PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2019 tentang PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERTENTU LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

PERMEN Nomor 44 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN KSWP

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri melakukan KSWP sebelum memberikan pelayanan Perizinan Berusaha Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. (3) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP).

Pasal 4

(1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara elektronik melalui: a. SIMPEL yang terhubung dengan sistem informasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; atau b. aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. (2) Dalam hal pelaksanaan KSWP secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, pelaksanaan KSWP dapat dilakukan secara manual.

Pasal 5

(1) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memuat status valid atau tidak valid. (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan: a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. (3) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

Pasal 6

Pemohon pelayanan Perizinan Berusaha Tertentu dapat mengetahui informasi Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Tertentu melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 7

(1) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid, menjadi dasar permohonan Perizinan Berusaha Tertentu dapat diproses lebih lanjut. (2) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status tidak valid, permohonan Perizinan Berusaha Tertentu tidak diproses lebih lanjut. (3) Permohonan Perizinan Berusaha Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2019 tentang PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERTENTU LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12