PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, DAN BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN

PERMEN Nomor 41 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kesatu

Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan

Pasal 2

(1) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Balai Besar POPT merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. (2) Balai Besar POPT secara teknis dibina oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura. (3) Balai Besar POPT dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Balai Besar POPT mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT, serta rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar POPT menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan evaluasi peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; b. pelaksanaan analisis data dan informasi serangan OPT, dan faktor penentu perkembangan OPT; c. pelaksanaan dan penyusunan perumusan peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT; d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT berdasarkan sistem pengendalian hama terpadu; e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT; f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji di bidang perlindungan tanaman; g. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT; h. pemberian pelayanan kegiatan peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan i. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar POPT .

Pasal 5

(1) Balai Besar POPT terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Balai Besar POPT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

BAB Kedua

Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 7

(1) Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Balai Besar PPMBTPH merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. (2) Balai Besar PPMBTPH secara teknis dibina oleh Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura. (3) Balai Besar PPMBTPH dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 8

Balai Besar PPMBTPH mempunyai tugas melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Balai Besar PPMBTPH menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan evaluasi, pemanfaatan inovasi, pengembangan pengujian mutu benih, serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura; b. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian laboratorium, sertifikasi, dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikulktura; c. pelaksanaan uji banding meliputi uji profisiensi, unjuk kerja metode, uji arbitrase dan uji acuan antar laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura; d. pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar; e. pelaksanaan sertifikasi International Seed Testing Association (ISTA) untuk benih tanaman pangan dan hortikultura; f. pelaksanaan sertifikasi perorangan, sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional INDONESIA (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura; g. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura; h. penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan dan pengujian mutu benih serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar PPMBTPH.

Pasal 10

(1) Balai Besar PPMBTPH terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Balai Besar PPMBTPH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan program, anggaran, evaluasi kegiatan pelaksanaan pengembangan pengujian mutu benih, fasilitasi bimbingan teknis pengujian mutu benih, dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, serta melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 20

(1) Kepala Balai Besar POPT/Balai Besar PPMBTPH menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (2) Kepala Balai PMPT menyampaikan laporan kepada Direktur Perlindungan Tanaman Pangan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Besar POPT/Balai Besar PPMBTPH/Balai PMPT harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan Balai Besar POPT/Balai Besar PPMBTPH/Balai PMPT.

Pasal 22

Balai Besar POPT/Balai Besar PPMBTPH/Balai PMPT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 23

Setiap unsur di lingkungan Balai Besar POPT/Balai Besar PPMBTPH/Balai PMPT dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Besar POPT/Balai Besar PPMBTPH/Balai PMPT maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.