina oleh petugas karantina hewan negara asal. (2) Pengangkutan Sapi Bakalan dan Sapi Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dari tempat pengeluaran di negara asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik INDONESIA. (3) Pengangkutan Sapi Bakalan dan Sapi Indukan harus terpisah dengan hewan lain yang berpotensi membawa penyakit hewan menular. (4) Setibanya di tempat pemasukan Sapi Bakalan dan Sapi Indukan dikenakan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 12

Persyaratan negara asal pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, harus: a. disetujui oleh Menteri Pertanian; b. bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropneumonia, Peste des Petit Ruminant, dan Bovine Spongiform Encephalopathy/BSE (Negligible BSE risk country) yang mengacu pada deklarasi Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE); dan c. melaksanakan program monitoring dan surveilans residu antibiotik, hormon, dan bahan lain yang membahayakan kesehatan hewan dan manusia.

Pasal 13

Persyaratan farm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus: a. disetujui oleh Menteri Pertanian; b. tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular; c. terdaftar sebagai farm oleh otoritas veteriner negara asal; d. menerapkan biosecurity; e. tidak menggunakan pakan yang dicampur dengan Meat Bone Meal (MBM); f. tidak mengeluarkan sapi yang belum melewati withholding periods antibiotik dan hormon pertumbuhan; g. menerapkan kaidah kesejahteraan hewan; h. telah di audit oleh negara asal; dan i. menerapkan pedoman budi daya ternak yang baik (good farming practice).

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PEMASUKAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Untuk memperoleh persetujuan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, negara asal harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Pertanian. (2) Menteri Pertanian dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. status penyakit hewan menular di negara asal; dan b. hasil analisis risiko terhadap rencana pemasukan. (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh otoritas veteriner kementerian. (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan: a. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima (acceptable level of protection) sesuai dengan jenis penyakit; b. pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi (on site review) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di negara asal; dan c. pemeriksaan dokumen (desk review) dan audit pemenuhan (on site review) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di farm. (5) Dalam hal permohonan persetujuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Pertanian menyampaikan surat penolakan disertai alasan penolakan. (6) Dalam hal permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri Pertanian menerbitkan persetujuan permohonan dengan Keputusan Menteri Pertanian.

Pasal 15

(1) Untuk memperoleh persetujuan Menteri terhadap farm pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, negara asal harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Pertanian. (2) Dalam pelaksanaannya, pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri. (3) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan pemenuhan persyaratan farm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan hasil penilaian risiko terhadap rencana pemasukan. (4) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh otoritas veteriner kementerian. (5) Dalam hal permohonan persetujuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan surat penolakan kepada negara asal disertai alasan penolakan. (6) Dalam hal permohonan persetujuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menerbitkan persetujuan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk daftar farm.

Pasal 16

(1) Dalam hal peraturan perundang-undangan negara asal melarang mempublikasikan daftar farm, persetujuan dapat dilakukan dengan MENETAPKAN registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis. (2) Persyaratan penetapan registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. disetujui oleh Menteri Pertanian; b. tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular; c. terdaftar sebagai registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis oleh otoritas veteriner negara asal; d. menerapkan biosecurity; e. tidak menggunakan pakan yang dicampur dengan Meat Bone Meal (MBM); f. menerapkan kaidah kesejahteraan hewan; dan g. telah di audit oleh negara asal. (3) Penetapan registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri. (4) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam MENETAPKAN registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan saran dan pertimbangan dari otoritas veteriner kementerian. (5) Saran dan pertimbangan otoritas veteriner kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan hasil audit negara asal terhadap registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis. (6) Penetapan registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian dengan Keputusan Menteri Pertanian dalam bentuk daftar registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis.

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi penambahan daftar farm, daftar registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2). (2) Farm, registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis harus diaudit oleh negara asal secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali. (3) Hasil audit oleh negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 18

Apabila dokumen dan pelaksanaan persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diduga tidak benar dapat dilakukan verifikasi ke negara asal oleh otoritas veteriner Kementerian.

Pasal 19

(1) Pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara yang akan melakukan pemasukan sapi Bakalan dan sapi Indukan harus mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online dan/atau langsung (manual) kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai dengan Format-1.

Pasal 20

Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus dilengkapi persyaratan: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan perusahaan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP) atau izin usaha di bidang peternakan; e. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; f. penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) hewan; g. rekomendasi teknis kesehatan hewan dari dinas provinsi; h. mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis yang dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan; i. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan sapi bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner atau pra Nomor Kontrol Veteriner; dan j. surat pernyataan pelaku usaha yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah, dan dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setelah menerima dokumen permohonan secara online dan/atau langsung (manual) memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen serta melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan ditutup sudah memberikan jawaban menolak atau menyetujui. (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak terpenuhi, disampaikan secara online atau sesuai dengan Format-2. (3) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terpenuhi diterbitkan rekomendasi, sesuai dengan Format-3. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara online dan/atau langsung (manual) kepada pemohon dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian tempat pemasukan.

Pasal 22

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), paling kurang memuat: a. nomor rekomendasi; b. nama, alamat pemohon, dan alamat tempat usaha peternakan; c. nomor dan tanggal surat permohonan; d. negara asal; e. uraian jenis/kategori, jumlah sapi bakalan dan sapi indukan, serta kode HS; f. persyaratan teknis kesehatan hewan; g. tempat pemasukan; h. tempat pengeluaran; i. nama dan alamat eksportir; j. farm, registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis; dan k. masa berlaku rekomendasi. (2) Masa berlaku rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k selama 4 (empat) bulan.

Pasal 23

Dalam hal negara asal yang tercantum dalam rekomendasi terjadi wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat mengajukan permohonan kembali sebelum batas waktu pelayanan rekomendasi berakhir.

Pasal 24

Pelaku usaha yang baru pertama kali mengajukan permohonan pemasukan sapi bakalan, diberikan Rekomendasi pemasukan setelah dilakukan verifikasi kelayakan di tempat budidaya.

Pasal 25

(1) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara dilarang mengajukan perubahan negara asal, tempat pengeluaran di negara asal, dan/atau tempat pemasukan terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan. (2) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan pemasukan wajib melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular. (3) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemasukan wajib melaporkan realisasi pemasukan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara tertulis, sesuai dengan Format-4.

Pasal 26

(1) Waktu pelayanan permohonan rekomendasi Sapi Bakalan sebagai berikut: a. untuk pemasukan tanggal 1 Januari - 30 April ditetapkan tanggal 1-31 Desember tahun sebelumnya; b. untuk pemasukan tanggal 1 Mei - 31 Agustus tahun berjalan ditetapkan tanggal 1-30 April; dan c. untuk pemasukan tanggal 1 September - 31 Desember tahun berjalan ditetapkan tanggal 1-31 Agustus. (2) Penerimaan permohonan pemasukan Sapi Bakalan dilakukan mulai tanggal 1-10 pada waktu pelayanan permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Waktu pelayanan permohonan Rekomendasi Sapi Indukan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

BAB Kedua

Tata Cara Permohonan Persetujuan Farm

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Apabila dokumen dan pelaksanaan persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diduga tidak benar dapat dilakukan verifikasi ke negara asal oleh otoritas veteriner Kementerian.

BAB Ketiga

Tata Cara Permohonan Pemasukan

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pelaku usaha yang baru pertama kali mengajukan permohonan pemasukan sapi bakalan, diberikan Rekomendasi pemasukan setelah dilakukan verifikasi kelayakan di tempat budidaya.

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 27

Koreksi

(1) Pemasukan sapi bakalan atau sapi indukan dilakukan pengawasan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota, provinsi, dan Kementerian sesuai dengan kewenangannya. (4) Dalam hal di wilayah kabupaten/kota belum memiliki dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi setempat dan/atau Kementerian. (5) Dalam hal di wilayah provinsi belum memiliki dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian.

Pasal 28

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila terdapat dugaan penyimpangan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 29

(1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota dilaporkan kepada Direktur Kesehatan Hewan melalui SKPD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur, dan Bupati/Walikota setempat. (2) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi dilaporkan kepada Direktur Kesehatan Hewan melalui SKPD Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur, dan Bupati/Walikota setempat. (3) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian dilaporkan kepada Direktur Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur, dan Bupati/Walikota setempat.

Pasal 30

Dalam hal adanya dugaan penyimpangan persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau adanya dugaan atas ketidakbenaran berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota, Otoritas Veteriner Provinsi, dan Otoritas Veteriner Kementerian dapat melakukan pengawasan langsung ke lokasi budi daya dan Rumah Potong Hewan (RPH).

Pasal 31

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaporkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Gubernur, Bupati/Walikota, dan/atau Direktur Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Menteri Nomor 48-permetan-pk-440-8-2015 Tahun 2015 tentang PEMASUKAN SAPI BAKALAN DAN SAPI INDUKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB V

Pasal 32

BAB VI

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB VII

Pasal 36

Pasal 37