PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PERMEN Nomor 43 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

BAB Kesatu

Pusat Veteriner Farma

Pasal 2

Koreksi

(1) Pusat Veteriner Farma yang selanjutnya disebut Pusvetma merupakan UPT yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) Pusvetma secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) Pusvetma dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Koreksi

Pusvetma mempunyai tugas melaksanakan produksi, pengujian, distribusi, dan pemasaran serta pengembangan produk vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lainnya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pusvetma menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program, evaluasi dan laporan; b. pelaksanaan produksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain; c. pelaksanaan pengujian dan pemantauan mutu hasil produksi; d. pengembangan dan peningkatan mutu vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain; e. pelaksanaan evaluasi dan pemantauan efektifitas produk vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain; f. pelaksanaan perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan percobaan, dan hewan bebas penyakit khusus; g. pelaksanaan surveilans dan diagnosa penyakit mulut dan kuku; h. pelaksanaan uji rujukan penyakit mulut dan kuku; i. pelaksanaan pengendalian penyakit mulut dan kuku; j. pemberian saran teknis aplikasi vaksinasi; k. pelaksanaan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya; l. pengelolaan informasi, dan promosi hasil produksi; m. pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian hasil produksi; n. pengelolaan prasarana dan sarana produksi; dan o. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 5

(1) Pusvetma terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Pusvetma tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan laporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan tata usaha, rumah tangga, prasarana sarana, dan penatausahaan barang milik negara.

BAB Kedua

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan

Pasal 7

Koreksi

(1) Balai Besar Pengujian Mutu Sertifikasi Obat Hewan yang selanjutnya disingkat BBPMSOH merupakan UPT yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) BBPMSOH secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) BBPMSOH dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 8

BBPMSOH mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BBPMSOH menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan pengujian mutu obat hewan; c. pelaksanaan sertifikasi obat hewan; d. pelaksanaan pengkajian obat hewan; e. pelaksanaan pemantauan obat hewan yang beredar; f. pelaksanaan pelayanan teknis pengujian obat hewan; g. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu obat hewan; h. pelaksanaan pembuatan dan penyusunan formulasi pakan hewan percobaan; i. pengelolaan hewan percobaan; j. pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan; k. pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan; l. pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu dan sediaan obat hewan; m. pengkajian dan pengujian keamanan hayati produk bioteknologi; n. pengujian potensi dan keamanan obat hewan yang terkandung dalam pakan; o. pelaksanaan pengujian dan monitoring residu obat hewan tertentu; p. pelaksanaan monitoring efek samping obat hewan; q. pengkajian batas maksimum residu obat hewan; r. pengembangan sistem dan diseminasi informasi obat hewan; s. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian obat hewan; t. pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium; u. pelaksanaan sistem manajemen anti penyuapan; v. pelaksanaan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja; dan w. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, dan instalasi.

Pasal 10

(1) BBPMSOH terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi BBPMSOH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan penyiapan evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

BAB Ketiga

Balai Besar Veteriner

Pasal 12

Koreksi

(1) Balai Besar Veteriner yang selanjutnya disebut BB-Vet merupakan UPT yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) BB-Vet secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) BB-Vet dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 13

Koreksi

BB-Vet mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BB-Vet menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan penyidikan penyakit hewan; c. pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan; d. pelaksanaan surveilans penyakit hewan, dan produk hewan; e. pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; f. pembuatan peta penyakit hewan regional; g. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular; h. pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji; i. pelaksanaan pengujian forensik veteriner; j. pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness); k. pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner; l. pelaksanaan kajian toksikologi veteriner keamanan pakan; m. pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan; n. pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan; o. pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional; p. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; q. pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba; r. pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner; s. pelaksanaan pengembangan dan diseminasi teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner; t. pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner; u. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan; dan v. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BB- Vet.

Pasal 15

(1) BB-Vet terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi BB-Vet tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan tata usaha, keuangan, serta rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

BAB Keempat

Balai Besar Inseminasi Buatan

Pasal 17

Koreksi

(1) Balai Besar Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat BBIB merupakan UPT yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) BBIB secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) BBIB dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 18

BBIB mempunyai tugas melaksanakan produksi, distribusi, pemasaran, dan pemantauan mutu semen ternak unggul, serta pengembangan inseminasi buatan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, BBIB menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program, evaluasi dan laporan; b. pelaksanaan produksi dan pemberian saran teknis produksi semen ternak unggul; c. pelaksanaan pengujian dan pemantauan mutu semen ternak unggul; d. pelaksanaan pengembangan inseminasi buatan dan metoda produksi; e. pelaksanaan pemeliharaan pejantan ternak unggul; f. pelaksanaan perawatan kesehatan pejantan ternak unggul; g. pelaksanaan, pengawasan dan penyediaan pakan pejantan ternak unggul; h. pelaksanaan pengujian keturunan dan peningkatan mutu genetik pejantan ternak unggul; i. pelaksanan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya; j. pelaksanaan penyimpanan. pendistribusian dan pemasaran hasil produksi; k. pengelolaan prasarana dan sarana produksi; l. pengelolaan informasi, dan promosi hasil produksi; dan m. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, dan instalasi.

Pasal 20

(1) BBIB terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi BBlB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, dan laporan, pengelolaan keuangan, tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

BAB Kelima

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden

Pasal 22

Koreksi

(1) Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden yang selanjutnya disebut BBPTU-HPT Baturraden merupakan UPT yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) BBPTU-HPT Baturraden secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak dan Direktur Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) BBPTU-HPT Baturraden dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 23

BBPTU-HPT Baturraden mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran, dan pemasaran bibit sapi perah dan kambing perah unggul, serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, BBPTU-HPT Baturraden menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit sapi perah dan kambing perah unggul; c. pelaksanaan uji performance dan uji zuriat sapi perah dan kambing perah unggul; d. pelaksanaan recording pembibitan sapi perah dan kambing perah unggul; e. pelaksanaan pelestarian plasma nutfah; f. pelaksanaan pengembangan bibit sapi perah dan kambing perah unggul; g. pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan bibit sapi perah dan kambing perah unggul; h. pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, pelaksanaan diagnosa penyakit hewan, dan pengawasan higienis produksi susu segar; i. pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak; j. pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak; k. pelaksanaan penyebaran, distribusi, pemasaran, dan informasi hasil produksi bibit unggul sapi perah, dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak; l. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak unggul; m. pemberian pelayanan teknis pemeliharaan, produksi, pemuliaan, dan pengembangan bibit sapi perah dan kambing perah unggul; n. pemberian pelayanan teknis penyediaan pakan dan pengelolaan hijauan pakan ternak; o. pengelolaan prasarana dan sarana teknis; dan p. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPTU-HPT Baturraden.

Pasal 25

(1) BBPTU-HPT Baturraden terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi BBPTU-HPT Baturraden tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, kerja sama, dan penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

BAB Keenam

Balai Inseminasi Buatan

Pasal 27

Koreksi

(1) Balai Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat BIB merupakan UPT yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) BIB secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) BIB dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 28

Koreksi

BIB mempunyai tugas melaksanakan produksi dan pemasaran semen beku ternak unggul, serta pengembangan inseminasi buatan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BIB menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan pemeliharaan pejantan ternak unggul; c. pelaksanaan produksi dan penyimpanan semen beku ternak unggul; d. pelaksanaan pengujian dan pengawasan mutu semen beku ternak unggul; e. pelaksanaan pengujian keturunan dan fertilitas calon pejantan ternak unggul; f. pelaksanaan pengujian keturunan dan peningkatan mutu genetik pejantan ternak unggul; g. pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda inseminasi buatan; h. pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, serta pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; i. penyedia pakan ternak dan pengelolaan hijauan pakan ternak; j. pelaksanaan pengawasan teknis pemeliharaan ternak; k. pemberian bimbingan teknis produksi semen beku ternak unggul; l. pemberian pelayanan teknis pemeliharaan ternak; m. pemberian pelayanan pengujian mutu semen; n. pemberian pelayanan teknis produksi dan penyimpanan semen beku ternak unggul; o. pelaksanaan distribusi dan pemasaran semen beku ternak unggul; p. pemberian informasi dan dokumentasi ternak pejantan unggul; dan q. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, dan instalasi.

Pasal 30

(1) BIB terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi BIB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

BAB Ketujuh

Balai Embrio Ternak

Pasal 32

Koreksi

(1) Balai Embrio Ternak yang selanjutnya disingkat BET merupakan UPT yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) BET secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) BET dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 33

Koreksi

BET mempunyai tugas melaksanakan produksi, pengembangan dan distribusi embrio ternak.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, BET menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan pemeliharaan ternak donor, ternak resipien, dan bibit ternak; c. pelaksanaan penyiapan ternak donor, super ovulasi, inseminasi buatan, panen/flushing dan seleksi/klasifikasi embrio; d. pelaksanaan pemeliharaan embrio; e. pelaksanaan penyiapan ternak resipien dan transfer embrio; f. pemantauan dan evaluasi hasil embrio; g. pelaksanaan registrasi bibit hasil transfer embrio; h. pemeliharaan, pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; i. penyediaan pakan ternak dan pengelolaan hijauan pakan ternak; j. pemberian pelayanan pengujian mutu embrio; k. pemberian bimbingan teknis pemeliharaan ternak donor, ternak resipien, bibit ternak, produksi dan transfer embrio; 1. pemberian pelayanan teknis pemeliharaan ternak donor, ternak resipien, bibit ternak, dan kesehatan hewan; l. pemberian pelayanan teknis produksi dan aplikasi transfer embrio; m. pemberian informasi, dokumentasi dan penyebaran embrio, hasil transfer embrio, dan bibit ternak; dan n. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, dan instalasi.

Pasal 35

(1) BET terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi BET tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

BAB Kedelapan

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Pasal 37

Koreksi

(1) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yang selanjutnya disingkat BPMSPH merupakan UPT yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) BPMSPH secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) BPMSPH dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 38

BPMSPH mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, BPMSPH rnenyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan penyiapan sampel pengujian keamanan dan mutu produk hewan; c. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan; d. penyiapan perumusan hasil pengujian keamanan dan mutu produk hewan; e. pengembangan teknik dan metoda pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan; f. pelaksanaan pemantauan dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan; g. pelaksanaan pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian dan pemberian saran untuk mendukung sertifikasi unit usaha prodok hewan; h. pelaksanaan sertifikasi hasil uji dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan; i. pelaksanaan kajian risiko periodik hewan berdasarkan hasil uji; j. pelaksanaan pengkajian batas maksimum residu dan cemaran mikroba; k. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian keamanan dan mutu produk hewan; l. pelaksanaan bimbingan teknis dan diseminasi informasi laboratorium veteriner yang membidangi kesehatan masyarakat veteriner; m. penyelenggaraan uji profisiensi produk hewan; n. pelayanan teknis kegiatan pemeriksaaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan; dan o. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 40

(1) BPMSPH terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi BPMSPH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

BAB Kesembilan

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan

Pasal 42

Koreksi

(1) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan yang selanjutnya disingkat BPMSP merupakan UPT yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) BPMSP secara teknis dibina oleh Direktur Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) BPMSP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 43

(1) BPMSP mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu pakan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMSP menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan penyiapan sampel mutu pakan; c. pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan pakan; d. pelaksanaan perumusan hasil pengujian mutu dan keamanan pakan; e. pelaksanaan sertifikasi hasil pengujian mutu dan keamanan pakan; f. pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan pakan; g. penyelenggaraan uji profesiensi pakan; h. pelaksanaan fungsi laboratorium rujukan dan acuan; i. pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan pakan; j. pelaksanaan pemantauan dan survei mutu dan keamanan pakan; k. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pakan dan mutu pakan; l. pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih/bibit pakan hijauan; m. pelayanan teknis kegiatan pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan pakan; n. penyebaran informasi dan dokumentasi hasil pengujian mutu dan keamanan pakan; dan o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPMSP.

Pasal 44

(1) BPMSP terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi BPMSP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

BAB Kesepuluh

Balai Veteriner

Pasal 46

Koreksi

(1) Balai Veteriner yang selanjutnya disebut B-Vet merupakan UPT yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) B-Vet secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) B-Vet dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 47

B-Vet mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, B-Vet menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan penyidikan penyakit hewan; c. pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan; d. pelaksanaan surveilans penyakit hewan, dan produk hewan; e. pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; f. pembuatan peta penyakit hewan regional; g. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular; h. pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji; i. pelaksanaan pengujian forensik veteriner; j. pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness); k. pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner; l. pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan; m. pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, puskeswan, dan kesejahteraan hewan; n. pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan; o. pelaksanaan analisis resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional; p. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; q. pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba; r. pemberian pelayanan teknis pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan; s. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan; t. pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner; dan u. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga B-Vet.

Pasal 49

(1) B-Vet terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi B-Vet tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

BAB Kesebelas

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak

Pasal 51

Koreksi

(1) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat BPTU-HPT merupakan UPT yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) BPTU-HPT secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak dan Direktur Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) BPTU-HPT dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 52

BPTU-HPT mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran, dan distribusi produksi bibit ternak unggul serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, BPTU-HPT menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul; c. pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul; d. pelaksanaan recording pembibitan ternak unggul; e. pelaksanaan pelestarian plasma nutfah; f. pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul; g. pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan bibit ternak unggul; h. pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; i. pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak; j. pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak; k. pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikasi dan hijauan pakan ternak; l. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak; m. pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul; n. pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul; o. pengelolaan prasarana dan sarana teknis; dan p. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT.

Pasal 54

(1) BPTU-HPT terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi BPTU-HPT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, penyiapan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

BAB Kedua

belas Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar

Pasal 56

Koreksi

(1) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar yang selanjutnya disebut BPTU-HPT Denpasar merupakan UPT yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) BPTU-HPT Denpasar secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak dan Direktur Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) BPTU-HPT Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 57

BPTU-HPT Denpasar mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pelestarian, pengembangan, penyebaran, dan distribusi produksi bibit ternak Sapi Bali unggul serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, BPTU-HPT Denpasar menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul; c. pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul; d. pelaksanaan recording pembibitan ternak unggul; e. pelaksanaan pelestarian plasma nutfah; f. pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul; g. pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan bibit ternak unggul; h. pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; i. pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak; j. pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak; k. pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikasi dan hijauan pakan ternak; l. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak; m. pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul; n. pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul; o. pengelolaan prasarana dan sarana teknis; dan p. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT Denpasar.

Pasal 59

(1) BPTU-HPT Denpasar terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi BPTU-HPT Denpasar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

BAB Ketiga

belas Loka Veteriner Jayapura

Pasal 61

Koreksi

(1) Loka Veteriner Jayapura merupakan UPT yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) Loka Veteriner Jayapura secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) Loka Veteriner Jayapura dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 62

Koreksi

Loka Veteriner Jayapura mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian, diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Loka Veteriner Jayapura menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyidikan penyakit hewan; b. pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan; c. pelaksanaan surveilans penyakit hewan, dan produk hewan; d. pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; e. pembuatan peta penyakit hewan regional; f. pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji; g. pelaksanaan pengujian forensik veteriner; h. pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness); i. pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan; j. pemberian bimbingan teknis pusat kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan; k. pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan; l. pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan; m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; n. pengujian residu obat hewan dan cemaran mikroba; o. pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan; p. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan; q. pengelolaan sistem dan diseminasi informasi veteriner; dan r. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka Veteriner Jayapura.

Pasal 64

(1) Loka Veteriner Jayapura terdiri dari kelompok jabatan fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Loka Veteriner Jayapura tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.