PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 43-permentan-sr-140-8-2011 Tahun 2011 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

PERMEN Nomor 43-permentan-sr-140-8-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 4

(1) Permohonan pendaftaran pupuk an-organik dapat dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum INDONESIA dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut: a. Akta pendirian dan perubahannya, bagi badan usaha (Usaha Dagang, Firma, CV, NV), dan badan hukum (PT, Koperasi); b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) pupuk an-organik ; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Surat keterangan domisili/Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mewakili badan usaha atau badan hukum; e. Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran pupuk; f. Agen yang ditunjuk oleh pemilik formula yang berasal dari luar negeri; g. Contoh/konsep label dan kemasan; h. Surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek dari instansi yang berwenang; i. Melampirkan sertifikat SNI bagi pupuk an-organik yang telah mendapatkan sertifikat SNI dari Badan Standarisasi Nasional (BSN). (2) Pendaftaran pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik formulasi yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 5

(1) Pupuk an-organik yang didaftarkan harus diberikan penamaan tersendiri, yang merupakan identitas dari setiap formula pupuk an-organik yang akan diedarkan. (2) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama atau hampir sama dengan formula yang telah didaftar atas nama perusahaan lain. (3) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. setiap formula hanya diberi satu nama, yaitu nama dagang yang tidak berkaitan dengan nama umum dan/atau nama unsur dan angka yang menunjukkan kadar unsur hara; b. Setiap penamaan formula pupuk an-organik yang didaftarkan dilampiri bukti telah melakukan pendaftaran dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI); c. penamaan formula sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata “dahsyat”, “hebat”, “super” atau “ampuh”.

Pasal 6

Untuk permohonan pendaftaran selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap formula yang dihasilkan oleh setiap pemilik harus didaftarkan atas nama satu pemohon. Pasal 7 (1) Produsen dan/atau importir bertanggungjawab atas mutu dan efektivitas produk pupuk an-organik yang didaftarkannya, serta wajib mencantumkan label pada kemasan pupuk. (2) Label pada kemasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa INDONESIA yang memuat paling kurang: a. Nama dagang; b. Nomor pendaftaran; c. Kandungan hara; d. Isi atau berat bersih; e. Masa edar; f. Nama dan alamat produsen/importir; g. Tanggal, bulan, dan tahun produksi; h. Petunjuk penggunaan (bagi pupuk berbentuk cair). (3) Semua keterangan pada label kemasan dan lampiran petunjuk penggunaan harus dicantumkan dalam Bahasa INDONESIA dengan kata-kata yang tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata “dahsyat”, “hebat”, “super”, “kuat”, atau “ampuh”. (4) Keterangan pada label pada kemasan harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, mudah dipahami dan tidak mudah terhapus.

Pasal 8

Mutu dan efektivitas produk pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus didasarkan atas hasil pengujian mutu dan pengujian efektivitas dari Lembaga Pengujian yang telah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Permohonan pendaftaran pupuk an-organik diajukan secara tertulis oleh pemohon dengan mengajukan surat permohonan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (2) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan memberikan jawaban menerima atau menolak.

Pasal 10

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak lengkap atau tidak benar, Kepala Pusat memberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakan secara tertulis, dengan menggunakan formulir model-1 seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (2) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), selanjutnya oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal secara tertulis untuk dilakukan proses teknis dengan menggunakan formulir model-2 seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. Pasal 11 (1) Direktur Jenderal dalam melakukan proses teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk menerbitkan surat kepada pemohon untuk melakukan uji mutu dengan menggunakan formulir model-3 seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (2) Uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengujian yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian seperti tercantum pada Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (3) Lembaga Pengujian dalam melakukan uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti metode standar seperti tercantum pada Lampiran VI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (4) Hasil uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh laboratorium penguji disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Pemohon untuk dilakukan penilaian teknis hasil uji mutu sesuai dengan persyaratan SNI atau persyaratan teknis minimal pupuk an-organik seperti tercantum pada Lampiran VII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 12

(1) Formula pupuk an-organik yang telah memiliki sertifikat Standar Nasional INDONESIA (SNI) tidak dilakukan uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Formula pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan sertifikat SNI untuk mendapatkan nomor pendaftaran.

Pasal 13

Pasal 14

(1) Apabila penilaian teknis hasil uji efektivitas telah memenuhi ketentuan metode standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan telah diterima permohonan pendaftarannya, Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan nomor pendaftaran pupuk an-organik. (2) Nomor pendaftaran pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian. (3) Apabila penilaian teknis hasil uji efektivitas tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan ditolak permohonan pendaftarannya, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat dengan menggunakan formulir model-6 seperti tercantum pada Lampiran XV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 15

(1) Nomor Pendaftaran Pupuk an-Organik yang telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat. (2) Tata cara penomoran pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nomor pendaftaran, jenis formula, bentuk formula dan Tahun Lahir sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 16

(1) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dapat didaftar ulang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. (2) Formula pupuk an-organik yang telah terdaftar dapat didaftarkan ulang dengan mengikuti ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 dengan dilengkapi: - Hasil uji mutu ulang formula bagi pupuk an-organik pendaftaran ulang ganjil (pertama, ketiga.....dst) - Hasil uji mutu ulang dan uji efektivitas ulang bagi npupuk an-organik pendaftaran ulang genap (kedua, keempat...dst) (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa nomor pendaftaran berakhir. (4) Pendaftaran ulang formula pupuk an-organik juga memperhatikan hasil evaluasi pengawasan pupuk yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 17

(1) Apabila permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterima, paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Izin pupuk an-organik . (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja Keputusan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Izin pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian. (3) Apabila pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atau ditolak, nomor dan izin pendaftaran berakhir demi hukum. (4) Nomor dan izin pendaftaran yang berakhir, apabila pendaftaran ulang pupuk an-organik ditolak maka harus ditarik dari peredaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.

Pasal 18

(1) Perubahan yang menyangkut pupuk an-organik yang didaftarkan, meliputi perubahan: a. nama formula; b. kemasan; c. bentuk formula/padat; d. asal formula; dan/atau e. warna pupuk. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui apabila setelah dilakukan pengujian banding mutu dan hasilnya memenuhi persyaratan. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pemegang nomor pendaftaran kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran dan diproses lebih lanjut penetapannya oleh Direktur Jenderal.

BAB Kesatu

Permohonan Pendaftaran

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

KEWAJIBAN PETUGAS DAN PEMILIK NOMOR PENDAFTARAN

Pasal 22

Koreksi

(1) Petugas yang melayani pendaftaran, petugas pengujian mutu dan petugas pengujian efektivitas wajib menjaga kebenaran dan kerahasiaan formula pupuk an-organik yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. (2) Lembaga Pengujian wajib menjamin kerahasiaan formula pupuk an-organik yang telah diuji. (3) Direktur Jenderal wajib menyelenggarakan pengelolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek maupun obyek pendaftaran pupuk an-organik.

Pasal 23

(1) Pemilik nomor pendaftaran wajib mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label kemasan yang didaftarkan. (2) Pemilik nomor pendaftaran wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal setiap perubahan nomor pendaftaran untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran dan dilakukan perubahan surat nomor pendaftaran.

Pasal 24

Pemilik nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan tahunan mengenai pengadaan dan peredaran yang meliputi produksi dan/atau impor, jual beli di dalam negeri dan/atau ekspor setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran XVII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 25

(1) Nomor pendaftaran yang tidak diberikan dapat beralih atau dialihkan, karena: a. Pemilik nomor pendaftaran menunjuk pihak lain sebagai pemegang nomor pendaffaran; b. Pemilik nomor pendaftaran mengalihkan kepemilikan formulanya kepada pihak lain; c. Penunjukkan pihak lain sebagai pemilik nomor pendaftaran akibat adanya penggabungan perusahaan; d. Penggantian nama pemegang nomor pendaftaran. (2) Pihak yang menerima pengalihan sebagai pemegang nomor yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan permasalahan diantara pemegang nomor pendaftaran lama dengan pemilik nomor pendaftaran yang baru dalam bentuk surat perjanjian, selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat untuk wajib dicatat dalam buku nomor pendaftaran serta mengusulkan penetapan mengenai pengalihan dimaksud.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 26

Koreksi

Terhadap lembaga pengujian dan/atau laboratorium penguji yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan dan kebenaran hasil pengujian yang dilakukannya diberikan teguran tertulis oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Koreksi

Petugas yang melayani pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan formula pupuk dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pemohon yang terbukti mengedarkan pupuk an-organik yang sedang dalam proses pendaftaran, dikenakan sanksi pembatalan permohonan pendaftaran sampai dengan proses penyidikan oleh pejabat yang berwenang sampai memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 29

(1) Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan/atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor pendaftaran dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran. (2) Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak menjamin mutu pupuk an- organik yang diproduksi dan/atau diedarkan, dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran. (3) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak memproduksi dan/atau tidak mengimpor pupuk an-organik yang didaftarkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran. (4) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran. (5) Pemegang nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) wajib menarik pupuk an-organik dari peredaran selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pencabutan Nomor Pendaftaran.

Pasal 30

Penarikan pupuk an-organik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dilakukan oleh dan atas beban biaya pemilik nomor pendaftaran pupuk an- organik yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Produsen atau pemilik nomor pendaftaran pupuk an-organik dapat melayani pesanan dengan formula khusus dalam bentuk fisik sesuai yang didaftarkan dan dipergunakan langsung oleh pemesan. (2) Formula khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diharuskan didaftar sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 32

Pupuk an-organik dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) sebelum digunakan pemesan harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Pupuk dan Pestisida untuk mendapatkan pemantauan dan pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Pusat.

Pasal 33

Pupuk an-organik dengan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilarang untuk diedarkan dan digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 34

(1) Pupuk an-organik yang ditambahkan unsur mikroba, phytohormon, perekat, amelioran dan bahan organik harus didaftarkan mengikuti Peraturan ini. (2) Pengujian mutu dan pengujian efektivitas untuk pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengujian dan dinilai oleh Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran yang dibentuk dengan Keputusan tersendiri.

(1) Apabila hasil penilaian uji mutu pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat secara tertulis untuk dapat mengajukan permohonan uji mutu ulang dengan formulir model-4 seperti tercantum pada Lampiran VIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (2) Apabila hasil penilaian uji mutu pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan surat kepada pemohon untuk melakukan uji efektivitas menggunakan formulir model- 5 seperti tercantum pada Lampiran IX sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (3) Uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Pengujian Efektivitas yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran X sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (4) Lembaga Pengujian Efektivitas dalam melakukan uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti metode standar seperti tercantum pada Lampiran XI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (5) Laporan hasil uji efektivitas dan rekomendasi uji efektivitas oleh Lembaga Pengujian Efektivitas disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian teknis sesuai dengan Ketentuan Lulus Pengujian Efektivitas Pupuk An-organik seperti tercantum pada Lampiran XII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (6) Lembaga Pengujian Efektivitas dalam menyusun laporan hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti metode standar seperti tercantum pada Lampiran XIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (7) Lembaga Pengujian Efektivitas dalam menyusun rekomendasi hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengikuti metode standar sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (8) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja telah selesai melakukan penilaian teknis hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Peraturan Menteri Nomor 43-permentan-sr-140-8-2011 Tahun 2011 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VIII

Pasal 35

BAB IX

Pasal 36

Pasal 37