PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 48-permentan-ot-140-9-2011 Tahun 2011 tentang PEWILAYAHAN SUMBER BIBIT

PERMEN Nomor 48-permentan-ot-140-9-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KRITERIA WILAYAH SUMBER BIBIT

Pasal 3

(1) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai sumber bibit harus berstatus bebas dari penyakit hewan menular. (2) Wilayah yang berstatus bebas dari penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap menerapkan tata cara biosekuriti. (3) Biosekuriti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerapannya dilakukan pada setiap kelompok yang ada di wilayah yang ditetapkan.

Pasal 4

(1) Selain harus berstatus bebas dari penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit apabila memenuhi kriteria. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jenis, rumpun atau galur; b. agroklimat; c. kepadatan penduduk; d. sosial ekonomi; e. budaya; dan f. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5

(1) Jenis, rumpun atau galur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yang dapat dimuliabiakkan dalam wilayah sumber bibit harus ternak asli atau ternak lokal dan dikembangkan secara murni. (2) Jenis, rumpun atau galur yang dimuliabiakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) populasinya harus lebih dominan dari populasi jenis, rumpun, atau galur ternak lainnya. (3) Rumpun atau galur yang dimuliabiakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari satu dan harus berbeda jenisnya sepanjang tidak saling menyebabkan penyebaran suatu penyakit hewan. (4) Struktur populasi dalam satu rumpun atau galur harus mengutamakan keseimbangan jumlah jantan dan betina produktif dalam suatu wilayah sumber bibit.

Pasal 6

(1) Agroklimat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi sumber pakan, daya dukung pakan, kesesuaian lahan, topografi dan kapasitas tampung. (2) Agroklimat untuk wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihitung secara kumulatif.

Pasal 7

(1) Kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c pada suatu wilayah sumber bibit harus memerhitungkan rasio jumlah penduduk dan luas wilayah. (2) Perhitungan rasio jumlah penduduk dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain.

Pasal 8

(1) Sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi: a. pengalaman beternak; b. ketersediaan kelembagaan ekonomi; dan c. ketersediaan kelembagaan sosial. (2) Pengalaman beternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan berdasarkan keterampilan beternak. (3) Ketersediaan kelembagaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi koperasi, perbankan, dan/atau pasar. (4) Koperasi, perbankan, dan/atau pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada dalam satu wilayah untuk mendukung kegiatan pembibitan kelompok peternak. (5) Ketersediaan kelembagaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kelompok peternak, asosiasi, atau organisasi profesi.

Pasal 9

Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi tradisi masyarakat dalam beternak dan pola pemeliharaan ternak.

Pasal 10

Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 11

Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, usulan penetapan calon wilayah sumber bibit harus dilengkapi paling kurang profil wilayah dan program pemuliaan ternak yang akan dimuliabiakkan.

Pasal 12

Kriteria wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN WILAYAH SUMBER BIBIT

Pasal 13

Koreksi

(1) Suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berdasarkan kajian yang dilakukan oleh tim penilai. (2) Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi paling kurang profil wilayah dan program pemuliaan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dengan keanggotaan berasal antara lain dari unsur pakar, aparatur yang membidangi urusan perbibitan, pakan, kesehatan hewan dan perencanaan.

Pasal 14

(1) Usul penetapan wilayah sumber bibit dalam satu wilayah kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada gubernur, sesuai formulir model 1. (2) Usul penetapan wilayah sumber bibit yang berada pada wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan oleh gubernur kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada bupati/walikota, sesuai formulir model 2.

Pasal 15

(1) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan verifikasi terhadap kelayakan calon wilayah sumber bibit dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membandingkan antara usulan yang diajukan dengan kenyataan di lapangan. (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penilaian di lapangan berkoordinasi dengan dinas provinsi untuk bersama-sama melakukan verifikasi dan wawancara dengan pemangku kepentingan (stakeholders) di wilayah. (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direkomendasikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai bahan pertimbangan penetapan wilayah sumber bibit. (6) Menteri c.q. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setelah menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memberikan memberikan jawaban ditolak atau diterima.

Pasal 16

(1) Usulan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada gubernur atau bupati/walikota dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 17

(1) Usulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Usulan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit dengan Keputusan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 48-permentan-ot-140-9-2011 Tahun 2011 tentang PEWILAYAHAN SUMBER BIBIT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24