PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

PERMEN Nomor 40 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Kementerian Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian Pertanian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

Koreksi

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Koreksi

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: wwww.peraturan.go.id a. koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pertanian; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Perencanaan; b. Biro Organisasi dan Kepegawaian; c. Biro Hukum; d. Biro Keuangan dan Barang Milik negara; e. Biro Umum dan Pengadaan; f. Biro Kerja Sama Luar Negeri; dan g. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam wwww.peraturan.go.id Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian; b. penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian; c. penyiapan koordinasi, dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Pasal 13

Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, pengelolaan kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, serta pengembangan jabatan fungsional dan budaya wwww.peraturan.go.id kerja; b. penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian serta penyelenggaran sistem pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal; c. pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai; d. pelaksanaan mutasi pegawai; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal 15

Biro Organisasi dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal 17

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian; b. pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian; c. penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan wwww.peraturan.go.id dan litigasi hukum; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum.

Pasal 19

Biro Hukum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum.

Pasal 21

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak; b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi anggaran dan pengelolaan pelaporan keuangan lingkup Kementerian Pertanian; c. pengelolaan barang milik negara lingkup Kementerian Pertanian; d. pelaksanaan pelaporan keuangan dan barang milik negara Sekretariat Jenderal; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. wwww.peraturan.go.id

Pasal 23

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri dari a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 25

Biro Umum dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyelenggaraan kearsipan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Biro Umum dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan kearsipan; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan; c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; d. pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan pendampingan konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; e. pemberian layanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Pengadaan.

Pasal 27

Biro Umum dan Pengadaan terdiri atas: wwww.peraturan.go.id a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Pengadaan.

Pasal 29

Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian; b. penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian; c. penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian; d. penyiapan kerja sama, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri; e. pelaksanaan administrasi Atase Pertanian; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keenam

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketujuh

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kedelapan

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesembilan

BAB IV

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh